PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.

1 / 18

www.hukumonline.com

1. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

2. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.

3. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.

4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

7. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi:

• sumber dana penanggulangan bencana;

• penggunaan dana penanggulangan bencana;

• pengelolaan bantuan bencana; dan

• pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

(1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah

daerah.

(2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

• APBN;

• APBD; dan/atau

• masyarakat.

2 / 18

www.hukumonline.com

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN

dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b secara memadai.

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap pra bencana, saat tanggap

darurat bencana, dan pasca bencana.

(3) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pemerintah menyediakan pula:

• dana kontinjensi bencana;

• dana siap pakai; dan

• dana bantuan sosial berpola hibah.

(1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a disediakan dalam APBN

untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana.

(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b disediakan dalam APBN yang

ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

(3) Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang

berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.

(4) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan

pada saat tanggap darurat.

(5) Dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disediakan

dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang

bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.

(2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh

Pemerintah dicatat dalam APBN.

(3) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh

pemerintah daerah dicatat dalam APBD.

(4) Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat:

• memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;

3 / 18

www.hukumonline.com

• memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan

• meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

(1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang

berwenang.

(2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya

disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

(3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Umum

(1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, BNPB,

dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana

yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua

Pra bencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap pra bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana penanggulangan bencana pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

• tidak terjadi bencana; dan

• terdapat potensi terjadinya bencana.

4 / 18

www.hukumonline.com

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf a meliputi:

• fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;

• program pengurangan risiko bencana;

• program pencegahan bencana;

• pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;

• penyusunan analisis risiko bencana;

• fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;

• penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan

• penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

(1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

• kegiatan kesiapsiagaan;

• pembangunan sistem peringatan dini; dan

• kegiatan mitigasi bencana.

(2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan dana kontinjensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.

Bagian Ketiga

Tanggap Darurat Bencana

(1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

• dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing- masing instansi/lembaga terkait;

• dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan

• dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.

(2) BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan

bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:

5 / 18

www.hukumonline.com

• pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;

• kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

• pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;

• pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

• kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

(1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan

kebutuhan tanggap darurat bencana.

(2) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

• pencarian dan penyelamatan korban bencana;

• pertolongan darurat;

• evakuasi korban bencana;

• kebutuhan air bersih dan sanitasi;

• pangan;

• sandang;

• pelayanan kesehatan; dan

• penampungan serta tempat hunian sementara.

(3) Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17.

Bagian Keempat

Pasca bencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan:

• rehabilitasi; dan

• rekonstruksi.

6 / 18

www.hukumonline.com

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

• perbaikan lingkungan daerah bencana;

• perbaikan prasarana dan sarana umum;

• pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

• pemulihan sosial psikologis;

• pelayanan kesehatan;

• rekonsiliasi dan resolusi konflik;

• pemulihan sosial ekonomi budaya;

• pemulihan keamanan dan ketertiban;

• pemulihan fungsi pemerintahan; atau

• pemulihan fungsi pelayanan publik.

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:

• pembangunan kembali prasarana dan sarana;

• pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

• pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

• penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

• partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;

• peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

• peningkatan fungsi pelayanan publik; atau

• peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

(1) Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pasca bencana kepada pemerintah daerah

yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c.

(2) Untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengajukan

permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.

(3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BNPB melakukan evaluasi,

verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait.

(4) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BNPB dan

disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

7 / 18

www.hukumonline.com

Bagian Kesatu

Umum

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban

bencana.

(2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

• santunan duka cita;

• santunan kecacatan;

• pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan

• bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Bagian Kedua

Santunan Duka Cita

(1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban

meninggal dalam bentuk:

• biaya pemakaman; dan/atau

• uang duka.

(2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan,

identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya.

(3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris korban.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Kepala BNPB setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Bagian Ketiga

Santunan Kecacatan

(1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban

bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.

(2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan,

8 / 18

www.hukumonline.com

identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNPB setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Bagian Keempat

Pinjaman Lunak untuk Usaha Produktif

(1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata

pencaharian.

(2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

• kredit usaha produktif; atau

• kredit pemilikan barang modal.

(3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi,

dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNPB setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Bagian Kelima

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

(1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d diberikan

kepada korban bencana dalam bentuk:

• penampungan sementara;

• bantuan pangan;

• sandang;

• air bersih dan sanitasi; dan

• pelayanan kesehatan.

(2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan

memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNPB.

9 / 18

www.hukumonline.com

Bagian Keenam

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan

(1) BNPB berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran bantuan darurat

bencana pada tingkat nasional.

(2) BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat

bencana pada tingkat daerah.

(1) Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diberikan

perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan

darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNPB.

Bagian Kesatu

Umum

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan

pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.

(2) Instansi/lembaga terkait bersama BNPB atau BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran

bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana.

10 / 18

www.hukumonline.com

Bagian Ketiga

Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap pra bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana

diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja

pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

(1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD dilakukan sesuai

standar akuntansi pemerintahan.

(2) Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai

pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 28 Februari 2008

INDONESIA,

Ttd.

11 / 18

www.hukumonline.com

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 28 Februari 2008

Ttd.

12 / 18

www.hukumonline.com