TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCAI,ONAN ANGGOTA DEWAN

(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota,

wakil walikota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD.

(2) Pengunduran

PRESIOEN

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.

(3) Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional

anggota Kepolisian Negara Republik direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan kar5rawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mengundurkan diri se dimaksud pada ayat (1) tidak dapat kembali.

peradilan(1) Ketua, wakil ketua, atau hakim pada Badan menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendafiar slbagai bakal pasangan calon Presiden dan Wakil presiden.

(2)Surat...

PRESIOEN

Surat pengunduran diri ketua, wakil ketua, atau hakim l2l pada Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada Mahkamah Agung.

(3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

peradilan(4) Ketua, wakil ketua, atau hakim pada Badan Fra dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan sejak sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden,

Paragret 4 Ketua, Wakil Ketr.ra dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi

(1) Ketua, wakil ketua, atau anggota hakim

Konstitusi menyampaikan surat diri Fri dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. (21 Surat diri ketua, wakil ketua, atau anggota hakim Mahkamah Konstitusi dimaksud pada ayat (1) disertai bukti surat uran diri kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.

(3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) uti sesuai dengan ketentuan

(4) Ketua, wakil ketua, atau anggota hakim Mahkamah

Konstitusi sebegeimana dimaksud pada ayat (l) tidak lagi memiliki status beserta hak dan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

Paragraf 5 . . .

PRES IDEN

Paragraf 5 Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal22 pemeriksa(l) Ketua, wakil ketua, atau anggota Badan Keuangan menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. (21 Surat pengunduran diri ketua, wakil ketua, atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada Ketua atau Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditindallanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketua, wakil ketua, atau anggota Badan Pemeriksa

Keuangan sslagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Paragraf 6 Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial

(l) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, kepala desa, perangkat desa, anggota badan desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional anggota Negara Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersurnber dari keuangan negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DpD.

(2) Pengunduran diri dimaksud pada ayat (1)

dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.

(3) Perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa,

aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negafa yang diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali.

Paragraf2...

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

Paragraf2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(1) Gubernur surat **, ]it"lnut pasal 2 pengunduran"*,diri sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) atau Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD.

(2) Surat diri dimaksud pada

ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD provinsi.

(3) Dalam hal pimpinan DPRD provinsi tidak menindaklanjuti

pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul menteri yang urusan pemerintahan dalam negeri.

(4) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan

(5) Gubemur atau wakil gubernur sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan sejak sebagai calon dalam daftar calon tetap.

(1) Bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota

menyampaikan surat pengunduran dld s,slageirnana (21 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 3 ayat kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DpR, anggota DPD, atau anggota DPRD.

(2)Surat...

PRES IDEN

(2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disertai bukti surat diri kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3) Dalam hal DPRD kabupaten/kota tidak

pengajuan diri dimaksud pada ayat (2), menteri yang urusan pemerintahan dalam negeri mem bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota atas usul gubernur seb'ga.i wakil pemerintah pusat. (a) Dalam hal gubemur sebagai wakil pemerintah pusat tidak pemberhentian bupati, wakil bupati, walikota, atau wakilwalikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang IqT'IFFI'I pemerintahan dalam negeri memberhentikan bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota.

(5) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan ayat (4) ditindallanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

(6) Bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota

dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak sebagai calon dalam daftar calon tetap.

Paragraf 3 Kepala Desa

(1) Kepala desa menyampaikan surat diri

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD

(2) Surat . . .

PRESIOEN

(2) Suat pengunduran diri yang disampaikan kepada Komisi

Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti surat pengunduran diri kepada badan perrnusyawaratan desa.

(3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud

ayat (21 ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan

(4) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

lagi memiliki status beserta hakdan sejak ssSagai calon dalam daftar calon tereF.

Paragraf 4 Badan Permusyawaratan Desa

(1) Anggota badan permusyawaratan desa menyampaikan

surat diri dalam

Pasal 3 ayat(2|kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat

mendaftar sebagai bakal calon anggota DpD.

(2) Surat pengunduran diri yang kepada Komisi

Pemilihan Umum seb"gaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat diri kepada pimpinan badan permusyawaratan desa.

(3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

(21 ayat sesuai dengan peraturan

(4) Anggota badan desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya s€jak ditetapkan s6lagai calon dalam daftar calon tetap.

Paragraf 5. . .

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

Paragraf 5 Perangkat Desa

(1) Perangkat desa menyampaikan surat diri

Rrl dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD.

(2) Surat pengunduran diri yang disampaikan kepada Komisi

Pemilihan Umum sslagaimana dimaksud pada ayat (l) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada kepala desa.

(3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan

(4) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak

lagi memiliki status beserta hak dan sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.

Paragraf 6 Aparatur Sipil Negara

(1) Aparatur sipil negara menyampaikan surat

diri sebageis1611" dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan

Pasal 3 ayat l2l kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD.

(2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pejabat pembina kepegawaian.

(3)Pengajuan...

REPUBLIK INOONESIA

(3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayatl2l ditindaklanj uti sesuai dengan ketentuan p€raturan

(4) Aparatur sipil negara sebagaimsnq dimaksud pada

ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap

ParagralT Anggota Tentara Nasional Indonesia

(1) Anggota Tentara Nasional Indonesia menyampaikan surat

diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada saat mendaftar sglagai bakal calon anggota DPR, anggota DpD, atau anggota DPRD.

(2) Surat diri dimaksud pada

ayat (l) untuk anggota Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat kolonel dan yang lebih tinggi disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada presiden.

(3) Surat pengunduran diri se dimaksud pada

ayat (1) untuk anggota Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat letnan kolonel dan yang lebih rendah disertai bukti penyampaian surat diri kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia.

(4) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

(3) ditindaklanjuti sesuai dengan ayat l2l dan ayat

ketentuan peraturan

(5) Anggota Tentara Nasional Indonesia

dimaksud pada ayat (l) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.

ParagrafS. . .

PRES IDEN

REPUBLIK INOONESIA

Paragraf 8 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

menyampaikan surat uran diri dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 3 ayat l2l kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum lKota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD.

(2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk anggota Negara Republik Indonesia yang bertugas di markas besar Kepolisian Negara Indonesia diserai bukti penyamparan surat diri kepada kepala satuan induk organtsasr sebagai atasan langsung.

(3) Kepala satuan induk organisasi seb"gai atasan langsung

pengunduran diri dimaksud pada ayat (21 disertai dengan saran dan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Surat pengunduran diri sebagai66r1" dimalsud pada

ayat (1) untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Daerah disertai bukti surat pengunduran diri kepada Kepala Kepolisian Daerah.

(5) Kepala Kepolisian Daerah sebagai atasan langsung

diri se pada ayat (4) disertai dengan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan ayat (5) di tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan

(7) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagpi631l4 dimaksud pada ayat (1) tidak logi memiliki status beserta hak dan sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.

Paragraf9...

PRESIDEN

• ll -

Paragraf 9 Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas dan lGr5rawan pada Badan Usaha Milik Negara

(l) Direksi, anggota dewan komisaris, atau angggota pengawas pada badan usaha milik negara surat pengunduran diri se dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum lhbupaten/Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DpR, anggota DpD, atau anggota DPRD.

(2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disertai bukti surat pengund uran diri kepada menteri yang urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

(3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (2)ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan

(4) Direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan

pengawas pada badan usaha milik negara se dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.

(l) Karyawan badan usaha milik negara surat diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (21 atau Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum lhbupaten/Kota pada saat mendaftar .slagai bakal calon anggota DpR, anggota DpD, atau anggota DPRD.

(2) Surat...

PRESIDEN

-t2-

(2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pa.da

ayat (1) disertai bukti penyampaial: surat pengunduran diri kepada pejabat yang berurenang.

(3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ,

(4) Karyawan pada badan usaha milik negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) tidak lagi memiliki statuJbeserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon terap.

Paragraf l0 Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Daerah

(1) Direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan

pengawas badan usaha milik daerah menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (21 atau Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum I(abupaten/Kota pada saat mendaftar sglagai bakal calon anggota DpR, anggota DpD, atau anggota DPRD.

(2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada kepala daerah.

(3) Pengajuan.pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayat l2l ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan

pengawas badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki statuJ beserta &ewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon l* a.1 dalam daftar calon tetap.

Pasal 15. . .

PRESIOEN

(1) Karyawan badan usaha milik daerah menyampaikan surat

pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (21 atau Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DpD, atau anggota DPRD.

(2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang.

(3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) IGryawan pada badan usaha milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki statuJbeserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebegai calon dalam daftar calon teran.

Paragraf 11 Badan Usaha Milik Desa

(l) Pelaksana operasional, penasihat, atau karyawan badan usaha milik desa menyampaikan surat pengundwan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayit (2) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendafterr bakal calon anggota DpD. ""b"gai

(2) Surat pengunduran diri sebageimana dimaksud pada

lyat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang.

(3) Pengajuan . . .

PRESIDEN

(3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksana operasional, penasihat, atau karyawan badan

usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (f) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.

Paragraf 12 Badan Lain yang Anggarannya Bersumber dari Keuangan Negara

(l) Pegawai badan lain yang Ernggarannya bersumber dari keuangan negara menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau

Pasal 3 ayat (21 kepada Komisi pemilihan Umum, komisi

Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi pemilihan Umum Ihbupaten/Kota pada saat mendaltar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DpRD.

(2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang.

(3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pegawai badan lain yang anggarannya bersumber dari

negara sebagaimana. dimaksud pada ayat (l) leyangan tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap,

Bagian

REPUBLIK INOONESIA

Bagian Kedua Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden

Paragraf I Umum

(1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta

umum atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus did dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Majelis tan Ralryat, pimpinan dan anggota DPR, dan anggota DPD, gubemur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.

(2) Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia,

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ka4rawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah harus diri apabila mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

(3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.

(4) Pejabat negara, aparatur sipil negara, anggota Tentara

Nasional anggota Negara Republik lndonesia, karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang diri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali.

Paragref2...

PRES IOEN

Paragraf 2 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung

(1) Ketua, wakil ketua, ketua muda, atau hakim agung pada

Mahkamah Agung menyampaikan surat pengunduran diri sebagai66l3 dimaksud dalam pasal l8 ayat (3) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai bakal pasangan calon Presiden dan Wakil presiden.

(2) Surat pengunduran diri Ketua Mahkamah Agung

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada presiden.

(3) Surat pengunduran diri wakil ketua, ketua muda, atau

hakim agung pada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada Ketua Mahkamah Agung.

(4) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dan ayat (3) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketua, wakil ketua, ketua muda, atau hakim agung pada

(t) Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada rvt tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan Wakil Presiden.

Paragraf 3 Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Badan peradilan

(1) Kettra, wakil ketua, atau anggota Komisi Yudisial

menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal l8 ayat (3) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

(2)Surat...

PRESIDEN

(21 Surat pengunduran diri ketua, wakil ketua, atau anggota Komisi Yudisial sebegaimana dimaksud pada ayat (l) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada Komisi Yudisial.

(3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yudisal(4) Ketua, wakil ketua, atau anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki stattrs beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebegei pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Paragraf 7 Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

(1) Ketua atau wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai bakal pasangan calon Presiden dan Wakil presiden. (21 Surat pengunduran diri ketua atau wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disertai bulili penyampaian surat pengunduran diri kepada Presiden.

(3) Pengajuan pengunduran dld ssgageirrana dimaksud

pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Ketua atau wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil presiden.

Paragraf8. . .

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

Paragraf 8 Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri

(1) Menteri atau pejabat setingkat menteri menyampaikan

surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (3) kepada Presiden paling lambat Z (tujuh)

hari sebelum didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum. pengunduran diri sebagaimana dimaksud padal2l Surat ayat (ll tidak dapat ditarik kembali.

(3) Pemberhentian menteri atau pejabat setingkat menteri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 9 Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang Berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

(1) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang

berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. pengunduran diri kepala perwakilan Republikl2l Surat Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagqi 61sg" besar luar biasa dan berkuasa penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada Presiden.

(3)Pengajuan...

PRES IDEN

REPUBLIK INOONESIA

(3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang

berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ddak lagl memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebqgai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Paragraf lO Pejabat Negara lainnya

Pasel2T

(1) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-

undang menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. lainnyal2l Surat pengunduran diri pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang.

(3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perahrran perundang-undangan.

(4) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-

undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan seb"gai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden,

Paragraf11...

PRESIOEN

Paragraf 11 Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas dan Ka4rawan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

(1) Ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri aparatur

sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, atau karyawan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan tata cara pengunduran diri aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, atau karyawan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

(2) Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional

Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, atau karyawan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

BABIII ...

PRES IDEN

(1) Gubemur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota,

atau wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden. (21 Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

(3) Dalam hal Presiden belum memberikan izin dalam waktu

sebageimsna dimaksud pada ayat (2l,izlrr dianggap sudah diberikan.

(4) Surat permintaan izin gubemur, wakil gubernur, bupati,

wakil bupati, walikota, atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Bagian Kesatu Umum

(1) Presiden dan Wakil Presiden mcmpunyai hak

melaksanakan kampanye sebegai calon Presiden atau Wakil Presiden atau ikut serta dalam Kampanye Pemilihan Umum.

(2) Dalam . . .

PRESIDEN

(21 Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud presiden harus pada ayat (l) Presiden dan Wakil menjalankan Cuti.

(1) Menteri dan pejabat setingkat menteri dapat melaksanakan

kampanye apabila yang bersangkutan:

• berstatus sebagai anggota partai politik; atau
• anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi pemilihan Umum. (21 Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan:
• sebagai calon presiden atau wakil presidcn;
• berstatus sebagai anggota partai politik; atau
• anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

(3) Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil

gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjalankan Cuti.

Presiden, Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota melaksanakan l(ampanye pemilihan Umum dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(1) Cuti Presiden, Wakil Presiden, menteri dan pejabat

setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota untuk melakukan Kampa.nye Pemilihan Umum disesuaikan dengan jangka waktu Kampanye Pemilihan Umum.

(2) Jadwal ...

PRESIOEN

l2l Jadwal dan jumlah hari Cuti diberikan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32.

Bagian Kedua Pelaksanaan Cuti Presiden dan Wakil Presiden

(1) Pelaksanaan Cuti Presiden dan Wakil presiden yang akan

melakukan l(ampanye Pemilihan Umum dilakukan secara bergantian dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil presiden.

(2) Jadwal Cuti Kampanye Pemilihan Umum yang dilakukan

oleh Presiden dan Wakil Presiden disampaikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan kampanye.

(3) Dalam keadaan tertentu hesiden dan Wakit Presiden dapat

membatalkan Cuti kampanyenya.

(4) Pembatalan Cuti sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Cuti Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota

(1) Permintaan Cuti menteri dan pejabat setingkat menteri,

gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota diajukan dengan ketentuan:

• menteri . . .

PRESIDEN

• menteri dan pejabat setingkat menteri kepada Presiden melalui menteri yang urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;
• gubernur dan wakil gubernur kepada menteri yang urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Presiden; dan
• bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengah tembusan kepada menteri yang urusan pemerintahan dalam negeri.

(2) Permintaan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

memuat:

• jadwal dan jangka waktu lGmpanye pemilihan Umum; dan
• tempat dan/atau lokasi Ihmpanye pemilihan Umum.

(3) Permintaan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

diajukan paling lambat 12 (dua belas) hari keg'a sebelum Kampanye Pemilihan Umum.

(l) Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota Cuti selama I (satu) hari kerja dalam I (satu) minggu pada masa Kampanye Pemilihan Umum. {

(2) Hari libur merupakan hari bebas untuk

Pemilihan Umum di luar keGntuan Cuti s€lcgaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37...

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang kesekretariatan negara memproses permintaan Cuti menteri dan pejabat setingkat menteri untuk melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum sglagaiman4 dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan melaporkannya kepada Presiden.

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang kesekretariatan negara menyampaikan persetujuan pemberian Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada menteri dan pejabat setingkat menteri yang bersangkutan serta kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 4 (empat) hari sebelum menteri atau pejabat setingkat menteri yang bersangkutan memulai Kampanye Pemilihan Umum.

(l) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memproses permintaan Cuti gr:.bernur dan wakil gubemur untuk melaksanakan Kampanye pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf b.

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri menyampaikan persetujuan pemberian Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dan wakil gubernur yang bersangkutan serta kepada Komisi Pemilihan Umum atau Komisi pemilihan Umum Daerah paling lambat 4 (empat) hari sebelum gubernur atau wakil gubemur yang bersangkutan memulai Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 39...

PRESIDEN

-2A-

(1) sebagai wakil pemerintah pusat memproses

Cuti bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota untuk Kampanye Pcmilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c.

(2) Gubernur seb"gai wakil pemerintah pusat

persetujuan pemberian Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang tan serta kepada Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Daerah paling lambat 4 (empat) hari sebelum bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang bersangkutan memulai Pemilihan Umum.

(1) Dalam hal gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil

bupati, atau walikota dan wakil walikota melaksanakan tugas kampanye dalam waktu yang bersamaan , pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

(2) Pelaksanaan tugas pemerintahan oteh sekretaris daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang urusan dalam negeri atas narna Presiden.

menteri yang urusan pemerintahan dalam negeri, dan gubemur sebagai wakil pusat dalam Cuti harrs memperhatikan ke tugas negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 42...

PRES IDEN

Dalam hal terdapat tugas pemerintahan yang mendesak dan harus segera Presiden dapat menteri dan pejabat setingkat menteri yang sedang melakukan Kampanye Pemilihan Umum.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Ikmpanye Pemilu Negara Republik Indonesia Tahun 20l3 Nomor 4l , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5405 ) telah diubah dengan Peraturan pemerin tah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, IVakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi, dan DPRD /Kota, serta Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye pemilu (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

Agar

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Indonesii.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2018

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2018

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Bidang pemerintahan Dalam N egeri dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang Hukum Perundang-undangan,

Sukardi

PRESIDEN