Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang ANGKUTAN DI PERAIRAN

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan di perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, dan angkutan penyebarangan;

2. Angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;

3. Angkutan laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan laut INDONESIA yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;

4. Angkutan laut luar negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan INDONESIA ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan INDONESIA yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;

5. Angkutan …

6. Angkutan laut khusus adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan khusus untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani pihak lain;

7. Pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu;

8. Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau;

9. Angkutan sungai dan danau khusus adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dan menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani pihak lain;

10. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya; 10.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah; 11.Kapal berbendera INDONESIA adalah kapal yang memiliki kebangsaan INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 12.Jaringan …

12.Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang, barang dan/atau hewan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya; 13.Trayek tetap dan teratur atau liner adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah; 14.Trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur; 15.Usaha penunjang angkutan laut adalah kegiatan usaha yang bersifat menunjang kelancaran proses kegiatan angkutan laut; 16.Usaha bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dan/atau hewan dari dan ke kapal; 17.Usaha jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang dan/atau hewan melalui angkutan darat, laut dan/atau udara; 18.Usaha ekspedisi muatan kapal laut adalah kegiatan usaha mengurus dokumen dan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut; 19.Usaha angkutan di perairan pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang, barang dan/atau hewan dari dermaga ke kapal atau sebaliknya dan dari kapal ke kapal, di perairan pelabuhan; 20.Usaha penyewaaan peralatan angkutan laut/alat apung adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan penunjang angkutan laut dan/atau alat-alat apung untuk pelayanan kapal; 21.Usaha …

21.Usaha tally adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur, Menimbang dan membuat catatan mengenai muatan-muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan pengangkut; 22.Usaha depo peti kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, membersihkan dan memperbaiki peti kemas serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurusan peti kemas; 23.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pelayaran.

Kegiatan angkutan di perairan terdiri dari: a. angkutan laut; b. pelayaran rakyat; c. angkutan sungai dan danau; d. angkutan penyeberangan; e. angkutan perintis di perairan. Bagian …

(1) Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri dilakukan: a. oleh perusahaan angkutan laut nasional; b. dengan menggunakan kapal berbendera INDONESIA; c. untuk menghubungkan pelabuhan laut antar pulau atau angkutan laut lepas pantai di wilayah perairan INDONESIA. (2) Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan turun naik penumpang/hewan dan bongkar muat barang dari dan ke kapal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri dan kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Dalam hal kurangnya jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera INDONESIA, dalam jangka waktu tertentu penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri dapat menggunakan kapal asing yang laik laut dan dioperasikan secara nyata oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut khusus. (2) untuk ...

(2) untuk mengetahui kekurangan jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera INDONESIA, sebagaimana dimanksud pada ayat (1), menteri melakukan pemantuauan dan evaluasi terhadap pergerakan kapal dan muatan dengan mengikutsertakan para asosiasi pemilik kapal dan asosiasi pemilik muatan. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan: a. kebutuhan ruang kapal bagi angkutan laut dalam negeri; b. kemampuan perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan laut khusus; c. pengembangan armada nasional. (4) Penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. memiliki perjanjian sewa/charter kapal; b. kapal dikelaskan pada badan klasifikasi yang diakui Pemerintah. (5) Penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Menteri sebelum dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan angkutan laut khusus. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kapal asing, persyaratan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Penyelenggaraan kegiatan angkutan laut khusus dilakukan: a. untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang kegiatan usaha pokoknya; b. tidak ...

b. tidak untuk melayani kepentingan pihak lain; dan c. tidak mengangkut barang-barang umum (general cargo). (2) Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan umum, Menteri dapat memberi izin penyelenggaraan kegiatan angkutan laut khusus untuk melayani kepentingan pihak lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Penyelenggaraan angkutan laut luar negeri dilakukan: a. oleh perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan laut asing; b. dengan menggunakan kapal berbendera INDONESIA dan kapal berbendera asing; c. dari pelabuhan INDONESIA yang terbuka untuk perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan INDONESIA yang terbuka untuk perdagangan luar negeri; d. tidak melakukan kegiatan angkutan laut antar pulau; (2) Perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan angkutan laut luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan turun naik penumpang/hewan dan bongkar muat barang dari dan ke kapal. (3) Ketentuan ...

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan laut luar negeri dan kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Kapal yang melaksanakan angkutan laut luar negeri dengan trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak teratur hanya dapat melakukan kegiatan di pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. (2) Kegiatan bongkar muat barangbarang tertentu untuk tujuan ekspor/impor yang dilakukan di pelabuhan yang belum terbuka bagi perdagangan luar negeri, dapat dilaksanakan dengan ketentuan: a. kapal yang akan membongkar barang impor atau kapal yang sudah memuat barang ekspor wajib menyinggahi pelabuhan terdekat yang terdekat yang terbuka bagi perdagangan luar negeri untuk melapor (chek point), atau b. perusahaan angkutan laut mendatangkan petugas Bea dan Cukai, Imigrasi dan Karantina ke pelabuhan tempat kapal melakukan kegiatan bongkar muat.

(1) Perusahaan angkutan laut nasional atau Badan Hukum INDONESIA atau Warga Negara INDONESIA dapat melakukan kegiatan kerjasama dengan perusahaan angkutan laut asing atau Badan Hukum Asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut nasional. (2) Perusahaan ...

(2) Perusahaan angkutan laut sebagaiman dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kapal berbendera INDONESIA yang laik laut sekurang-kurangnya 1 (satu) unit dengan ukuran GT 5000 (lima ribu). (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. peningkatan kualitas sumber daya manusia; b. peningkatan kualitas pelayanan; c. penguasaan informasi angkutan.

(1) Perusahaan angkutan laut asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan INDONESIA yang terbuka untuk perdagangan luar negeri wajib menunjuk perusahaan angkutan laut nasional yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai agen umum. (2) PPerusahaan angkutan luat nasional yang dapat ditunjuk sebagai agen umum sebgaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kapal berbendera INDONESIA yang laik laut dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 5000 (lima ribu). (3) Kegiatan agen umum untuk kapal-kapal angkutan laut lintas-batas dapat dikecualikan dari ketentuan yang diatur pada ayat (2). (4) Kegiatan agen umum bagi kapal yang digunakan untuk angkutan laut khusus dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang sesuai dengan bidang usaha pokoknya. (5) Agen …

(5) Agen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan mengurus kepentingan kapal yang diageninya selama berada di INDONESIA. (6) Agen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperkenankan menggunakan ruangan kapal yang diageninyaa, baik secara sebagian maupun keseluruhan, untuk kepentingan angkutan laut dalam negeri. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perusahaan angkutan laut nasional sebagai agen umum, kegiatan agen umum angkutan lalu lintas-batas, kegiatan agen umum bagi kapal yang digunakan untuk angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Perusahaan angkutan laut asing yang menyelenggarakan angkutan laut ke atau dari pelabuhan INDONESIA yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara berkesinambungan dapat menunjuk perwakilan di INDONESIA dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. (2) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melakukan kegiatan pengurusan administrasi sebagai wakil dari pemilik kapal di luar negeri. (3) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan keagenan. (4) Ketentuan ... (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perwakilan perusahaan

angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Kapal angkut laut lintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) adalah kapal dengan ukuran setinggi-tingginya GT 175 yang melayani trayek lintas batas antar negara dengan jarak tidak lebih dari 150 mil laut.

(1) Perusahaan pelayaran rakyat melakukan kegiatan angkutan laut di wilayah perairan INDONESIA. (2) Penyelenggaraan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. oleh perusahaan pelayaran rakyat; b. dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. (3) Penyelenggaraan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk di dalamnya kegiatan bongkar muat serta kegiatan ekspedisi muatan kapal laut. (4) Ketentuan ... (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayaran rakyat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Menteri melakukan pembinaan untuk pengembangan pelayaran rakyat. (2) Pengembangan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui: a. peningkatan keterampilan bagi pengusaha dan awak kapal di bidang manajemen, permesinan, operator radio dan pengetahuan kepelautan; b. standardisasi bentuk, konstruksi dan tipe kapal; atau c. pemberian kemudahan dalam pendirian usaha dan operasional serta keringan tarif jasa kepelebuhanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dilakukan: a. oleh perusahaan angkutan sungai dan danau; b. dengan ... b. dengan menggunakan kapal berbendera INDONESIA yang

memenuhi persyaratan kelaikan dan diperuntukkan bagi angkutan sungai dan danau; dan c. di wilayah operasi perairan daratan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Penyelenggaraan kegiatan angkutan sungai dan danau khusus dilakukan: a. untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya; b. tidak untuk melayani kepentingan pihak lain; dan/atau c. tidak mengangkut barang-barang umum (general cargo). (2) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan umum, Menteri dapat memberi izin penyelenggaraan kegiatan angkutan sungai dan danau khusus untuk melayani kepentingan pihak lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan sungai dan danau khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Penyelenggaraan angkutan penyeberangan dilakukan: a. oleh ...

a. oleh perusahaan angkutan penyeberangan; b. dengan menggunakan kapal berbendera INDONESIA yang memenuhi persyaratan kelaikan dan diperuntukkan bagi angkutan penyeberangan; c. dalam jadwal yang tetap dan teratur; d. untuk melayani lintas penyeberangan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Angkutan perintis di perarian meliputi: a. angkutan laut perintis; b. angkutan sungai dan danau perintis; c. angkutan penyeberangan perintis. (2) Penyelenggaraan angkutan laut perintis dilakukan untuk: a. menghubungkan daerah-daerah terpencil dan/atau belum berkembang; b. menghubungkan daerah yang modal transportasi lainnya belum memadai; c. menghubungkan ...

c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh penyelenggara angkutan laut. (3) Kriteria daerah terpencil dan/atau belum berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. daerah yang belum dilayani oleh perusahaan angkutan di perairan yang beroperasi secara tetap dan teratur; atau b. daerah tersebut secara komersial belum menguntungkan untuk pelayanan angkutan; atau c. daerah yang tingkat pendapatan perkapita sangat rendah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan perintis di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Penyelenggaraan angkutan perintis di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukakan oleh Pemerintah. (2) Dalam menyelenggarakan angkutan perintis di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan angkutan sungai dan danau serta perusahaan angkutan penyeberangan. (3) Dalam penyelenggaraan angkutan perintis di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan kompensasi/subsidi terhadap biaya pengoperasian kapal angkut perintis. (4) Besarnya kompensasi/subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah selisih biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan dengna pendapatan/penghasilan dari pengoperasian angkutan perintis tersebut. (5) Ketentuan ...

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan perintis di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Usaha angkutan laut dilakukan oleh Badan Hukum INDONESIA berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu. (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha. (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

(1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki ...

a. memiliki kapal berbendera INDONESIA yang laik laut dengan ukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima); b. memiliki tenaga ahli sesuai dengan bidangnya; c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk Badan Hukum INDONESIA yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut; d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. (2) Untuk memperoleh izin usaha perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b, c, d dan e. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Permohon izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diajukan kepada Menteri. (2) Izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, setelah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (4) Penolakan ...

(4) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan, penolakan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.

Usaha angkutan laut yang telah mendapat izin usaha wajib untuk: a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan laut; b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan; c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya; d. menyediakan fasilitas untuk angkutan pos; e. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin; dan f. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggungjawab atau pemilik perusahaan, domisili perusahaan dan pemilikan kapal.

(1) Usaha pelayaran rakyat, dilakukan oleh Warga Negara INDONESIA, Badan Hukum INDONESIA berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu. (2) Untuk ...

(2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha. (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

(1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal layar motor atau kapal motor berbendera INDONESIA yang laik laut berukuran sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh); b. memiliki tenaga ahli sesuai dengan bidangnya; c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk badan hukum INDONESIA atau Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara INDONESIA perorangan yang mengajukan permohonan izin usaha perusahaan pelayaran rakyat; d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 25 …

(1) Permohonan izin usaha perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), diajukan kepada Menteri. (2) Izin usaha perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah memenuhi semua persayaratan sebagaimana dimaksud semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (4) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan, penolakan izin usaha perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.

Usaha pelayaran rakyat yang telah mendapat izin usaha wajib: a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha pelayaran rakyat; b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan; c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya; d. melaporkan … d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin; dan

e. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik perusahaan, domisili perusahaan dan pemilikan kapal.

(1) Usaha angkutan sungai dan danau dilakukan oleh Warga Negara INDONESIA, Badan Hukum INDONESIA berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu. (2) Untuk dapat melakukan usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha. (3) Izin usaha angkutan sungai dan danau diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki kapal berbendera INDONESIA yang memenuhi persyaratan kelaikan yang diperuntukkan bagi angkutan sungai dan danau; b. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk Badan Hukum INDONESIA atau Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara INDONESIA … Negara INDONESIA perorangan yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau;

c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), diajukan kepada Menteri. (2) Izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (4) Penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan, penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.

Usaha angkutan sungai dan danau yang telah mendapat izin usaha wajib: a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha; b. melakukan … b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;

c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya; d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin; dan e. melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggungjawab atau pemilik perusahaan, dan pemilikan kapal.

(1) Usaha angkutan penyeberangan dilakukan oleh Warga Negara INDONESIA. Badan Hukum INDONESIA berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu. (2) Untuk dapat melakukan usaha angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha. (3) Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki ... a. memiliki kapal berbendera INDONESIA yang memenuhi persyaratan

kelaikan yang diperuntukkan bagi angkutan penyeberangan; b. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk Badan Hukum INDONESIA atau Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara INDONESIA perorangan yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan penyeberangan; c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Permohonan izin usaha angkutan penyeberangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diajukan kepada Menteri. (2) Izin usaha angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (4) Penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan. (5) Ketentuan ... (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan

atau penolakan izin usaha angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.

Usaha angkutan penyeberangan yang telah mendapat izin usaha wajib: a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha; b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha angkutan penyeberangan diterbitkan; c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya; d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin; dan e. melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab perusahaan dan pemilikan kapal.

(1) Izin usaha angkutan laut nasional, izin usaha pelayaran rakyat, izin usaha angkutan sungai dna danau, dan izin usaha angkutan penyeberangan dapat dicabtu oleh pemberi izin apabila melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 26, Pasal 30 dan Pasal 34. (2) Pencabutan ... (2) Pencabutan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah epringatan ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha. (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan, izin usaha dicabut. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peringatan, pembekuan dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Izin usaha angkutan laut nasional, izin usaha pelayaran rakyat, izin usaha angkutan sungai dan danau dan izin usaha angkutan penyeberangan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan: a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; b. melakukan kegitan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup; c. memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah; atau d. atas permintaan sendiri. Bagian …

(1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut khusus dan angkutan sungai dan danau khusus wajib memiliki izin operasi. (2) Izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

(1) Untuk memperoleh izin operasi angkutan laut khusus dan izin operasi angkutan sungai dan danau khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki kapal berbendera INDONESIA yang memenuhi persyaratan kelaikan; b. memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha pokoknya; dan c. memiliki tenaga ahli di bidang pelayaran. (2) Ketentuan lebih lanjutan mengenai tata cara untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri. (1) Permohonan …

(1) Permohonan izin operasi angkutan laut khusus, dan angkutan sungai dan danau khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), diajukan kepada Menteri. (2) Izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Menteri setelah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (4) Penolakan permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan, penolakan izin operasi angkutan laut khusus dan angkutan sungai dan danau khusus sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.

Perusahaan yang telah mendapat izin operasi angkutan laut khusus atau angkutan sungai dan danau khusus diwajibkan untuk: a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin operasinya; b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin operasi diterbitkan; c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya; d. melaporkan ... d. melaporkan kegiatan operasinya setiap tahun kepada pemberi izin;

dan e. melaporkan apabila terjadi perubahan nama penganggungjawab atau pemilik perusahaan, domisili perusahaan dan pemilikan kapal.

(1) Izin operasi angkutan laut khusus dan izin operasi angkutan sungai dan danau khusus dapat dicabut oleh pemberi izin apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. (2) Pencabutan izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan. (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan ke tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin operasi. (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan, izin operasi dicabut. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peringatan, pembekuan dan pencabutan izin operasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Izin operasi angkutan laut khusus dan izin operasi angkutan sungai dan danau khusus dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan: a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; b. melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup; c. memperoleh izin operasi dengan cara tidak sah; atau d. atas permintaan sendiri.

Jenis kegiatan usaha penunjang angkutan laut terdiri dari: a. usaha bongkar muat barang; b. usaha jasa pengurusan transportasi; c. usaha ekspedisi muatan kapal laut; d. usaha angkutan perairan pelabuhan; e. usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut; f. usaha tally; dan g. usaha depo peti kemas. Bagian …

(1) Kegiatan usaha bongkar muat dilakukan oleh Badan Hukum INDONESIA berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Badan usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu. (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha. (3) Izin usaha bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

(1) Untuk memperoleh izin usaha bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi; b. memiliki tenaga ahli yang sesuai; c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan; d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri. Bagian ...

(1) Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi dilakukan oleh Badan Hukum INDONESIA berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu. (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha. (3) Izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

(1) Untuk memperoleh izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi; b. memiliki tenaga ahli yang sesuai; c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan; d. memiliki Akte keterangan domisili perusahaan; dan e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. (2) Ketentuan ... (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin

usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Kegiatan usaha ekspedisi muatan kapal laut dilakukan oleh Badan Hukum INDONESIA berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu. (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha ekspedisi muatan kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha. (3) Izin usaha ekspedisi muatan kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

(1) Untuk memperoleh izin usaha ekspedisi muatan kapal laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki modal yang cukup; b. memiliki tenaga ahli yang sesuai; c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan; d. memiliki ... d. memiliki Surat keterangan domisili perusahaan; dan

e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh Badan Hukum INDONESIA yang didirikan khusus untuk usaha itu atau perusahaan angkutan laut. (2) Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan yang dilakukan oleh Badan Hukum INDONESIA yang khusus didirikan untuk usaha itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha. (3) Kegiatan usaha angkutan perairan pelbauhan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usahanya melekat pada usaha pokoknya. (4) Izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki ... a. memiliki modal dan menguasai sarana angkutan perairan

pelabuhan yang memenuhi persyaratan berikut: b. memiliki tenaga ahli yang sesuai; c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan; d. memiliki Surat keterangan domisili perusahaan; dan e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut yang dilakukan oleh Badan Hukum INDONESIA yang khusus didirikan untuk usaha itu. (2) Usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut yang dilakukan oleh Badan Hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha. (3) Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/perlatan penunjang angkutan laut sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya. Pasal 53 …

(1) Untuk memperoleh izin usaha penyewaan peralatan angkutan

laut/peralatan penunjang angkutan laut sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki modal dan menguasai peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut; b. memiliki Akte Pendirian Perusahaan; c. memiliki Surat keterangan domisili perusahaan; dan d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Kegiatan tally dapat dilakukan oleh Badan Hukum INDONESIA yang didirikan khusus untuk usaha itu, perusahaan angkutan laut, perusahaan bongkar muat, perusahaan ekspedisi muatan kapal laut, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi. (2) Izin usaha untuk kegiatan tally yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut, perusahaan bongkar muat, perusahaan ekspedisi muatan kapal laut, perusahaan jasa pengurusan transportasi, sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), melekat pada usaha pokoknya. (3) Kegiatan ... (3) Kegiatan usaha tally yang dilakukan oleh Badan Hukum INDONESIA yang khusus didirikan untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib memiliki izin usaha itu. (4) Izin usaha tally sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

(1) Untuk memperoleh izin usaha tally sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi; b. memiliki Akte Pendirian Perusahaan; c. memiliki Surat keterangan domisili perusahaan; dan d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Kegiatan usaha depo peti kemas dapat dilakukan oleh Badan Hukum INDONESIA berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha itu. (2) Untuk ... (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.

(3) Izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangktuan masih menjalankan kegiatan usahanya.

(1) Untuk memperoleh izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi; b. memiliki tenaga ahli yang sesuai; c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan; d. memiliki Surat keterangan domisili perusahaan; dan e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izn usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Permohon izin usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, dan Pasal 56 diajukan kepada Menteri. (2) Izin ... (2) Izin usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Menteri, setelah memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 55 dan Pasal 57. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaiamana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (4) Penolakan permohonan izin usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakannya.

Perusahaan penunjang angkutan laut, yang telah mendapat izin usaha diwajibkan: a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usahanya; b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan; c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya; d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin; dan e. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik perusahaan dan domisili perusahaan.

(1) Izin usaha penunjang angkutan laut dapat dicabut oleh pemberi izin apabila

perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. (2) Pencabutan izin usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenanggang waktu masing-masing satu bulan. (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha. (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan, izin usaha dicabut. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peringatan, pembekuan dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Izin usaha penunjang angkutan laut dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan: a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; b. melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup; c. memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah; atau d. atas permintaan sendiri. BAB V …

(1) Kegiatan laut terdiri dari: a. Angkutan laut dalam negeri; b. Angkutan laut luar negeri. (2) Kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. Trayek tetap dan teratur atau liner; b. Trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.

(1) Kegiatan Angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur (liner) diselenggarakan dalam jaringan trayek. (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. trayek utama; b. trayek pengumpan; c. trayek perintis. Pasal 64 …

(1) Trayek utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf

a, diselenggarakan dengan memenuhi syarat pokok pelayanan angkutan laut yakni menghubungkan antar pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi. (2) Trayek pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, merupakan penunjang trayek utama yang diselenggarakan dengan memenuhi syarat pokok pelayanan angkutan laut, yakni: a. menghubungkan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi dengan pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi; dan b. menghubungkan pelabuhan-pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi. (3) Trayek perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c, diselenggarakan dengan memenuhi syarat pokok pelyanan angkutan laut, yakni menghubungkan daerah terpencil atau daerah yang belum berkembang dengan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi atau pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan dan trayek angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

Jaringan dan trayek angkutan laut dalam negeri sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditetapkan dengan memperhatikan: a. pengembangan pusat industri, perdagangan dan pariwisata; b. pengembangan daerah; c. keterpaduan intra dan atar modal transportasi; dan

d. perwujudan kesatuan wawasan nusantara.

(1) Pembukaan trayek baru dilakukan dengan memperhatikan: a. adanya permintaan jasa angkutan laut yang potensial dengan perkiraan faktor muatan yang layak, kecuali trayek perintis; dan b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai. (2) Penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan kapasitas angkutan laut dilakukan dengan memperhatikan: a. faktor muatan yang layak; dan b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai. (3) Menteri melakukan evaluasi kebutuhan penambahan kapasitas angkutan laut pada tiap-tiap trayek dan mengumumkannya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan trayek baru, penambahan kapasitas dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Penempatan kapal oleh perusahaan angkutan laut nasional pada trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat dilakukan perusahaan pelayaran yang bersangkutan. (2) Perusahaan ... (2) Perusahaan angkutan laut nasional yang telah menempatkan kapal pada suatu trayek, wajib melaporkan kepada Menteri dan melayani

kegiatan angkutan laut pada trayek dimaksud sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, serta melaporkan kepada Menteri pelaksanaan kegiatan operasional angkutan di perairan tersebut. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Perusahaan angkutan laut nasional, selain pelayaran rakyat, yang melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) hanya dapat mengangkut: a. barang-barang curah kering dan curah cair; b. barang-barang yang sejenis; atau c. barang-barang tidak sejenis untuk menunjang kegiatan tertentu. (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian sewa/charter atau perjanjian lainnya. (3) Penggunaan kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dna tidak teratur (tramper) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Menteri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. Paragraf 2 …

(1) Penetapan trayek angkutan laut dari dan ke luar negeri secara tetap dan teratur (liner) dan penempatan kapal pada trayek tersebut dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing. (2) Kapal-kapal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria untuk ditempatkan pada trayek luar negeri dan wajib dilaporkan oleh perusahaan angkutan laut kepada Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Trayek angkutan laut perintis ditetapkan oleh Menteri. (2) Menteri MENETAPKAN penempatan kapal pada trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 71 ...

Pelayaran rakyat dalam melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak

tetap dan tidak teratur, dapat mengangkut barang umum (general cargo), barang-barang curah kering dan curah cair serta barang sejenis dalam jumlah tertentu sesuai dengan kondisi kapal pelayaran rakyat.

(1) Angkutan sungai dan danau diselenggarakan dengan menggunakan: a. trayek tetap dan teratur; b. trayek tidak tetap dan tidak teratur. (2) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. trayek utama, yaitu menghubungkan antar pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi; b. trayek pengumpan, yaitu menghubungkan antar pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi atau yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Usaha ...

Usaha angkutan sungai dan danau dapat melayani trayek tetap dan

teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, sesuai izin usaha yang diberikan.

(1) Usaha angkutan sungai dan danau yang melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, hanya dapat mengangkut penumpang dan barang berdasarkan sewa/charter atau perjanjian lainnya. (2) Usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri.

(1) Angkutan penyeberangan diselenggarakan dalam suatu lintas penyeberangan. (2) Lintas penyeberangan sebbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Kriteria lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang terputus oleh laut, selat dan teluk; b. melayani ... b. melayani lintas dengan tetap dan teratur; c. berfungsi sebagai jembatan bergerak;

d. menghubungkan antar dua pelabuhan; dan e. tidak mengangkut barang lepas. (4) Penempatan kapal pada lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan penyeberangan yang bersangkutan. (5) Perusahaan penyeberangan yang telah menempatkan kapal pada lintas penyeberangan wajib melaporkan kepada Menteri dan melayani kegiatan lintas penyeberangan pada lintasan dimaksud sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan serta melaporkan kepada Menteri pelaksanaan kegiatan operasional angkutan di lintasan tersebut. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Usaha angkutan penyeberangan hanya dapat melayani lintas penyeberangan sesuai dengan izin usaha yang diberikan.

(1) Lintas penyeberangan perintis diselenggarakan dengan memenuhi kriteria angkutan penyeberangan yakni menghubungkan daerah terpencil dan/atau daerah yang belum berkembang lainnya atau dengna daerah yang telah berkembang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pokok lintas penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Keputusan Menteri.

(1) Tarif angkutan penumpang angkutan laut dalam negeri, angkutan sungai dan danau dan angkutan penyeberangan terdiri dari tarif pelayanan ekonomi dan tarif pelayanan non-ekonomi. (2) Persyaratan tentang pelayanan dan besarnya perimbangan kapasitas tempat tidur/duduk dalam kapal untuk pelayanan ekonomi dna pelayanan non-ekonomi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

(1) Struktur tarif pelayanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak. (2) Struktur tarif pelayanan non-ekonomi sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan. (3) Ketentuan ... (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan

Menteri.

(1) Tarif dasar dan tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan.

(1) Struktur tarif angkutan barang dan hewan untuk angkutan sungai dan danau serta angkutan kendaraan beserta barang untuk angkutan penyeberangan, merupakan komponen perhitungan biaya sebagai pedoman untuk menentukan besaran tarif. (2) Golongan tarif angkutan sungai dan danau merupakan pedoman dalam menentukan besaran tarif yang ditetapkan berdasarkan pengelompokan jenis barang yang diangkut. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan golongan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 82 …

(1) Besaran tarif angkutan barang dan hewan untuk angkutan laut dalam negeri, ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa. (2) Besaran tarif angkutan barang dan hewan untuk angkutan sungai dan danau ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan struktur tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81. (3) Besaran tarif angkutan kendaraan beserta muatannya untuk angkutan penyeberangan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan struktur tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1).

Tarif usaha penunjang angkutan laut terdiri dari: a. tarif bongkar muat barang; b. tarif jasa pengurusan transportasi; c. tarif ekspedisi muatan kapal laut; d. tarif angkutan perairan pelabuhan; e. tarif penyewaan peralatan angkutan laut/perlatan penunjang angkutan laut; f. tarif tally; g. tarif depo peti kemas. Pasal 84 …

(1) Struktur tarif usaha penunjang angkutan laut merupakan komponen

dasar untuk pedoman perhitungan besaran tarif. (2) Jenis tarif usaha penunjang angkutan laut adalah tarif yang diberlakukan untuk barang-barang umum (general cargo). barang kemasan, barang mengganggu (harmful substances), barang berbahaya dan barang yang memerlukan penanganan dan peralatan khusus. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan jenis tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Besaran tarif usaha penunjang angkutan laut ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis dan struktur tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan khusus bagi penumpang penyandang cacat atau orang sakit. (2) Penyediaan ... (2) Penyediaan angkutan dan pemberian pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pemberian prioritas untuk mendapatkan tiket angkutan; b. memberikan pelayanan untuk memudahkan naik ke dan turun dari kapal; c. menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di kapal; d. menyediakan tempat untuk orang sakit yang mengharuskan diangkat dalam posisi tidur serta tempat dan fasilitas bagi penumpang yang mengidap penyakit menular. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Pengangkutan barang khusus dan barang berharga harus memenuhi persyaratan: a. penumpukan dan penyimpanan di pelabuhan, penanganan bongkar muat serta penumpukan dan penyimpanan selama berada di kapal; b. kapal pengangkut barang berbahaya wajib memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan peraturan-peraturan dan standar-standar nasional maupun internasional; c. barang ... c. barang berbahaya yang diangkut wajib diberi tanda-tanda tertentu sesuai dengan barang berbahaya yang diangkut.

(2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: a. kayu gelondongan (logs); b. barang curah; c. batangan rel; d. ternak. (3) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menurut kelas-kelas sebagai berikut: a. bahaya peledak; b. gas yang dikempa, dicairkan atau dilarutkan di bawah tekanan; c. cairan yang mudah menyala; d. barang padat yang mudah menyala; e. bahan yang dapat terbakar sendiri; f. bahan yang jika terkena air mengeluarkan gas yang mudah menyala; g. peroxido organik; h. zat beracun; i bahan yang menimbulkan infeksi; j. bahan radio aktif; k. bahan/zat yang mengakibatkan korosi dan berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya. (4) Ketentuan ... (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus dan barang khusus dan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Penangan pengangkutan, penumpukan, penyimpanan dan bongkar muat dari dan ke kapal, terhadap barang khusus dan barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan kelengkapan fasilitas keselamatan dan oleh tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi tertentu. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan fasilitas keselamatan dan kualifikasi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Pemilik, operator dan/atau agen perusahaan angkutan laut yang mengangkut barang khusus atau barang berbahaya, wajib menyampaikan pemberi-tahuan kepada instansi yang berwenang di pelabuhan sebelum kapal tiba di pelabuhan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitahuan kapal tiba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. BAB IX …

(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang, hewan dan/atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan. (2) Sebelum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan di perairan harus memastikan bahwa: a. sarana angkutan telah memenuhi persyaratan kelaikan dan tetap memperhatikan keselamatan pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. sarana angkutan telah diawaki, diperlengkapi, dan diberi pasokan logistik; c. ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di kapal memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; d. pemuatan, penangan, penyimpanan, penumpukan dan pembongkaran barang dan/atau naik/turun penumpang, hewan dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

(1) Pada saat menyerahkan barang untuk diangkut, pemilik/pengirim barang harus: a. memberitahu pengangkut mengenai ciri-ciri umum barang yang akan diangkut dan cara penanganannya, apabila pengangkut menghendaki demikian; b. memberi ... b. memberi tanda atau label secara memadai terhadap barang khusus, barang berbahaya dan beracun, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Perusahaan angkutan di perairan berhak menolak untuk mengangkut barang apabila pemilik barang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa: a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; b. musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut; c. keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut; d. kerugian pihak ketiga. (2) Tanggung jawab perusahaan angkutan di perairan terhadap penumpang dan barang wajib diasuransikan. (3) Batas tanggungjawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Batas ... (4) Batas tanggung jawab keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa

sesuai dengan perjanjian angkutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dapat dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya.

(1) Dalam rangka penentuan arah kebijaksanaan nasional dan pengembangan angkutan di perairan, setiap penyelenggara/pengusaha angkutan di perairan wajib menyampaikan laporan tentang: a. kinerja usaha dan penunjang angkutan di perairan; b. kegiatan operasional angkutan di perairan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat: a. potensi ... a. potensi dan kegiatan operasional kapal yang dimiliki atau dicharter; b. potensi dan kegiatan operasional kapal yang diageninya;

c. potensi dan kegiatan operasional usaha penunjang angkutan di perairan; d. potensi sumber daya manusi yang dimiliki oleh perusahaan. (3) Untuk pengolahan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menyelenggarakan sistem informasi angkutan di perairan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Untuk pengembangan usaha angkutan nasional di perairan yang menggunakan armada niaga nasional, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap peningkatan peran serta angkutan nasional di perairan dan iklim usaha yang sehat. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan. BAB XIII …

Bagi perusahaan angkutan di perairan, perusahaan penunjang angkutan laut dan perusahaan non pelayaran yang telah menjalankan usahanya wajib menyesuaikan perizinannya sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pada tanggal mulai berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur angkutan laut dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti yang baru berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini.

Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, maka PERATURAN PEMERINTAH Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Laut (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3379) dinyatakan tidak berlaku.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MULADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 187