Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Keadaan Tertentu adalah suatu keadaan dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan

atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir

dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau

masih diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko

Bencana dan dampak yang lebih luas.

  1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

www.peraturan.go.id

2018, No.34 -3-

  1. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang

memerlukan tindakan penanganan segera dan

memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap

darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

  1. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang

ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan

kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa

aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta,

dan gangguan kegiatan masyarakat.

Pasal 2

(1) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana

dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

(2) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat daerah

provinsi oleh gubernur, dan tingkat daerah

kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

Pasal 3

(1) Dalam Keadaan Tertentu, Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana dapat melaksanakan

penyelenggaraan penanggulangan Bencana termasuk

kemudahan akses dalam penanganan darurat

bencana sampai batas waktu tertentu, setelah

mendapatkan keputusan dalam rapat koordinasi

antarkementerian/ lembaga yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang membidangi koordinasi

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada

kondisi:

www.peraturan.go.id

2018, No.34 -4-

  • adanya potensi Bencana dengan tingkat ancaman

maksimum; dan

  • telah terjadi evakuasi/penyelamatan/

pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan

umum yang berdampak luas terhadap kehidupan

sosial dan ekonomi masyarakat.

(3) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan

Bencana termasuk kemudahan akses dalam penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi dan tata cara

pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan

Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2018, No.34 -5-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2018

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2018

,

ttd

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka melaksanakan penanggulangan

bencana secara terkoordinasi, terencana, dan terpadu perlu memperhatikan aspek good governance dan

bersikap hati-hati;

  • bahwa dalam keadaan tertentu dimana status keadaan darurat Bencana belum ditetapkan atau

status keadaan darurat Bencana telah berakhir

dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko

Bencana dan dampak yang lebih luas maka perlu

untuk memberikan penugasan dan kewenangan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana

untuk dapat melakukan penyelenggaraan

penanggulangan bencana;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4828);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4829);

Referensi Silang (3)
UU 24/2007 — Penanggulangan Bencana
PP 21/2008 — PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
PP 22/2008 — PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA