Pasal 3

(1) Dalam Keadaan Tertentu, Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana dapat melaksanakan

penyelenggaraan penanggulangan Bencana termasuk

kemudahan akses dalam penanganan darurat

bencana sampai batas waktu tertentu, setelah

mendapatkan keputusan dalam rapat koordinasi

antarkementerian/ lembaga yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang membidangi koordinasi

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada

kondisi:

www.peraturan.go.id

2018, No.34 -4-

• adanya potensi Bencana dengan tingkat ancaman

maksimum; dan

• telah terjadi evakuasi/penyelamatan/

pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan

umum yang berdampak luas terhadap kehidupan

sosial dan ekonomi masyarakat.

(3) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan

Bencana termasuk kemudahan akses dalam penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi dan tata cara

pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan

Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.