Pasal 1
BAB 1 — KETENTUAN UMUM
Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:
Angkutan di perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, dan angkutan penyebarangan;
Angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
Angkutan laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan laut INDONESIA yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
Angkutan laut luar negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan INDONESIA ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan INDONESIA yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
Angkutan …
Angkutan laut khusus adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan khusus untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani pihak lain;
Pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu;
Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau;
Angkutan sungai dan danau khusus adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dan menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani pihak lain;
Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya; 10.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah; 11.Kapal berbendera INDONESIA adalah kapal yang memiliki kebangsaan INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 12.Jaringan …
12.Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang, barang dan/atau hewan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya; 13.Trayek tetap dan teratur atau liner adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah; 14.Trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur; 15.Usaha penunjang angkutan laut adalah kegiatan usaha yang bersifat menunjang kelancaran proses kegiatan angkutan laut; 16.Usaha bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dan/atau hewan dari dan ke kapal; 17.Usaha jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang dan/atau hewan melalui angkutan darat, laut dan/atau udara; 18.Usaha ekspedisi muatan kapal laut adalah kegiatan usaha mengurus dokumen dan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut; 19.Usaha angkutan di perairan pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang, barang dan/atau hewan dari dermaga ke kapal atau sebaliknya dan dari kapal ke kapal, di perairan pelabuhan; 20.Usaha penyewaaan peralatan angkutan laut/alat apung adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan penunjang angkutan laut dan/atau alat-alat apung untuk pelayanan kapal; 21.Usaha …
21.Usaha tally adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur, Menimbang dan membuat catatan mengenai muatan-muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan pengangkut; 22.Usaha depo peti kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, membersihkan dan memperbaiki peti kemas serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurusan peti kemas; 23.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pelayaran.