Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang PENYELENGGARAAN STATISTIK

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan :

1. Sensus penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh penduduk yang bertempat tinggal atau berada di wilayah Republik INDONESIA.
2. Sensus pertanian adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh petani, rumah tangga pertanian, dan perusahaan pertanian di wilayah

untuk memperoleh karateristik pertanian pada saat tertentu. 3. Sensus ekonomi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh usaha dan atau perusahaan non pertanian di wilayah Republik INDONESIA untuk memperoleh karateristik usaha dan atau perusahaan pada saat tertentu. 4. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari sesuatu populasi untuk memperoleh karateristik suatu obyek pada saat tertentu. 5. Survei antar sensus adalah survei yang dilakukan diantara 2 (dua) sensus sejenis. 6. BPS adalah singkatan dari Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. 7. Instansi Pemerintah adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, dan lembaga pemerintah lainnya di luar BPS.

(1) Pemerintah berkewajiban menyediakan statistik dasar. (2) Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). (3) Dalam menyelenggarakan statistik dasar, BPS memperoleh data melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(1) Sensus terdiri dari a. Sensus Penduduk; b. Sensus Pertanian; c. Sensus Ekonomi. (2) Waktu penyelenggaraan sensus, dilaksanakan pada : a. tahun berakhiran angka 0 (nol) bagi sensus penduduk; b. tahun berakhiran angka 3 (tiga) bagi sensus pertanian; c. tahun berakhiran angka 6 (enam) bagi sensus ekonomi.

(1) Pencacahan dalam sensus penduduk dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh penduduk. (2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup karakteristik tentang penduduk, perumahan dan lingkungannya, dan karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang kependudukan.

(1) Pencacahan dalam sensus pertanian dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh petani, perusahaan pertanian, dan pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian. (2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup karakteristik petani, tanah, tanaman kegiatan usaha di bidang pertanian, serta karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang pertanian.

(1) Pencacahan dalam sensus ekonomi dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh perusahaan dan kegiatan usaha di bidang ekonomi. (2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kegiatan usaha, penyerapan tenaga kerja, produksi, pemakaian bahan baku, serta karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang ekonomi.

(1) Dalam penyelenggaraan sensus Kepala BPS MENETAPKAN wilayah pencacahan. (2) Wilayah pencacahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan bagian, seluruh, atau gabungan desa dan atau kelurahan.

(1) BPS wajib mengumpulkan rencana penyelenggaraan sensus kepada masyarakat sebelum sensus dilaksanakan. (2) Setiap penyelenggaraan sensus didahului dengan uji coba sensus.

(1) Selain sensus, BPS juga menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk penyediaan statistik dasar. (2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (3) Survei juga dilakukan diantara 2 (dua) sensus sejenis. (4) Survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah survei antar sensus.

(1) Wilayah pencacahan survei statistik dasar ditetapkan kepala BPS. (2) Pelaksanaan survei statistik dasar di lapangan dilakukan oleh petugas survei yang ditetapkan oleh BPS

Kompilasi produk administrasi statistik dasar dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi.

(1) BPS berhak memperoleh produk administrasi dari instansi pemerintah dan masyarakat. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Dalam penyelenggaraan statistik dasar, BPS mendapatkan dukungan pelaksanaan operasional dari Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa, dan Kepala Kelurahan sesuai lingkup tugas dan wewenangnya. (2) Dukungan pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi dukungan pengadaan petugas, penyediaan data, serta sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi yang dilakukan oleh BPS.

(1) Pencacahan di lapangan dalam pelaksanaan sensus dilakukan oleh petugas sensus yang diangkat secara sah oleh Kepala BPS. (2) Petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas melakukan pencacahan, pengawasan, dan pemeriksaan. (3) Petugas sensus dapat berasal dari pegawai BPS dan atau direkrut dari pegawai instansi pemerintah lainnya atau anggota masyarakat. (4) Setiap petugas sensus wajib mengikuti pelatihan tata cara pelaksanaan sensus. (5) Ketentuan tentang pengangkatan, pemberhentian, dan pelatihan petugas sensus diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditetapkan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus wajib : a. memperhatikan surat tugas dan atau tanda pengenal petugas sensus; b. memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat setempat, tata krama, dan ketertiban umum; c. menyampaikan hasil pelaksanaan sensus sebagaimana adanya.

Setiap petugas sensus wajib memegang teguh rahasia atas keterangan yang diberikan responden dan yang diperoleh dari obyek kegiatan sensus.

(1) Petugas sensus yang merupakan tenaga lepas dan bukan pegawai negeri yang mendapat kecelakaan dan mengakibatkan cacat atau meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya, mendapat jaminan asuransi. (2) Biaya pembayaran premi untuk jaminan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari anggaran penyelenggaraan sensus (3) Besarnya jaminan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPS setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(1) Setiap responden sensus wajib : a. menerima petugas sensus b. memberi izin petugas sensus memasuki halaman atau pelataran, tanah atau tempat usaha, serta masuk ke dalam bangunan yang berada di wilayah kerja petugas sensus; c. memberi izin petugas sensus memasang, memeriksa, atau

memperbaharui tanda nomor bangunan atau stiker sensus baik bangunan tempat tinggal maupun bangunan bukan tempat tinggal; d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan petugas sensus mengenai diri sendiri, anggota keluarga, orang lain yang berkaitan, dan atau kegiatannya secara lengkap dan benar. e. memperhatikan catatan tertulis, buku-buku, dan naskah-naskah yang diperlukan oleh petugas sensus. (2) Pimpinan lembaga atau orang lain yang ditunjuk dari lembaga yang telah ditetapkan sebagai responden berkewajiban memberikan keterangan kepada petugas sensus mengenai segala kegiatanan lembaga sesuai dengan daftar isian sensus dan atau memperlihatkan catatan tertulis, buku-buku, dan naskah-naskah. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Setiap responden berhak menolak petugas sensus yang tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf a dan b.

(1) Ketentuan yang berlaku bagi petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 berlaku juga bagi petugas survei statistik dasar. (2) Ketentuan tentang kewajiban responden sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku juga bagi responden survei statistik dasar.

(1) BPS bertanggung jawab melakukan pengolahan hasil sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi untuk menyediakan statistik dasar yang lengkap, akurat, dan mutakhir untuk kebutuhan sampai pada lingkup satuan pemerintah terkecil. (2) Sajian statistik dasar hanya disampaikan dalam bentuk data agregasi dan bukan data individu.

(1) Perwakilan BPS di Daerah berwenang melakukan pengolahan hasil sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi untuk kebutuhan statistik dasar bagi lingkup daerah yang bersangkutan. (2) Perwakilan BPS di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS.

(1) Instansi pemerintah menyelenggarakan statistik sektoral sesuai tugas pokok dan fungsinya. (2) Penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan BPS (3) Statistik sektoral yang jangkauan populasinya berskala nasional dan hanya dapat dilakukan dengan cara sensus wajib dilakukan

bersama-sama dengan BPS.

(1) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (3) wilayah survei statistik sektoral meliputi sebagian atau seluruh wilayah Republik INDONESIA. Pasal 25. (1) Instansi pemerintah menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk penyediaan statistik sektoral guna mendukung pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan. (2) Instansi pemerintah juga dapat menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk kebutuhan intern instansi yang bersangkutan.

(1) Hasil survei statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) juga ditujukan untuk mendukung penyediaan informasi bagi kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan dalam rangka membangun Sistem Statistik Nasional.

(2) Penyelenggara survei statistik sektoral, wajib : a. memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS; b. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS; c. menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS. (3) Rencana penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a memuat : nama instansi, judul, tujuan survei, metode statistik yang akan digunakan, obyek populasi dan jumlah responden, dan waktu pelaksanaan. (4) Tata cara pemberitahuan rencana penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Keputusan Kepala BPS. Pasal 27. Kompilasi produk administrasi statistik sektoral dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi.

(1) Penyelenggara statistik sektoral berhak memperoleh produk administrasi dari instansi pemerintah dan atau masyarakat. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pelaksanaan pencacahan survei statistik sektoral dilakukan oleh petugas survei yang telah ditetapkan instansi penyelenggara. (2) Ketentuan yang berlaku mengenai petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 berlaku juga untuk petugas survei statistik sektoral.

(1) Penyelenggara survei statistik sektoral MENETAPKAN responden atau obyek penelitian sebelum survei dilakukan. (2) Setiap orang yang telah bersedia menjadi responden tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(1) Instansi pemerintah yang menyelenggarakan statistik sektoral berwenang melakukan pengolahan hasil statistik sektoral yang diselenggarakannya. (2) Pengolahan hasil statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh instansi pemerintah bersama-sama dengan pihak lain.

Ketentuan tentang penyajian statistik dasar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (2) berlaku juga bagi penyelenggaraan statistik sektoral

(1) Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya dapat menyelenggarakan statistik khusus. (2) Penyelenggaraan statistik khusus dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan pihak lain.

(1) Penyelenggara kegiatan statistik khusus memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (3) Wilayah pencacahan survei statistik khusus meliputi sebagian atau seluruh wilayah Republik INDONESIA.

(1) Survei statistik khusus, meliputi : a. survei yang hasilnya untuk dipublikasikan

b. survei untuk kebutuhan intern (2) Hasil survei statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a turut mendukung pengembangan sistem Statistik Nasional.

(1) Penyelenggara survei statistik khusus wajib memberitahukan sinopsis hasil survei yang diselenggarakan kepada BPS. (2) Sinopsis hasil survei yang wajib diberitahukan, meliputi survei yang memenuhi kriteria : a. hasilnya dipublikasikan; b. menggunakan metode statistik; c. merupakan data primer. (3) Kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi survei yang digunakan untuk keperluan intern. (4) Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat judul, wilayah kegiatan survei, obyek populasi, jumlah responden, waktu pelaksanaan, metode statistik, nama dan alamat penyelenggara, dan abstraksi. (5) Batas waktu dan tata cara penyampaian sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS.

(1) Kewajiban memberitahukan sinopsis dibebankan kepada pihak yang mempunyai hak untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik.

(2) Pemberitahuan sinopsis dapat dikuasakan kepada penyelenggara kegiatan statistik di dalam negeri apabila pihak yang memiliki hak berada di luar negeri. (3) Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos, jaringan komunikasi, dan atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik.

(1) Kompilasi produk administrasi statistik khusus dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memeprhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pelaksanaan pencacahan survei statistik khusus dilakukan oleh petugas survei yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. (2) Ketentuan yang berlaku mengenai petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 berlaku juga untuk petugas survei statistik khusus.

Penyelenggara survei statistik khusus MENETAPKAN responden atau obyek penelitian sebelum survei dilakukan.

(1) Penyelenggara statistik khusus berwenang melakukan pengolahan hasil survei dan kompilasi produk administrasi yang diselenggarakannya. (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam aayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau bersama-sama dengan pihak lain.

(1) Pengumuman dan penyebarluasan hasil kegiatan statistik dilaksanakan oleh penyelenggara. (2) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik dilaksanakan secara bekerja sama, maka yang berwenang mengumumkan dan menyebarluaskan hasil kegiatan adalah sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

(1) BPS berwenang mengumumkan dan menyebarluaskan hasil statistik dasar yang diselenggarakannya kepada masyarakat, instansi pemerintah Pusat dan atau Daerah. (2) Hasil statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hasil sensus, hasil survei, dan hasil kompilasi produk administrasi.

(1) Pengumuman hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS dimuat dalam Berita Resmi Statistik atau media lainnya. (2) Berita Resmi Statistik merupakan salah satu media penyebarluasan hasil statistik. (3) Pelaksanaan teknis pengumuman dan penyebarluasan hasil statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala BPS.

(1) Hasil kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh BPS pemanfaatannya terbuka untuk umum. (2) BPS memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh hasil statistik yang diselenggarakannya. (3) Masyarakat berhak memperoleh manfaat dari hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS

(1) Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus yang hasilnya untuk dipublikasikan, pemanfaatannya terbuka untuk umum. (2) Penyelenggara kegiatan statistik sektoral dan khusus memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh hasil statistik. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak kekayaan intelektual

seseorang atau lembaga yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pemasyarakatan statistik dilakukan dalam rangka memberikan kesadaran kepada responden, penyelenggara, dan pengguna statistik akan arti dan pentingnya statistik. (2) Pemasyarakatan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan BPS bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat. (3) Pemasyarakatan statistik dilakukan dengan menyebarluaskan hasil kegiatan statistik sesuai dengan kebutuhan pengguna statistik. (4) Pemasyarakatan statistik dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu melalui berbagai media informasi, seminar, atau dialog.

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan : a. pelaksanaan kegiatan statistik; b. pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(1) Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. (2) Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik.

(1) Dalam hal kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik sektoral antara pemerintah dengan lembaga swasta, instansi pemerintah bertindak sebagai penyelenggara utama (2) Dalam hal koordinasi dan atau kerjasama dilakukan dengan pihak luar negeri maka pihak INDONESIA harus bertindak sebagai penyelenggara utama.

Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik antara pemerintah dan BPS dapat dilakukan dalam hal : a. pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang jangkauan populasinya

berskala nasional dan hanya dapat dilakukan dengan cara sensus. b. pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dilakukan sendiri oleh instansi pemerintah.

(1) Penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a wajib dilaksanakan bersama-sama oleh BPS dan instansi pemerintah yang bersangkutan. (2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Kepala BPS dan pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan.

(1) Dalam hal penyelenggaraan statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan bekerja sama dengan BPS, pelaksanaannya diatur oleh Kepala BPS bersama-sama dengan pimpinan instansi yang bersangkutan. (2) Dalam hal penyelenggaraan statistik sektoral tersebut dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat bekerja sama melakukan

pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran untuk mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional.

(1) Dalam rangka mewujudkan kerjasama pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, BPS bertindak aktif menprakarsai kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat. (2) Dalam melaksanakan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, Kepala BPS memperoleh saran dan pertimbangan dari Forum Masyarakat Statistik.

(1) Hasil kerjasama pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 selanjutnya disusun oleh BPS. (2) Konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, yang disusun oleh BPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi acuan utama penyelenggaraan statistik di INDONESIA.

(1) BPS melakukan pembinaan statistik (2) dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama

dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya.

(1) Pembinaan statistik ditujukan untuk lebih : a. meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik; b. membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional; c. mengembangkan Sistem Statistik Nasional; d. mendukung pembangunan nasional. (2) Sasaran pembinaan statistik mencakup : a. penyelenggara kegiatan statistik; b. responden; c. pengguna statistik

Upaya pembinaan statistik meliputi a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggara statistik; b. pengembangan statistik sebagai ilmu; c. peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik; d. perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam rangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya; e. pengembangan sistem informasi statistik;

f. peningkatan penyebarluasan informasi statistik; g. peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional; h. peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui : a. pendidikan formal; b. pelatihan; c. seminar, lokakarya, dan pertemuan ilmiah statistik; d. peningkatan kerjasama pendidikan dan pelatihan statistik antar instansi pemerintah dan atau swasta.

Pengembangan statistik sebagai ilmu dilaksanakan melalui : a. penelitian dan pengembangan; b. pengadaan dan penyebaran media ilmiah statistik;; c. peningkatan dan pengembangan profesi; d. peningkatan penerapan ilmu statistik melalui pelatihan, seminar, lokakarya, dan atau pertemuan ilmiah lainnya; e. pengadaan bahan rujukan tentang ilmu statistik; f. peningkatan kerjasama pengembangan statistik sebagai ilmu antar instansi pemerintah dan atau swasta.

Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui: a. penerapan dan pengembangan jaringan informasi statistik; b. penerapan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; c. penerapan dan pengembangan penginderaan jarak jauh; d. peningkatan kerjasama pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung kegiatan statistik.

Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam rangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya dilaksanakan melalui : a. pengkajian, evaluasi, dan penerapan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran; b. pembakuan dan penyebarluasan konsep, defisini, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang dibakukan; c. peningkatan kerjasama pengembangan dan penerapan konsep, defisini, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang dibakukan antar instansi pemerintah dan atau swasta.

Pengembangan sistem informasi statistik dilaksanakan melalui : a. peningkatan keterpaduan penyusunan jaringan sistem informasi statistik; b. peningkatan komunikasi sistem informasi statistik antar penyelenggara kegiatan statistik;

c. peningkatan hubungan sistem jaringan antar penyelenggara kegiatan statistik; d. peningkatan kerjasama pengembangan jaringan sistem informasi statistik;

Peningkatan penyebarluasan informasi statistik dilaksanakan melalui : a. peningkatan mutu dan frekuensi penyebarluasan informasi statistik melalui berbagai media cetak dan elektronik; b. penganekaragaman bentuk dan cara penyajian data sesuai dengan penggolongan pengguna statistik; c. peningkatan kemudahan dalam memperoleh data hasil kegiatan statistik; d. peningkatan kerjasama penyebarluasan informasi hasil kegiatan statistik antar instansi pemerintah dan atau swasta.

Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional serta peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dilaksanakan melalui : a. peningkatan penyuluhan tentang pemanfaatan hasil statistik secara berkala; b. peningkatan penyebarluasan hasil statistik secara menyeluruh atau bertahap; c. peningkatan kerjasama penerangan dan pemasyarakatan kegiatan statistik antar instansi pemerintah dan atau swasta.

(1) Pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah. (2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik dasar untuk keperluan Pemerintah daerah, pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berlaku juga untuk pembiayaan pembinaan statistik.

Semua ketentuan peraturan pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 tahun 1983 tentang Sensus Pertanian, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi, dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau diganti dengan ketentuan baru berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini.

Dengan ditetapkannya PERATURAN PEMERINTAH ini maka : a. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk; b. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Penduduk Pertanian; c. Peraturan Pemerntah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi; d. Peraturan Pemerntah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik;dinyatakan tidak berlaku.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

ttd. PROF. DR. H. MULADI, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 96