Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal terdiri atas: a. Direktorat Kerjasama Standardisasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah; b. Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah; dan c. Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri.

2. Judul Bagian Ketiga pada BAB IX diubah sehingga sehingga berbunyi:

Direktorat Kerjasama Standardisasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyiapan standardisasi perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal di daerah.

4. Ketentuan Pasal 212 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Direktorat Kerjasama Standardisasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis standardisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria tata kelola perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah; dan b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis standardisasi norma, standar, prosedur,dan kriteria sistem informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah.

5. Ketentuan Pasal 213 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Kerjasama Standardisasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah terdiri atas: a. Subdirektorat Kerjasama Standardisasi Tata Kelola Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah; dan b. Subdirektorat Kerjasama Standardisasi Sistem Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah.

6. Ketentuan Pasal 214 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Kerjasama Standardisasi Tata Kelola Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis standardisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria tata kelola perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah.

7. Ketentuan Pasal 215 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Kerjasama Standardisasi Tata Kelola Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis standardisasi norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah Wilayah INDONESIA Barat; dan b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis standardisasi norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah Wilayah INDONESIA Timur.

8. Ketentuan Pasal 216 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Kerjasama Standardisasi Tata Kelola Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah terdiri atas: a. Seksi Kerjasama Standardisasi Tata Kelola Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah Wilayah INDONESIA Barat; dan b. Seksi Kerjasama Standardisasi Tata Kelola Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah Wilayah INDONESIA Timur.

9. Ketentuan Pasal 217 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Kerjasama Standardisasi Tata Kelola Wilayah INDONESIA Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis standardisasi dan analisis norma, standar, prosedur dan kriteria tata kelola perizinan dan nonperizinan penanaman modal wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali. (2) Seksi Kerjasama Standardisasi Tata Kelola Wilayah INDONESIA Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis standardisasi dan analisis norma, standar, prosedur dan kriteria tata kelola perizinan dan nonperizinan penanaman modal wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

10. Ketentuan Pasal 217A dihapus.

11. Ketentuan Pasal 217B dihapus.

12. Ketentuan Pasal 217C dihapus.

13. Ketentuan Pasal 217D dihapus.

14. Ketentuan Pasal 218 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Kerjasama Standardisasi Sistem Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan standardisasi norma, standar, prosedur dan kriteria sistem informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah secara elektronik.

15. Ketentuan Pasal 219 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Subdirektorat Kerjasama Standardisasi Sistem Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman modal Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan standardisasi norma, standar, prosedur dan kriteria sistem informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah Wilayah INDONESIA Barat; dan b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan standardisasi norma, standar, prosedur dan kriteria sistem informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah Wilayah INDONESIA Timur.

16. Ketentuan Pasal 220 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Kerjasama Standardisasi Sistem Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah terdiri atas: a. Seksi Kerjasama Standardisasi Sistem Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah Wilayah INDONESIA Barat; dan b. Seksi Kerjasama Standardisasi Sistem Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah Wilayah INDONESIA Timur.

17. Ketentuan Pasal 221 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Kerjasama Standardisasi Sistem Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah Wilayah INDONESIA Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis standardisasi dan analisis norma, standar, prosedur dan kriteria sistem informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal secara elektronik meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. (2) Seksi Kerjasama Standardisasi Sistem Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah Wilayah INDONESIA Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis standardisasi dan analisis norma, standar, prosedur dan kriteria sistem informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal secara elektronik meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

18. Judul Bagian Keempat pada BAB IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah.

20. Ketentuan Pasal 223 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan teknis terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah; b. penyiapan penyusunan kebijakan dan pemantauan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah; dan c. penyiapan penyusunan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah.

21. Ketentuan Pasal 224 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah terdiri atas: a. Subdirektorat Kerjasama Bimbingan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah; b. Subdirektorat Kerjasama Pemantauan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah;dan c. Subdirektorat Kerjasama Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah.

22. Ketentuan Pasal 225 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Kerjasama Bimbingan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah.

23. Ketentuan Pasal 226 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Kerjasama Bimbingan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah Wilayah INDONESIA Barat; dan

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah Wilayah INDONESIA Timur.

24. Ketentuan Pasal 227diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Kerjasama Bimbingan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah terdiri atas: a. Seksi Kerjasama Bimbingan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah Wilayah INDONESIA Barat; dan b. Seksi Kerjasama Bimbingan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah Wilayah INDONESIA Timur.

25. Ketentuan Pasal 228 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Kerjasama Bimbingan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah Wilayah INDONESIA Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali. (2) Seksi Kerjasama Bimbingan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah Wilayah INDONESIA Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan

nonperizinan penanaman modal daerah meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

26. Ketentuan Pasal 228A dihapus.

27. Ketentuan Pasal 228B dihapus.

28. Ketentuan Pasal 228C dihapus.

29. Ketentuan Pasal 228D dihapus.

30. Ketentuan Pasal 229 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Kerjasama Pemantauan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah.

31. Ketentuan Pasal 230 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Kerjasama Pemantauan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah Wilayah INDONESIA Barat; dan

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah Wilayah INDONESIA Timur.

32. Ketentuan Pasal 231 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Kerjasama Pemantauan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah terdiri atas: a. Seksi Kerjasama Pemantauan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah Wilayah INDONESIA Barat; dan b. Seksi Kerjasama Pemantauan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah Wilayah INDONESIA Timur.

33. Ketentuan Pasal 232 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Kerjasama Pemantauan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah Wilayah INDONESIA Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali. (2) Seksi Kerjasama Pemantauan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah Wilayah INDONESIA Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal meliputi wilayah Sulawesi, Nusa

Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

34. Di antara Pasal 232 dan Pasal 233 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 232A, Pasal 232B, Pasal 232C, dan Pasal 232D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Kerjasama Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232A, Subdirektorat Kerjasama Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah Wilayah INDONESIA Barat; dan b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah Wilayah INDONESIA Timur.

Subdirektorat Kerjasama Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah terdiri atas: a. Seksi Kerjasama Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah Wilayah INDONESIA Barat; dan

b. Seksi Kerjasama Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah Wilayah INDONESIA Timur.

(1) Seksi Kerjasama Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah Wilayah INDONESIA Barat mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis danpengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali. (2) Seksi Kerjasama Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah Wilayah INDONESIA Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

35. Judul Bagian Kelima pada BAB IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan perundingan kerjasama luar negeri regional, bilateral, dan multilateral di bidang

penanaman modal serta memberikan fasilitasi kepada penanam modal dalam negeri yang akan melakukan penanaman modal ke luar negeri.

37. Ketentuan Pasal 234 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi INDONESIA serta pelaksanaan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal; b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi INDONESIA serta pelaksanaan kerjasama regional di bidang penanaman modal; dan c. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi penanam modal dalam negeri yang akan melakukan penanaman modal ke luar negeri.

38. Ketentuan Pasal 235 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri terdiri atas: a. Subdirektorat Kerjasama Bilateral dan Multilateral; b. Subdirektorat Kerjasama Regional; dan c. Subdirektorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional.

39. Ketentuan Pasal 236 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Kerjasama Bilateral dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi INDONESIA serta pelaksanaan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal.

40. Ketentuan Pasal 237 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Kerjasama Bilateral dan Multilateral menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi INDONESIA serta pelaksanaan kerjasama bilateral meliputi wilayah Amerika, Eropa dan Afrika di bidang penanaman modal; dan b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi INDONESIA serta pelaksanaan kerjasama bilateral wilayah Asia Pasifik dan multilateral di bidang penanaman modal.

41. Ketentuan Pasal 238 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Kerjasama Bilateral dan Multilateral terdiri atas: a. Seksi Kerjasama Bilateral Wilayah Amerika, Eropa dan Afrika; dan b. Seksi Kerjasama Bilateral Wilayah Asia Pasifik dan Multilateral.

42. Ketentuan Pasal 239 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Kerjasama Bilateral Wilayah Amerika, Eropa dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi INDONESIA serta pelaksanaan kerjasama bilateral wilayah Amerika, Eropa dan Afrika di bidang penanaman modal. (2) Seksi Kerjasama Bilateral Wilayah Asia Pasifik dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi INDONESIA serta pelaksanaan kerjasama bilateral Asia Pasifik dan Multilateral di bidang penanaman modal.

43. Ketentuan Pasal 240 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Kerjasama Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi INDONESIA serta pelaksanaan kerjasama regional di bidang penanaman modal.

44. Ketentuan Pasal 241 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Subdirektorat Kerjasama Regional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi INDONESIA serta pelaksanaan kerjasama regional Association of South East Asian Nations (ASEAN) dan kerjasama ASEAN dengan

negara mitra ASEAN di bidang penanaman modal; dan b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi INDONESIA serta pelaksanaan kerjasama subregional ASEAN dan intra kawasan di bidang penanaman modal.

45. Ketentuan Pasal 242 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Regional terdiri atas: a. Seksi Kerjasama Regional ASEAN dan ASEAN Negara Mitra; dan b. Seksi Kerjasama Subregional ASEAN dan Intra Kawasan.

46. Ketentuan Pasal 243 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Kerjasama Regional ASEAN dan ASEAN Negara Mitra mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi INDONESIA serta pelaksanaan kerjasama regional ASEAN dan kerjasama ASEAN dengan negara mitra ASEAN di bidang penanaman modal. (2) Seksi Kerjasama Subregional ASEAN dan Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi INDONESIA serta pelaksanaan kerjasama subregional ASEAN dan Intra Kawasan di bidang penanaman modal.

47. Di antara Pasal 243 dan 244 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 243A, Pasal 243B, Pasal 243C, dan Pasal 243D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan data serta informasi untuk penanam modal INDONESIA yang akan melakukan penanaman modalke luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243A, Subdirektorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan melaksanakan kerjasama di bidang penanaman modal dengan asosiasi dan lembaga bisnis asing dan lembaga keuangan asing; dan b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan data serta informasi peluang penanaman modal, kebijakan/peraturan perundang-undangan di negara-negara tujuan penanaman modal, dan mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah INDONESIA.

Subdirektorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha Internasional; dan b. Seksi Fasilitasi Penanam Modal INDONESIA Luar Wilayah INDONESIA.

(1) Seksi Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha Internasional mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan melakukan kerjasama di bidang penanaman modal dengan asosiasi dan lembaga bisnis asing dan lembaga keuangan asing. (2) Seksi Fasilitasi Penanam Modal INDONESIA Luar Wilayah INDONESIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan data serta informasi peluang penanaman modal, kebijakan/peraturan perundang-undangan di negara-negara tujuan penanaman modal, dan mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah INDONESIA.

48. Ketentuan Pasal 246 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal terdiri atas: a. Direktorat Pelayanan Aplikasi; b. Direktorat Pelayanan Perizinan; c. Direktorat Pelayanan Fasilitas; dan d. Direktorat Pelayanan Prioritas.

49. Ketentuan BAB X ditambahkan 1 (satu) Bagian yaitu

Direktorat Pelayanan Prioritas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan layanan perizinan prioritas penanaman modal serta melakukan koordinasi dan pemantauan atas pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279A, Direktorat Pelayanan Prioritas menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan layanan perizinan prioritas penanaman modal, mencakup penilaian permohonan yang diterima sampai dengan penyiapan produk perizinan penanaman modal; dan b. pelaksanaan layanan konsultasi baik secara tatap muka maupun melalui media dan melakukan koordinasi serta pemantauan atas pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat.

Direktorat Pelayanan Prioritas terdiri atas: a. Subdirektorat Pelayanan Perizinan Prioritas; dan b. Subdirektorat Pelayanan Konsultasi dan Pemantauan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat.

Subdirektorat Pelayanan Perizinan Prioritas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan layanan perizinan dan nonperizinan prioritas penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279D, Subdirektorat Pelayanan Perizinan Prioritas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan layanan perizinan dan nonperizinan prioritas penanaman modal, mulai dari penilaian permohonan yang diterima sampai dengan penyiapan produk perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang mencakup persetujuan penanaman modal dan perizinan pada sektor primer. b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan layanan perizinan dan nonperizinan prioritas penanaman modal, mulai dari penilaian permohonan yang diterima sampai dengan penyiapan produk perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang mencakup persetujuan penanaman modal dan perizinan pada sektor sekunder. c. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan layanan perizinan dan nonperizinan prioritas penanaman modal, mulai dari penilaian permohonan yang diterima sampai dengan penyiapan produk perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang mencakup persetujuan penanaman modal dan perizinan pada sektor tersier.

Subdirektorat Pelayanan Perizinan Prioritas terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Perizinan Prioritas Sektor Primer; b. Seksi Pelayanan Perizinan Prioritas Sektor Sekunder; dan c. Seksi Pelayanan Perizinan Prioritas Sektor Tersier.

(1) Seksi Pelayanan Perizinan Prioritas Sektor Primer mempunyai tugas melakukan layanan perizinan dan nonperizinan prioritas sektor primer mulai dari penilaian permohonan yang diterima sampai dengan penyiapan produk perizinan dan nonperizinan

prioritas sektor primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Seksi Pelayanan Perizinan Prioritas Sektor Sekunder mempunyai tugas melakukan layanan perizinan dan nonperizinan prioritas sektor sekunder mulai dari penilaian permohonan yang diterima sampai dengan penyiapan produk perizinan dan nonperizinan prioritas sektor sekunder sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Seksi Pelayanan Perizinan Prioritas Sektor Tersier mempunyai tugas melakukan layanan perizinan dan nonperizinan prioritas sektor tersier mulai dari penilaian permohonan yang diterima sampai dengan penyiapan produk perizinan dan nonperizinan prioritas sektor tersier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subdirektorat Pelayanan Konsultasi dan Pemantauan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan melaksanakan layanan konsultasi baik secara tatap muka maupun melalui media, serta melakukan penyiapan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279H, Subdirektorat Pelayanan Konsultasi dan Pemantauan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan konsultasi langsung; b. pelayanan konsultasi tidak langsungmelalui media telepon dan surat elektronik serta melakukan penyelenggaraan layanan Investor Relation Unit (IRU); dan

c. melakukan penyiapan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat.

Subdirektorat Pelayanan Konsultasi dan Pemantauan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat terdiri atas: a. Seksi Layanan Konsultasi Langsung; b. Seksi Layanan Konsultasi Media; dan c. Seksi Pemantauan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat.

(1) Seksi Layanan Konsultasi Langsung mempunyai tugas melakukan layanan konsultasi tatap muka. (2) Seksi Layanan Konsultasi Media mempunyai tugas melakukan layanan konsultasi melalui surat, telepon, dan surat elektronik serta melakukan penyelenggaraan layanan Investor Relation Unit (IRU). (3) Seksi Pemantauan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan oleh pejabat penghubung dari kementerian/lembaga di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat.

51. Ketentuan Pasal 363 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pusdatin terdiri atas: a. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi; b. Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan; c. Bidang Infrastruktur dan Jaringan; dan d. Subbagian Tata Usaha.

52. Di antara Bagian Keempat dan Bagian Keenampada BAB XIV disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kelima yang berbunyi sebagai berikut:

Bidang Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pelayanan instalasi, perbaikan serta menjamin keamananan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Jaringan menyelenggarakan fungsi: a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi; b. pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi; dan c. pelayanan instalasi, perbaikan serta menjamin keamanan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi.

Bidang Infrastruktur dan Jaringan terdiri atas: a. Subbidang Pembangunan Infrastruktur dan Jaringan; b. Subbidang Pengelolaan Infrastruktur dan Jaringan; dan c. Subbidang Dukungan Teknis dan Keamanan Infrastruktur dan Jaringan.

(1) Subbidang Pembangunan Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi. (2) Subbidang Pengelolaan Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi. (3) Subbidang Dukungan Teknis dan Keamanan Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas melakukan pelayanan instalasi, perbaikan serta menjamin keamanan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi.

54. Di antara Pasal 379 dan Pasal 380 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 379A yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan standardisasi dan pembinaan teknis pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan kementerian/lembaga teknis terkait.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA