REFOCUSSING KEGIATAN,REALOKASIANGGARAN,SERTA PENGADAAN

SALINAN

PRES I DEN

REPUBLIK lNDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA

NOMOR 4 TAHUN2020

TENTANG

REFOCUSSING KEGIATAN,REALOKASIANGGARAN,SERTA PENGADAAN

BARANGDAN JASA DALAMRANGKAPERCEPATANPENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,

Sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan · barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan ini menginstruksikan:

Kepada 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;

1. Sekretaris. ..... Kabinet;
2. Kepala · Staf Kepresidenan;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala 'Kepolisian Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung;
6. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; ' .
8. Para Gubemur seluruh Indonesia; dan
9. Para Bupati./Walikota seluruh Indonesia,

Untuk ...

SK No 022698 A

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk

KESATU Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Vin.ts Disease 2019 (COVID-19)(Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan Corona Vin.ts Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Corona Vin.ts Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Vin.ts Disease 2019

(COVID-19).

KEDUA Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA' Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang .dan -jasa untuk mendukung percepatan · penanganan Corona Vin.ts Disease 2019 (COVID-"I9) dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan · Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang -dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 ten tang Penyelenggaraan Penanggul~gan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.

KEEMPAT...

SK No 022699 A

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KELIMA Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

KEENAM Khusus kepada:

1. Menteri Keuangan untuk memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel.

2. Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah- langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)dan}.atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19).

4: Menteri Kesehatan untuk mempercepat pemberian registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang beluJ? memiliki nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . . . . .

1. Kepala ...

SK No 022700A

PRESIDEN

REPUBLIK. INDONESIA

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-19).

2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-19).

KETUJUH Melaksanakan Instruksi Presiden 1n1 dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020

PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,

ttd.

JOKOWIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIANSEKRETARIATNEGARA

REPUBLIKINDONESIA

SK No 022697 A