saat ini banyak aspek kinerja pelaksanaan anggaran yang tersedia dalam database pelaksanaan anggaran yang relevan untuk dijadikan bahan evaluasi. Perubahan paradigma tersebut sejalan dengan munculnya era reformasi penganggaran melalui pemanfaatan data yang bersumber dari transaksi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh K/L dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penganggaran sebagai implikasi dari perkembangan teknologi informasi.

Pada praktiknya, saat ini data IKPA telah terintegrasi dan disediakan dalam Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

(Aplikasi OM-SPAN) yang mengolah dan menampilkan data kinerja pelaksanaan anggaran seluruh Satker K/L di Indonesia. Melalui aplikasi tersebut, seluruh K/L dapat melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan level Satker K/L secara periodik, sehingga K/L dapat dengan melakukan perbaikan dan peningkatan atas capaian kinerja pelaksanaan anggarannya.

Selain itu, amanat Menteri Keuangan agar Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pengawalan pencapaian output belanja, khususnya output strategis K/L melalui aktivitas monitoring dan konfirmasi data capaian output K/L. Untuk semakin mendorong kepatuhan dan kualitas data capaian output mulai dari tingkat Satker K/L, maka dinilai perlu untuk memasukkan indikator Konfirmasi Capaian Output dalam IKPA.

Dengan IKPA sebagai alat ukur kinerja atas K/L dalam mengelola anggarannya, maka diharapkan ketercapaian output dan tersedianya barang dan jasa pemerintah akan semakin terjamin dan berkualitas sehingga dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat secara optimal.

1.2. Kerangka dan Aspek Pengukuran

Kualitas pelaksanaan anggaran belanja K/L tercermin dari pola belanja yang dilakukan oleh Satker dalam mengeksekusi anggarannya sejak DIPA diterima sampai dengan seluruh transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan. Keberhasilan Satker dalam melaksanakan anggarannya juga dapat dilihat dari sejauh mana alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA dapat terwujud menjadi output yang optimal baik dari sisi ketercapaian maupun sisi manfaatnya. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dari suatu kerangka pengukuran sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar Kerangka Pengukuran IKPA

Dalam konteks monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, IKPA digunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari empat aspek, yaitu: kesesuaian dengan perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan terbagi ke dalam 13 indikator yang memanfaatkan data transaksi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Satker.

Tabel Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

| Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan | Kepatuhan Terhadap Regulasi | Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan | Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan | | --- | --- | --- | --- | | (1) Revisi DIPA | (4) Data Kontrak | (8) Penyerapan Anggaran | (12) Kesalahan SPM | | (2) Deviasi Halaman III DIPA | (5) Pengelolaan Uang Persediaan | (9) Penyelesaian Tagihan | (13) Renkas | | (3) Pagu Minus | (6) LPJ Bendahara | (10) Konfirmasi Capaian Output | | | | (7) Dispensasi SPM | (11) Retur SP2D | |

Penjelasan lebih lanjut terhadap aspek pengukuran IKPA adalah sebagai berikut:

1. Aspek Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan, pada prinsipnya menekankan bahwa DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai suatu hasil akhir perencanaan yang telah ditetapkan oleh K/L sesuai rumusan RKA K/L pada tahun pengusulannya, sehingga pada tahun berjalan, kegiatan pada DIPA seharusnya telah siap untuk dilaksanakan dan dilakukan pencairan anggaran sesuai rencana tersebut. Oleh karena itu, terhadap substansi program, kegiatan, dan output pada DIPA hendaknya tidak ada perubahan maupun pergeseran dan dapat dilaksanakan secara konsisten. Untuk mengukur kinerja perencanaan yang baik maka dapat dilihat dari bagaimana Satker melaksanakan DIPA tersebut apakah sering direvisi, apakah terdapat ketidakkonsistenan antara rencana penarikan dana dengan realisasi anggarannya, maupun apakah terdapat pagu minus sebagai akibat kurangnya alokasi anggaran terhadap kebutuhan riil Satker.

2. Aspek Kepatuhan Terhadap Regulasi, pada prinsipnya menekankan bahwa dalam melaksanakan anggarannya, Satker harus memenuhi norma-norma pengaturan batas waktu dalam memproses transaksi keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan anggaran. Hal ini dapat tercermin pada ketepatan waktu Satker dalam menyampaikan data kontrak, mempertanggunjawabkan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan, menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran, serta kepatuhan dalam menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) pada

akhir tahun anggaran agar tidak melewati batas akhir menyampaian SPM sebagaimana telah diatur secara khusus atas kebijakan pengeluaran belanja negara pada akhir tahun anggaran.

3. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, pada prinsipnya menekankan bahwa alokasi anggaran yang tercantum pada DIPA dapat dieksekusi dengan baik, tepat, dan proporsional untuk mewujudkan output yang telah ditentukan. Efektivitas dalam melaksanakan suatu kegiatan pada DIPA berarti pencapaian output dapat direalisasikan secara tepat (waktu, sasaran, manfaat) melalui penyerapan anggaran yang proporsional, penyelesaian tagihan yang tepat waktu, penyampaian informasi capaian output yang terkonfirmasi, dan ketepatan penyaluran dana tanpa adanya retur pada SP2D yang telah diterbitkan.

4. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, pada prinsipnya menekankan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk adanya jaminan ketersediaan dana pada saat tagihan disampaikan kepada KPPN. Hal ini ditunjang oleh kebenaran informasi dan data pada SPM (untuk menghindari kesalahan dan pengembalian), serta penyampaian kebutuhan pencairan dana yang diajukan Satker dengan nilai tertentu melalui perencanaan kas (RPD Harian).

f

2. FORMULA PERHITUNGAN NILAI KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

2.1. Perhitungan Nilai IKPA Satker/Eselon I/K/L

Nilai IKPA untuk Satker/Eselon I/K/L diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator yang dimiliki oleh Satker/Eselon I/K/L. Dalam hal terdapat indikator yang tidak dihitung sebagai nilai IKPA pada Satker/Eselon I/K/L karena tidak terdapat transaksi pada indikator tersebut, maka nilai IKPA-nya dihitung dengan mengalikan konversi bobot IKPA.

$$ Nilai IKPA = \sum_{n=1}^{13} \left( Nilai Indikator_n \times Bobot Indikator_n \right) \times Konversi Bobot $$

Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Sementara itu, konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

2.2. Perhitungan Nilai IKPA per Indikator

| No. | Indikator | Uraian Indikator | Kalkulasi | Bobot (%) | Perhitungan IKPA | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Revisi DIPA | a. Rasio Revisi DIPA dihitung per triwulan dengan membandingkan antara target revisi dengan jumlah revisi triwulan berkenaan. b. Target/frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan dan tidak kumulatif. c. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (Kode 2XX pada Aplikasi Custom Web) yang | Rasio Revisi DIPA triwulanan (RRev): $$ RRev , n = \frac{TRD}{\sum RDn} \times 100 $$ | 5 | Nilai IKPA Revisi DIPA: $$ IKPA , Rev = \frac{\sum_{n=1}^{n} RRev , n}{n} $$ |

| No. | Indikator | Uraian Indikator | | | Kalkulasi | | Bobot (%) | Perhitungan IKPA | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Dit. Pelaksanaan Anggaran, dan Kanwil DJPb). d. Revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif tidak masuk dalam perhitungan. e. Nilai IKPA Revisi untuk level Eselon I dan K/L (agregasinya) merupakan nilai rata-rata dari Nilai IKPA Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: average). | | | Keterangan: RRevn = Rasio Revisi DIPA triwulan ke-n TRD = Target Revisi DIPA (1 kali) triwulan ke-n RDn = Revisi DIPA triwulan ke-n | | | Keterangan: IKPA Rev = Nilai IKPA Revisi DIPA triwulan ke-n n = Jumlah Triwulan | | | 2. | Deviasi Halaman III DIPA | a. Deviasi Halaman III DIPA adalah selisih absolut antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana (RPD) setiap bulan. b. Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata Deviasi Hal III DIPA sampai dengan bulan berkenaan dan akan dikunci pada awal triwulan dengan batas revisi Halaman III DIPA (tanggal posting DIPA hasil revisi) sebagai berikut:

Tw Nilai RPD yang dikunci untuk bulan Batas Tanggal Revisi Halaman III DIPA I Januari-Februari-Maret 13 Februari II April-Mei-Juni 16 April III Juli-Agustus-September 16 Juli IV Oktober-November-Desember 15 Oktober | Deviasi Halaman III DIPA bulanan: $$DevDIPA_n = \frac{|Realn - RPDn|}{RPDn} \times 100$$ | | 5 | Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA: $$IKPA DevDIPA_n = \frac{100 - \sum_{i=1}^{n} DevDIPA_n}{n}$$ | | | | | | | | | | | | | Keterangan: DevDIPA_{n} = Deviasi Hal III DIPA bulan ke-n Realisasi Anggaran bulan ke-n Rencana Penarikan Dana bulan ke-n | | | | | | | | | | | IKPA DevDIPA_{n} = Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA bulan ke-n | | | | | | | | | | | IJuli-Agustus-September 16 Juli | | | | | | | | | | | IV Oktober-November-Desember 15 Oktober | |

| No. | Indikator | Uraian Indikator | Kalkulasi | Bobot (%) | Perhitungan IKPA | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | c. Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November. Bulan Desember dikeluarkan dalam perhitungan. | | | | | 3. | Pagu Minus | a. Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah pagu minus pada semua jenis belanja sampai dengan level akun 6 digit terhadap pagu DIPA Satker. b. Pagu minus yang menjadi dasar perhitungan kinerja merupakan nominal pagu minus pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan yang belum diselesaikan. | Rasio Pagu Minus: $$RPMin = \frac{Pagu Minus}{Pagu DIPA} \times 100$$ Keterangan: RPMin = Rasio Pagu Minus | 5 | Nilai IKPA Pagu Minus: 100 - Rasio Pagu Minus | | 4. | Penyampaian Data Kontrak | a. Dihitung berdasarkan rasio antara data kontrak yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN. b. Kontrak yang dihitung dalam penilaian adalah kontrak dengan nilai Rp 50 Juta keatas. | Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak: $$RKDK = \left(\frac{\sum DKTW}{\sum DK}\right) \times 100$$ Keterangan: | 15 | Nilai IKPA Penyampaian Data Kontrak: Sesuai dengan Rasio Data Kontrak yang Tepat Waktu |

| No. | Indikator | Uraian Indikator | Kalkulasi | | Bobot (%) | Perhitungan IKPA | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | RKDK = DKTW = DK = | Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak Data Kontrak yang disampaikan tepat waktu Data Kontrak yang disampaikan ke KPPN | | | | 5. | Pengelolaan UP dan TUP | a. Indikator ini dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu terhadap seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP yang disampaikan ke KPPN. b. Indikator ini mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja (mengubah status tepat waktu menjadi terlambat untuk pertanggungjawaban UP dan TUP terakhir). c. Ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dapat dipantau pada Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP pada OM SPAN. d. Jenis UP dan TUP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP dan TUP Tunai sumber dana Rupiah Murni (RM), tidak termasuk UP dan TUP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dan yang bersumber dari dana PNBP. | Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban UP dan TUP: $$ \text{RKWUP} = \frac{\sum \text{GUPTUP TW}}{\sum \text{GUPTUP}} \times 100 $$

Keterangan: RKWUP = Rasio Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban UP dan TUP GUPTUP TW = SP2D GUP dan PTUP yang Tepat Waktu GP2D GUP dan TUP yang diajukan ke KPPN | | 8 | Nilai IKPA Pengelolaan UP dan TUP: Sesuai dengan Rasio Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban UP dan TUP |

| No. | Indikator | Uraian Indikator | Kalkulasi | Bobot (%) | Perhitungan IKPA | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6. | Penyampaian LPJ Bendahara | a. Dihitung berdasarkan rasio antara LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya). b. Dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka LPJ Bendahara Pengeluaran disampaikan pada hari kerja sebelumnya. | Rasio Ketepatan Waktu LPJ Bendahara: $$ RKLPJ = \left( \frac{\sum LPJB\ TW}{\sum LPJB} \right) \times 100 $$ Keterangan: RKLPJ = Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara LPJTW = LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN | 5 | Nilai IKPA LPJ Bendahara: Sesuai dengan Rasio Ketepatan Waktu LPJ Bendahara | | 7. | Dispensasi Penyampaian SPM | Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran. | Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi. | 5 | Subkriteria Nilai 0 SPM 100 1 - 5 SPM 95 6 - 10 SPM 90 11 - 20 SPM 85

20 SPM 80 | | 8. | Penyerapan Anggaran | a. Dihitung berdasarkan rasio antara persentase penyerapan anggaran atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan. b. Target penyerapan anggaran KL ditetapkan secara proporsional untuk Triwulan I-II-III-IV sebesar 15%-40%-60%-90%. | Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan: $$ NKPAn = \left( \frac{PAn}{TAn} \right) \times 100 $$ | 15 | Nilai IKPA Penyerapan Anggaran: $$ IKPA - PAn = \frac{\sum_{i=1}^{n} NKPA_n}{n} $$ |

| No. | Indikator | Uraian Indikator | Kalkulasi | Bobot (%) | Perhitungan IKPA | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | c. Terhadap Satker/Eselon I/KL dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan triwulanan, maka nilai kinerja diberikan secara maksimal sebesar 100; d. Sedangkan, nilai IKPA Penyerapan Anggaran ditetapkan secara triwulanan berdasarkan rata-rata dari nilai kinerja penyerapan yang telah dicapai sampai dengan triwulanan berjalan. | Keterangan: | | Keterangan: | | | | | NKPA_{n} = PA_{n} = TA_{n} = Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran triwulan ke-n Penyerapan Anggaran triwulan ke-n Target Penyerapan Anggaran Triwulan ke-n | | IKPA-PA_{n} = Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulan ke-n | | 9. | Penyelesaian Tagihan | Dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN. | Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan: $$RKPT = \left( \frac{\sum SPM LS TW}{\sum SPM LS} \right) \times 100$$ Keterangan: RKPT = SPM LS TW= SPM LS = Rasio Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu disampaikan ke KPPN SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN | 12 | Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan: Sesuai dengan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan | | 10. | Konfirmasi Capaian Output | a. Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola Satker. | RKCO bulanan: | 10 | Nilai IKPA KCO: |

| No. | Indikator | Uraian Indikator | Kalkulasi | | Bobot (%) | Perhitungan IKPA | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | b. Rasio Konfirmasi Capaian Output (RKCO) dihitung setiap bulan, dengan nilai IKPA tiap bulannya merupakan rata-rata nilai RKCO sampai dengan bulan berkenaan. c. Data KCO merupakan data yang dihasilkan dari proses input Capaian Output pada Aplikasi SAS atau SAKTI yang telah terkonfirmasi dalam mekanisme pelaporan pada sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. | $$RKCOn = \frac{\sum OK_n}{\sum On} \times 100$$ | | | $$IKPA KCOn = \frac{\sum_{i=1}^{n} RKCOn}{n}$$ | | | | | | Keterangan: RKCOn = Rasio Konfirmasi Capaian Output bulan ke-n OK_{n} = Output yang Terkonfirmasi pada bulan ke-n O_{n} = Output yang dikelola pada bulan ke-n | | | Keterangan: IKPA KCOn = Nilai IKPA KCO bulan ke-n | | | 11. | Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) | Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang diretur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan KPPN. | Rasio Retur SP2D: $$RRSP2D = \left( \frac{\sum \text{Retur SP2D}}{\sum \text{SP2D Terbit}} \right) \times 100$$ Keterangan: RRSP2D = Rasio Retur SP2D | | 5 | Nilai IKPA Retur SP2D: 100 - Rasio Retur SP2D | | | 12. | Pengembalian/Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM) | Dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian SPM oleh KPPN karena ditolak oleh sistem pada saat konversi oleh front office di KPPN (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi middle office (kesalahan substantif). | Rasio Kesalahan SPM: $$RKSPM = \frac{\sum SPM Salah}{\sum SPM} \times 100$$ | | 5 | Subkriteria | Nilai | | | | | | | | 0% | 100 | | | | | | | | >0,00% - 1,50% | 95 | | | | | | | | > 1,50% - 3,00% | 90 |

| No. | Indikator | Uraian Indikator | Kalkulasi | | Bobot (%) | Perhitungan IKPA | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | > 3,00% - 5,00% | 85 | | | | | | | | > 5,00% | 80 | | | 13. | Perencanaan Kas (Renkas) | Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah Renkas/RPD Harian yang disampaikan tepat waktu (sesuai dengan nilai dan jenis transaksinya) terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN. | Rasio Ketepatan Waktu Renkas: $$RKRen = \frac{\sum RenTW}{\sum Renkas} \times 100$$ Keterangan: | | 5 | Nilai IKPA Renkas: Sesuai dengan rasio renkas tepat waktu | | | | | | RKRen = Renkas = | Rasio Ketepatan Waktu Renkas Renkas yang disampaikan tepat waktu Renkas yang disampaikan ke KPPN | | | |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Pasal 16

c. Tim Pengelola IKPA Pusat menyusun:

1. Laporan yang berisi tentang perkembangan dan hasil reviu atas capaian IKPA K/L dan disampaikan kepada pejabat setingkat Sekretaris Jenderal/Utama K/L; dan
2. Laporan yang berisi tentang perkembangan dan hasil reviu atas capaian IKPA Kanwil DJPb selaku Kuasa BUN dan disampaikan kepada Kepala Kanwil DJPb.

(3) Laporan capaian IKPA digunakan sebagai evaluasi kinerja, bahan kajian di bidang pelaksanaan anggaran, materi pembinaan, pemberian penghargaan, maupun kepentingan lainnya.

Pasal 16

Laporan capaian IKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) digunakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kanwil DJPb, dan KPPN dalam rangka monitoring dan evaluasi belanja K/L sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2020 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

ANDIN HADIYANTO

Pasal 17

c. Tim Pengelola IKPA Pusat menyusun:

1. Laporan yang berisi tentang perkembangan dan hasil reviu atas capaian IKPA K/L dan disampaikan kepada pejabat setingkat Sekretaris Jenderal/Utama K/L; dan
2. Laporan yang berisi tentang perkembangan dan hasil reviu atas capaian IKPA Kanwil DJPb selaku Kuasa BUN dan disampaikan kepada Kepala Kanwil DJPb.

(3) Laporan capaian IKPA digunakan sebagai evaluasi kinerja, bahan kajian di bidang pelaksanaan anggaran, materi pembinaan, pemberian penghargaan, maupun kepentingan lainnya.

Pasal 16

Laporan capaian IKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) digunakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kanwil DJPb, dan KPPN dalam rangka monitoring dan evaluasi belanja K/L sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2020 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

ANDIN HADIYANTO

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAN NOMOR: PER- /PB/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

TATA CARA PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

TATA CARA PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen fiskal yang digunakan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara, mewujudkan pembangunan, pemerataan, serta kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Pemerintah dalam melaksanakan APBN sebagai amanat rakyat, tentunya harus dikelola dengan tata kelola yang baik (good governance) agar keluaran/output yang dihasilkan atas program-program yang dituangkan dalam APBN tersebut dapat secara nyata dan optimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ketercapaian output tersebut, tentunya harus didukung oleh regulasi, proses bisnis, dan sistem pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) secara terkendali, terarah, dan terukur. Oleh sebab itu, untuk menakar belanja yang berkualitas diperlukan suatu ukuran-ukuran kinerja yang menggambarkan bagaimana K/L mengelola anggarannya.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, maka penilaian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan anggaran K/L dilakukan melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran telah digunakan secara luas oleh K/L dan menjadi perhatian utama pimpinan Satker/Eselon I/K/L sebagai salah satu variabel dalam pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran sehingga penilaiannya harus akurat, tranparan, dan akuntabel.

Penggunaan IKPA merupakan sebuah bentuk perubahan mindset bahwa kinerja pelaksanaan anggaran tidak hanya dinilai dari sisi penyerapan anggarannya saja mengingat saat ini banyak aspek kinerja pelaksanaan anggaran yang tersedia dalam database pelaksanaan anggaran yang relevan untuk dijadikan bahan evaluasi. Perubahan paradigma tersebut sejalan dengan munculnya era reformasi penganggaran melalui pemanfaatan data yang bersumber dari transaksi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh K/L dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penganggaran sebagai implikasi dari perkembangan teknologi informasi.

Pada praktiknya, saat ini data IKPA telah terintegrasi dan disediakan dalam Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

(Aplikasi OM-SPAN) yang mengolah dan menampilkan data kinerja pelaksanaan anggaran seluruh Satker K/L di Indonesia. Melalui aplikasi tersebut, seluruh K/L dapat melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan level Satker K/L secara periodik, sehingga K/L dapat dengan melakukan perbaikan dan peningkatan atas capaian kinerja pelaksanaan anggarannya.

Selain itu, amanat Menteri Keuangan agar Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pengawalan pencapaian output belanja, khususnya output strategis K/L melalui aktivitas monitoring dan konfirmasi data capaian output K/L. Untuk semakin mendorong kepatuhan dan kualitas data capaian output mulai dari tingkat Satker K/L, maka dinilai perlu untuk memasukkan indikator Konfirmasi Capaian Output dalam IKPA.

Dengan IKPA sebagai alat ukur kinerja atas K/L dalam mengelola anggarannya, maka diharapkan ketercapaian output dan tersedianya barang dan jasa pemerintah akan semakin terjamin dan berkualitas sehingga dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat secara optimal.

1.2. Kerangka dan Aspek Pengukuran

Kualitas pelaksanaan anggaran belanja K/L tercermin dari pola belanja yang dilakukan oleh Satker dalam mengeksekusi anggarannya sejak DIPA diterima sampai dengan seluruh transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan. Keberhasilan Satker dalam melaksanakan anggarannya juga dapat dilihat dari sejauh mana alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA dapat terwujud menjadi output yang optimal baik dari sisi ketercapaian maupun sisi manfaatnya. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dari suatu kerangka pengukuran sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar Kerangka Pengukuran IKPA

Dalam konteks monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, IKPA digunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari empat aspek, yaitu: kesesuaian dengan perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan terbagi ke dalam 13 indikator yang memanfaatkan data transaksi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Satker.

Tabel Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

| Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan | Kepatuhan Terhadap Regulasi | Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan | Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan | | --- | --- | --- | --- | | (1) Revisi DIPA | (4) Data Kontrak | (8) Penyerapan Anggaran | (12) Kesalahan SPM | | (2) Deviasi Halaman III DIPA | (5) Pengelolaan Uang Persediaan | (9) Penyelesaian Tagihan | (13) Renkas | | (3) Pagu Minus | (6) LPJ Bendahara | (10) Konfirmasi Capaian Output | | | | (7) Dispensasi SPM | (11) Retur SP2D | |

Penjelasan lebih lanjut terhadap aspek pengukuran IKPA adalah sebagai berikut:

1. Aspek Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan, pada prinsipnya menekankan bahwa DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai suatu hasil akhir perencanaan yang telah ditetapkan oleh K/L sesuai rumusan RKA K/L pada tahun pengusulannya, sehingga pada tahun berjalan, kegiatan pada DIPA seharusnya telah siap untuk dilaksanakan dan dilakukan pencairan anggaran sesuai rencana tersebut. Oleh karena itu, terhadap substansi program, kegiatan, dan output pada DIPA hendaknya tidak ada perubahan maupun pergeseran dan dapat dilaksanakan secara konsisten. Untuk mengukur kinerja perencanaan yang baik maka dapat dilihat dari bagaimana Satker melaksanakan DIPA tersebut apakah sering direvisi, apakah terdapat ketidakkonsistenan antara rencana penarikan dana dengan realisasi anggarannya, maupun apakah terdapat pagu minus sebagai akibat kurangnya alokasi anggaran terhadap kebutuhan riil Satker.

2. Aspek Kepatuhan Terhadap Regulasi, pada prinsipnya menekankan bahwa dalam melaksanakan anggarannya, Satker harus memenuhi norma-norma pengaturan batas waktu dalam memproses transaksi keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan anggaran. Hal ini dapat tercermin pada ketepatan waktu Satker dalam menyampaikan data kontrak, mempertanggunjawabkan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan, menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran, serta kepatuhan dalam menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) pada

akhir tahun anggaran agar tidak melewati batas akhir menyampaian SPM sebagaimana telah diatur secara khusus atas kebijakan pengeluaran belanja negara pada akhir tahun anggaran.

3. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, pada prinsipnya menekankan bahwa alokasi anggaran yang tercantum pada DIPA dapat dieksekusi dengan baik, tepat, dan proporsional untuk mewujudkan output yang telah ditentukan. Efektivitas dalam melaksanakan suatu kegiatan pada DIPA berarti pencapaian output dapat direalisasikan secara tepat (waktu, sasaran, manfaat) melalui penyerapan anggaran yang proporsional, penyelesaian tagihan yang tepat waktu, penyampaian informasi capaian output yang terkonfirmasi, dan ketepatan penyaluran dana tanpa adanya retur pada SP2D yang telah diterbitkan.

4. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, pada prinsipnya menekankan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk adanya jaminan ketersediaan dana pada saat tagihan disampaikan kepada KPPN. Hal ini ditunjang oleh kebenaran informasi dan data pada SPM (untuk menghindari kesalahan dan pengembalian), serta penyampaian kebutuhan pencairan dana yang diajukan Satker dengan nilai tertentu melalui perencanaan kas (RPD Harian).

f

2. FORMULA PERHITUNGAN NILAI KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

2.1. Perhitungan Nilai IKPA Satker/Eselon I/K/L

Nilai IKPA untuk Satker/Eselon I/K/L diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator yang dimiliki oleh Satker/Eselon I/K/L. Dalam hal terdapat indikator yang tidak dihitung sebagai nilai IKPA pada Satker/Eselon I/K/L karena tidak terdapat transaksi pada indikator tersebut, maka nilai IKPA-nya dihitung dengan mengalikan konversi bobot IKPA.

$$ Nilai IKPA = \sum_{n=1}^{13} \left( Nilai Indikator_n \times Bobot Indikator_n \right) \times Konversi Bobot $$

Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Sementara itu, konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

2.2. Perhitungan Nilai IKPA per Indikator

| No. | Indikator | Uraian Indikator | Kalkulasi | Bobot (%) | Perhitungan IKPA | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Revisi DIPA | a. Rasio Revisi DIPA dihitung per triwulan dengan membandingkan antara target revisi dengan jumlah revisi triwulan berkenaan. b. Target/frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan dan tidak kumulatif. c. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (Kode 2XX pada Aplikasi Custom Web) yang | Rasio Revisi DIPA triwulanan (RRev): $$ RRev , n = \frac{TRD}{\sum RDn} \times 100 $$ | 5 | Nilai IKPA Revisi DIPA: $$ IKPA , Rev = \frac{\sum_{n=1}^{n} RRev , n}{n} $$ |

| No. | Indikator | Uraian Indikator | | | Kalkulasi | | Bobot (%) | Perhitungan IKPA | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Dit. Pelaksanaan Anggaran, dan Kanwil DJPb). d. Revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif tidak masuk dalam perhitungan. e. Nilai IKPA Revisi untuk level Eselon I dan K/L (agregasinya) merupakan nilai rata-rata dari Nilai IKPA Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: average). | | | Keterangan: RRevn = Rasio Revisi DIPA triwulan ke-n TRD = Target Revisi DIPA (1 kali) triwulan ke-n RDn = Revisi DIPA triwulan ke-n | | | Keterangan: IKPA Rev = Nilai IKPA Revisi DIPA triwulan ke-n n = Jumlah Triwulan | | | 2. | Deviasi Halaman III DIPA | a. Deviasi Halaman III DIPA adalah selisih absolut antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana (RPD) setiap bulan. b. Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata Deviasi Hal III DIPA sampai dengan bulan berkenaan dan akan dikunci pada awal triwulan dengan batas revisi Halaman III DIPA (tanggal posting DIPA hasil revisi) sebagai berikut:

Tw Nilai RPD yang dikunci untuk bulan Batas Tanggal Revisi Halaman III DIPA I Januari-Februari-Maret 13 Februari II April-Mei-Juni 16 April III Juli-Agustus-September 16 Juli IV Oktober-November-Desember 15 Oktober | Deviasi Halaman III DIPA bulanan: $$DevDIPA_n = \frac{|Realn - RPDn|}{RPDn} \times 100$$ | | 5 | Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA: $$IKPA DevDIPA_n = \frac{100 - \sum_{i=1}^{n} DevDIPA_n}{n}$$ | | | | | | | | | | | | | Keterangan: DevDIPA_{n} = Deviasi Hal III DIPA bulan ke-n Realisasi Anggaran bulan ke-n Rencana Penarikan Dana bulan ke-n | | | | | | | | | | | IKPA DevDIPA_{n} = Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA bulan ke-n | | | | | | | | | | | IJuli-Agustus-September 16 Juli | | | | | | | | | | | IV Oktober-November-Desember 15 Oktober | |

| No. | Indikator | Uraian Indikator | Kalkulasi | Bobot (%) | Perhitungan IKPA | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | c. Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November. Bulan Desember dikeluarkan dalam perhitungan. | | | | | 3. | Pagu Minus | a. Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah pagu minus pada semua jenis belanja sampai dengan level akun 6 digit terhadap pagu DIPA Satker. b. Pagu minus yang menjadi dasar perhitungan kinerja merupakan nominal pagu minus pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan yang belum diselesaikan. | Rasio Pagu Minus: $$RPMin = \frac{Pagu Minus}{Pagu DIPA} \times 100$$ Keterangan: RPMin = Rasio Pagu Minus | 5 | Nilai IKPA Pagu Minus: 100 - Rasio Pagu Minus | | 4. | Penyampaian Data Kontrak | a. Dihitung berdasarkan rasio antara data kontrak yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN. b. Kontrak yang dihitung dalam penilaian adalah kontrak dengan nilai Rp 50 Juta keatas. | Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak: $$RKDK = \left(\frac{\sum DKTW}{\sum DK}\right) \times 100$$ Keterangan: | 15 | Nilai IKPA Penyampaian Data Kontrak: Sesuai dengan Rasio Data Kontrak yang Tepat Waktu |

| No. | Indikator | Uraian Indikator | Kalkulasi | | Bobot (%) | Perhitungan IKPA | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | RKDK = DKTW = DK = | Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak Data Kontrak yang disampaikan tepat waktu Data Kontrak yang disampaikan ke KPPN | | | | 5. | Pengelolaan UP dan TUP | a. Indikator ini dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu terhadap seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP yang disampaikan ke KPPN. b. Indikator ini mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja (mengubah status tepat waktu menjadi terlambat untuk pertanggungjawaban UP dan TUP terakhir). c. Ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dapat dipantau pada Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP pada OM SPAN. d. Jenis UP dan TUP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP dan TUP Tunai sumber dana Rupiah Murni (RM), tidak termasuk UP dan TUP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dan yang bersumber dari dana PNBP. | Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban UP dan TUP: $$ \text{RKWUP} = \frac{\sum \text{GUPTUP TW}}{\sum \text{GUPTUP}} \times 100 $$

Keterangan: RKWUP = Rasio Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban UP dan TUP GUPTUP TW = SP2D GUP dan PTUP yang Tepat Waktu GP2D GUP dan TUP yang diajukan ke KPPN | | 8 | Nilai IKPA Pengelolaan UP dan TUP: Sesuai dengan Rasio Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban UP dan TUP |

| No. | Indikator | Uraian Indikator | Kalkulasi | Bobot (%) | Perhitungan IKPA | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6. | Penyampaian LPJ Bendahara | a. Dihitung berdasarkan rasio antara LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya). b. Dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka LPJ Bendahara Pengeluaran disampaikan pada hari kerja sebelumnya. | Rasio Ketepatan Waktu LPJ Bendahara: $$ RKLPJ = \left( \frac{\sum LPJB\ TW}{\sum LPJB} \right) \times 100 $$ Keterangan: RKLPJ = Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara LPJTW = LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN | 5 | Nilai IKPA LPJ Bendahara: Sesuai dengan Rasio Ketepatan Waktu LPJ Bendahara | | 7. | Dispensasi Penyampaian SPM | Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran. | Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi. | 5 | Subkriteria Nilai 0 SPM 100 1 - 5 SPM 95 6 - 10 SPM 90 11 - 20 SPM 85

20 SPM 80 | | 8. | Penyerapan Anggaran | a. Dihitung berdasarkan rasio antara persentase penyerapan anggaran atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan. b. Target penyerapan anggaran KL ditetapkan secara proporsional untuk Triwulan I-II-III-IV sebesar 15%-40%-60%-90%. | Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan: $$ NKPAn = \left( \frac{PAn}{TAn} \right) \times 100 $$ | 15 | Nilai IKPA Penyerapan Anggaran: $$ IKPA - PAn = \frac{\sum_{i=1}^{n} NKPA_n}{n} $$ |

| No. | Indikator | Uraian Indikator | Kalkulasi | Bobot (%) | Perhitungan IKPA | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | c. Terhadap Satker/Eselon I/KL dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan triwulanan, maka nilai kinerja diberikan secara maksimal sebesar 100; d. Sedangkan, nilai IKPA Penyerapan Anggaran ditetapkan secara triwulanan berdasarkan rata-rata dari nilai kinerja penyerapan yang telah dicapai sampai dengan triwulanan berjalan. | Keterangan: | | Keterangan: | | | | | NKPA_{n} = PA_{n} = TA_{n} = Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran triwulan ke-n Penyerapan Anggaran triwulan ke-n Target Penyerapan Anggaran Triwulan ke-n | | IKPA-PA_{n} = Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulan ke-n | | 9. | Penyelesaian Tagihan | Dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN. | Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan: $$RKPT = \left( \frac{\sum SPM LS TW}{\sum SPM LS} \right) \times 100$$ Keterangan: RKPT = SPM LS TW= SPM LS = Rasio Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu disampaikan ke KPPN SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN | 12 | Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan: Sesuai dengan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan | | 10. | Konfirmasi Capaian Output | a. Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola Satker. | RKCO bulanan: | 10 | Nilai IKPA KCO: |

| No. | Indikator | Uraian Indikator | Kalkulasi | | Bobot (%) | Perhitungan IKPA | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | b. Rasio Konfirmasi Capaian Output (RKCO) dihitung setiap bulan, dengan nilai IKPA tiap bulannya merupakan rata-rata nilai RKCO sampai dengan bulan berkenaan. c. Data KCO merupakan data yang dihasilkan dari proses input Capaian Output pada Aplikasi SAS atau SAKTI yang telah terkonfirmasi dalam mekanisme pelaporan pada sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. | $$RKCOn = \frac{\sum OK_n}{\sum On} \times 100$$ | | | $$IKPA KCOn = \frac{\sum_{i=1}^{n} RKCOn}{n}$$ | | | | | | Keterangan: RKCOn = Rasio Konfirmasi Capaian Output bulan ke-n OK_{n} = Output yang Terkonfirmasi pada bulan ke-n O_{n} = Output yang dikelola pada bulan ke-n | | | Keterangan: IKPA KCOn = Nilai IKPA KCO bulan ke-n | | | 11. | Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) | Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang diretur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan KPPN. | Rasio Retur SP2D: $$RRSP2D = \left( \frac{\sum \text{Retur SP2D}}{\sum \text{SP2D Terbit}} \right) \times 100$$ Keterangan: RRSP2D = Rasio Retur SP2D | | 5 | Nilai IKPA Retur SP2D: 100 - Rasio Retur SP2D | | | 12. | Pengembalian/Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM) | Dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian SPM oleh KPPN karena ditolak oleh sistem pada saat konversi oleh front office di KPPN (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi middle office (kesalahan substantif). | Rasio Kesalahan SPM: $$RKSPM = \frac{\sum SPM Salah}{\sum SPM} \times 100$$ | | 5 | Subkriteria | Nilai | | | | | | | | 0% | 100 | | | | | | | | >0,00% - 1,50% | 95 | | | | | | | | > 1,50% - 3,00% | 90 |

| No. | Indikator | Uraian Indikator | Kalkulasi | | Bobot (%) | Perhitungan IKPA | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | > 3,00% - 5,00% | 85 | | | | | | | | > 5,00% | 80 | | | 13. | Perencanaan Kas (Renkas) | Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah Renkas/RPD Harian yang disampaikan tepat waktu (sesuai dengan nilai dan jenis transaksinya) terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN. | Rasio Ketepatan Waktu Renkas: $$RKRen = \frac{\sum RenTW}{\sum Renkas} \times 100$$ Keterangan: | | 5 | Nilai IKPA Renkas: Sesuai dengan rasio renkas tepat waktu | | | | | | RKRen = Renkas = | Rasio Ketepatan Waktu Renkas Renkas yang disampaikan tepat waktu Renkas yang disampaikan ke KPPN | | | |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Pembukaan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER - 4 /PB/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang

a. bahwa hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga digunakan antara lain untuk evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran;

b. bahwa evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;

c. bahwa agar penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dapat berjalan dengan baik, perlu disusun petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu