Pasal 2

(1) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana

dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

(2) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat daerah

provinsi oleh gubernur, dan tingkat daerah

kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.