PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA RITEL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
2. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. SBSN Ritel adalah SBSN yang dijual oleh Pemerintah kepada investor ritel di pasar perdana domestik.
5. SBSN Ritel yang Dapat Diperdagangkan adalah SBSN Ritel yang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.
6. SBSN Ritel yang Tidak Dapat Diperdagangkan adalah SBSN Ritel yang tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.

1. Pasar Perdana Domestik adalah kegiatan penawaran dan/atau penjualan SBSN Ritel yang dilakukan untuk pertama kali di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Investor Ritel adalah individu atau orang perseorangan sebagaimana tertuang dalam memorandum informasi SBSN Ritel maupun dalam ketentuan dan persyaratan SBSN yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko.
5. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01) yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang memperoleh penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran utang yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang.
6. Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01) dalam rangka Penjualan SBSN kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara pengelolaan utang atas pelaksanaan penjualan SBSN.
7. Mitra Distribusi adalah pihak yang membantu Pemerintah dalam pemasaran, penawaran, dan/atau penjualan SBSN Ritel.
8. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
9. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
10. Perusahaan Financial Technology yang selanjutnya disebut Perusahaan Fintech adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.
11. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
12. Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk yang selanjutnya disingkat PPE-EBUS adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek bersifat utang dan sukuk untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabahnya sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perantara pedagang efek untuk efek bersifat utang dan sukuk.

1. Konsultan Hukum adalah pihak yang ditunjuk untuk memberikan pendapat hukum dan membantu penyusunan dokumen hukum maupun dokumen transaksi lainnya dalam rangka penerbitan SBSN Ritel.
2. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
3. Akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan Akad penerbitan SBSN Ritel, yang diberikan kepada pemegang SBSN Ritel sampai dengan berakhirnya periode SBSN Ritel.
5. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification) yang selanjutnya disebut SID adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
6. Pemesanan Pembelian adalah pengajuan pemesanan pembelian SBSN Ritel oleh Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik.
7. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis kepada publik mengenai penawaran SBSN Ritel yang ditujukan untuk Investor Ritel.
8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dan Mitra Distribusi.
9. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dapat berupa bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi, dan diketahui secara luas yang mengakibatkan gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, maupun sarana pendukung teknologi informasi termasuk sumber daya yang mengoperasikan teknologi informasi.
10. Setelmen adalah penyelesaian transaksi dalam rangka penjualan SBSN Ritel, yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SBSN.
11. Hari Kerja adalah hari operasional sistem pembayaran terkait penatausahaan surat berharga negara yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

(1) Penerbitan SBSN Ritel dapat dilakukan:

• secara langsung oleh Pemerintah; atau
• melalui Perusahaan Penerbit SBSN.

(2) Kegiatan persiapan dan pelaksanaan dalam rangka

penerbitan SBSN Ritel secara langsung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Menteri.

(3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah.

(4) Kegiatan persiapan dan pelaksanaan dalam rangka

penerbitan SBSN Ritel melalui Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah.

(5) Dalam melaksanakan penerbitan SBSN Ritel sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah berkoordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau kementerian/lembaga terkait lainnya.

(1) Pemerintah dapat menerbitkan SBSN Ritel di Pasar

Perdana Domestik.

(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri berwenang

menentukan bentuk SBSN Ritel, struktur produk SBSN Ritel, serta ketentuan dan persyaratan SBSN Ritel yang diterbitkan.

(3) SBSN Ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diterbitkan dalam bentuk:

• SBSN Ritel yang Dapat Diperdagangkan; atau
• SBSN Ritel yang Tidak Dapat Diperdagangkan.

(1) Penjualan SBSN Ritel diselenggarakan oleh Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah melaksanakan penjualan SBSN Ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam rangka penjualan SBSN Ritel sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dibantu oleh Mitra Distribusi.

Pemerintah menetapkan Mitra Distribusi untuk membantu penjualan SBSN Ritel.

(1) Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) terdiri atas:

• Bank;
• Perusahaan Efek;
• Perusahaan Fintech; dan/atau
• PPMSE, yang berada di bawah pengawasan otoritas terkait.

(2) Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memiliki kemampuan untuk melayani Pemesanan Pembelian SBSN Ritel sebagai berikut:

• Pemesanan Pembelian secara langsung melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi; dan/atau
• Pemesanan Pembelian secara tidak langsung melalui Mitra Distribusi.

(3) Menteri berwenang menentukan kualifikasi kemampuan

layanan Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Untuk dapat menjadi Mitra Distribusi, calon Mitra

Distribusi harus:

• menyampaikan surat permohonan menjadi Mitra Distribusi sesuai dengan kemampuan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Direktur Pembiayaan Syariah.
• memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
• menyediakan Sistem Elektronik yang memenuhi standar, dalam hal calon Mitra Distribusi mengajukan permohonan sebagai Mitra Distribusi dengan kemampuan layanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2) huruf a; dan

• lulus seleksi sebagai Mitra Distribusi.

(2) Surat permohonan menjadi Mitra Distribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan surat pernyataan mengenai:

• kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
• kesediaan untuk dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
• tidak sedang dalam pengawasan khusus oleh otoritas terkait atau mendapatkan sanksi administratif berupa pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha dari otoritas terkait;

• kesediaan bekerja sama dengan PPE-EBUS/ Bank/Perusahaan Efek/bank kustodian bagi calon Mitra Distribusi dalam rangka membantu investor untuk pembuatan SID, rekening surat berharga, penatausahaan SBSN Ritel, dan/atau perdagangan SBSN Ritel di pasar sekunder; dan
• kesediaan menandatangani perjanjian kerja.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh direktur utama calon Mitra Distribusi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

(4) Periode pendaftaran dan penyampaian surat permohonan

untuk menjadi Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh Menteri dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan terkait penerbitan SBSN Ritel.

(5) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b paling sedikit sebagai berikut:

• didirikan dan/atau beroperasi di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• memiliki izin usaha yang masih berlaku dari otoritas terkait atau izin pelaksanaan kegiatan usaha lainnya dari Pemerintah;
• memiliki pengalaman sebagai perantara, penjual, dan/atau distributor produk keuangan ritel;
• memiliki layanan yang dapat diakses secara elektronik;
• memiliki kemampuan untuk menjangkau Investor Ritel;
• memiliki rencana kerja, strategi, dan metodologi penjualan SBSN Ritel; dan
• memiliki rekam jejak kegiatan usaha yang baik.

(6) Standar Sistem Elektronik calon Mitra Distribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh Direktur Jenderal.

(7) Format surat permohonan dan surat pernyataan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Penetapan Mitra Distribusi

(1) Seleksi Mitra Distribusi dengan kemampuan melayani

Pemesanan Pembelian secara langsung melalui Sistem Elektronik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

• pengumuman pendaftaran calon Mitra Distribusi;
• penyampaian surat permohonan dari calon Mitra Distribusi kepada Direktur Pembiayaan Syariah disertai dengan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan kelengkapan

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);

• pelaksanaan evaluasi atas pemenuhan kriteria dan persyaratan serta kelengkapan dokumen;
• penyampaian rekomendasi pembangunan sistem elektronik kepada calon Mitra Distribusi;
• pembangunan Sistem Elektronik oleh calon Mitra Distribusi;
• pengujian Sistem Elektronik;
• penyusunan rekomendasi oleh Direktur Pembiayaan Syariah kepada KPA berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf f;
• penetapan dan penunjukan Mitra Distribusi; dan
• penandatanganan perjanjian kerja.

(2) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d berupa:

• pemberian persetujuan pendahuluan oleh Direktur Pembiayaan Syariah kepada calon Mitra Distribusi untuk pembangunan Sistem Elektronik sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Direktur Jenderal; atau
• penolakan yang disampaikan oleh Direktur Pembiayaan Syariah kepada KPA.

(3) Pengujian Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f dapat melibatkan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau kementerian/lembaga terkait lainnya.

(4) Seleksi Mitra Distribusi dengan kemampuan melayani

Pemesanan Pembelian secara tidak langsung kepada Pemerintah melalui Mitra Distribusi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

• pengumuman pendaftaran calon Mitra Distribusi;
• penyampaian surat permohonan dari calon Mitra Distribusi kepada Direktur Pembiayaan Syariah disertai dengan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);
• pelaksanaan evaluasi atas pemenuhan kriteria dan persyaratan serta kelengkapan dokumen;
• penyusunan rekomendasi oleh Direktur Pembiayaan Syariah kepada KPA berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
• penetapan dan penunjukan Mitra Distribusi; dan
• penandatanganan perjanjian kerja.

(1) KPA berwenang untuk menyetujui atau menolak

permohonan calon Mitra Distribusi.

(2) Dalam hal KPA menyetujui permohonan calon Mitra

Distribusi berdasarkan rekomendasi dari Direktur Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dan ayat (4) huruf d, KPA melakukan penetapan Mitra Distribusi.

(3) Penetapan Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberikan sesuai dengan lingkup kemampuan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang diajukan oleh calon Mitra Distribusi.

(4) Dalam hal dilakukan penolakan atas permohonan calon

Mitra Distribusi berdasarkan rekomendasi dari Direktur Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf b, dan ayat (4) huruf d, KPA menyampaikan penolakan secara tertulis kepada calon Mitra Distribusi.

(5) Rekomendasi penolakan dari Direktur Pembiayaan

Syariah atas permohonan calon Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan mempertimbangkan:

• tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) serta kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);
• kebutuhan jumlah Mitra Distribusi Pemerintah;
• efektivitas pemenuhan target penerbitan SBSN Ritel;
• rekam jejak calon Mitra Distribusi termasuk pengalaman bekerja sama dengan Kementerian Keuangan; dan/atau
• indikasi melakukan perbuatan melawan hukum selama proses penetapan.

Bagian Ketiga Perjanjian Kerja Mitra Distribusi

(1) PPK menindaklanjuti penetapan Mitra Distribusi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan menyampaikan surat penunjukan kepada Mitra Distribusi.

(2) Penyampaian surat penunjukan kepada Mitra Distribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja antara PPK dengan direktur utama Mitra Distribusi atau pejabat yang berwenang menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

(1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (2) minimal memuat:

• hak dan kewajiban;
• jangka waktu perjanjian;
• besaran imbalan jasa;
• Keadaan Kahar; dan
• sanksi.

(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun anggaran berjalan dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah.

(3) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember setiap tahun anggaran berjalan.

(1) Mitra Distribusi memiliki hak:

• memasarkan, menawarkan, dan/atau menjual SBSN Ritel sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam surat penetapan; dan
• memperoleh imbalan jasa.

(2) Besaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direkomendasikan oleh Direktur Pembiayaan Syariah untuk selanjutnya ditetapkan oleh KPA.

(3) Perhitungan besaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) mempertimbangkan:

• ruang lingkup pekerjaan;
• imbalan jasa dalam penetapan besaran imbalan jasa sebelumnya; dan/atau
• kebijakan Pemerintah.

(4) Besaran imbalan jasa yang ditetapkan oleh KPA

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Mitra Distribusi melalui surat Direktur Pembiayaan Syariah.

(5) Besaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian oleh KPA berdasarkan rekomendasi dari Direktur Pembiayaan Syariah.

(1) Mitra Distribusi memiliki kewajiban:

• membantu Investor Ritel dalam pembuatan SID dan/atau rekening surat berharga dalam hal Investor Ritel belum memiliki SID dan/atau rekening surat berharga;
• membantu Pemerintah dalam penyusunan Memorandum Informasi;
• melakukan pemasaran SBSN Ritel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Memorandum Informasi;
• melakukan penawaran dan/atau penjualan SBSN Ritel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Memorandum Informasi;
• memastikan kebenaran data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan oleh Investor Ritel;
• melayani pembelian SBSN Ritel;
• memenuhi target penjualan yang ditentukan oleh Pemerintah;
• melaporkan hasil penjualan SBSN Ritel kepada Direktur Pembiayaan Syariah;
• membantu Investor Ritel dalam hal terdapat pencairan sebelum jatuh tempo (early redemption), untuk SBSN Ritel yang Tidak Dapat Diperdagangkan;

• membantu Investor Ritel dalam melakukan penjualan SBSN Ritel yang Dapat Diperdagangkan sampai dengan masa jatuh temponya;
• memastikan Investor Ritel menerima pembayaran Imbalan dan pokok SBSN Ritel pada saat jatuh tempo sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan dan persyaratan SBSN Ritel;
• melaksanakan pemutakhiran Sistem Elektronik, termasuk keamanan sistem dan jaringan Sistem Elektronik Mitra Distribusi, untuk penjualan SBSN Ritel dengan Pemesanan Pembelian secara langsung kepada Pemerintah melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi;
• menjaga hubungan kemitraan dengan Kementerian Keuangan yang mengedepankan prinsip kerja sama yang produktif, profesional, terpercaya, dan menghindari benturan kepentingan;
• tidak melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menurunkan nilai jual SBSN; dan
• kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja.

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, huruf j, dan huruf k, Mitra Distribusi dapat melakukan kerja sama dengan PPE-EBUS, Bank, Perusahaan Efek, dan/atau bank kustodian.

(3) KPA dapat membebaskan Mitra Distribusi dalam

pelaksanaan kewajiban yang terkait dengan penjualan SBSN Ritel setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Direktur Pembiayaan Syariah.

Bagian Keempat Evaluasi Mitra Distribusi

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah melaksanakan evaluasi terhadap Mitra Distribusi yang mencakup evaluasi atas:

• kinerja pemenuhan kewajiban Mitra Distribusi dalam rangka pelaksanaan penjualan SBSN Ritel; dan
• kelayakan sebagai Mitra Distribusi.

(2) Evaluasi kinerja Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a didasarkan pada pemenuhan kewajiban Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 yang dilaksanakan pada setiap penjualan SBSN

Ritel.

(3) Evaluasi kelayakan sebagai Mitra Distribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pemenuhan:

• ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2);

• kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); dan
• hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Pelaksanaan evaluasi kinerja Mitra Distribusi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan setelah penerbitan SBSN Ritel.

(2) Pelaksanaan evaluasi kelayakan sebagai Mitra Distribusi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

(3) Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah sewaktu-waktu dapat melakukan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Direktur Pembiayaan Syariah menyampaikan

rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi kinerja Mitra Distribusi dan evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada KPA dan PPK.

Bagian Kelima Pencabutan Mitra Distribusi

(1) Pencabutan terhadap Mitra Distribusi disebabkan oleh:

• sanksi; atau
• pengunduran diri.

(2) Pencabutan terhadap Mitra Distribusi yang disebabkan

oleh pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dilaksanakan terhadap Mitra Distribusi yang

mengajukan surat pengunduran diri kepada Direktur Pembiayaan Syariah.

(3) Pencabutan Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui penetapan oleh KPA.

(4) Pencabutan penetapan Mitra Distribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan pengakhiran perjanjian kerja sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian.

(5) Mitra Distribusi yang telah dicabut penetapannya dapat

mengajukan permohonan untuk menjadi Mitra Distribusi pada periode pendaftaran selanjutnya setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencabutan penetapan sebagai Mitra Distribusi.

Bagian Keenam Sanksi Kepada Mitra Distribusi

(1) KPA berwenang untuk memberikan sanksi kepada Mitra

Distribusi berdasarkan rekomendasi Direktur Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• surat peringatan, dalam hal Mitra Distribusi tidak melakukan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan/atau
• pencabutan penetapan sebagai Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dalam hal Mitra Distribusi:

1. menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan hasil evaluasi kinerja Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
2. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
3. menempati peringkat terbawah atas:

• realisasi rata-rata penjualan SBSN Ritel melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi dalam 1 (satu) tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, untuk Mitra Distribusi dengan kemampuan melayani Pemesanan Pembelian secara langsung kepada Pemerintah melalui Sistem Elektronik; atau
• kewajiban pemenuhan target penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(1) huruf g dalam 1 (satu) tahun anggaran

selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

1. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf m;
2. melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar SBSN;
3. dinyatakan pailit oleh pengadilan atau institusi yang berwenang; atau
4. melakukan tindakan/aktivitas yang menyebabkan Mitra Distribusi mendapatkan sanksi administratif berupa pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha dari otoritas terkait.

(3) Penetapan sanksi oleh KPA berupa surat peringatan

dan/atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disampaikan kepada Mitra Distribusi melalui surat

Direktur Pembiayaan Syariah dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal, KPA, dan PPK.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaporkan kepada otoritas terkait dan/atau diumumkan kepada publik.

(1) Dalam rangka penerbitan dan penjualan SBSN Ritel, dapat

ditunjuk Konsultan Hukum.

(2) Penunjukan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh Direktur Jenderal c.q. Direktur Pembiayaan Syariah.

(3) Kriteria dan persyaratan calon Konsultan Hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memiliki:

• rekan (partner) yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal pada otoritas di bidang pasar modal;
• pengalaman dalam penyusunan dokumen hukum untuk penerbitan SBSN atau obligasi syariah dan/atau memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan dokumen hukum untuk penerbitan SBSN dan/atau obligasi syariah;
• komitmen terhadap Pemerintah dalam pengembangan pasar SBSN;
• tidak sedang menangani atau menjadi wakil dari pihak yang sedang berperkara atau bersengketa dengan Pemerintah; dan
• tidak sedang mendapatkan sanksi administratif berupa pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha dari otoritas terkait.

(4) Konsultan Hukum SBSN Ritel sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditunjuk dari:

• Konsultan Hukum yang telah ditetapkan oleh KPA untuk membantu penerbitan dan penjualan SBSN pada tahun anggaran yang berkenaan; atau
• hasil penetapan dari calon Konsultan Hukum yang mengajukan permohonan kepada Direktur Pembiayaan Syariah untuk menjadi Konsultan Hukum SBSN Ritel.

Bagian Kedua Penetapan Konsultan Hukum

(1) Seleksi Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (4) huruf a dilakukan melalui tahapan

sebagai berikut:

• penyampaian surat yang berisi ruang lingkup pekerjaan oleh Direktur Pembiayaan Syariah kepada calon Konsultan Hukum;
• penyampaian surat permohonan yang berisi rencana ruang lingkup pekerjaan atas ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh calon Konsultan Hukum kepada Direktur Pembiayaan Syariah;
• negosiasi imbalan jasa;
• penyampaian rekomendasi calon Konsultan Hukum oleh Direktur Pembiayaan Syariah ke KPA;
• penetapan Konsultan Hukum; dan
• penandatanganan perjanjian kerja.

(2) Seleksi Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (4) huruf b dilakukan melalui tahapan

sebagai berikut:

• pengumuman pendaftaran calon Konsultan Hukum oleh Direktur Pembiayaan Syariah;

• penyampaian surat permohonan dari calon Konsultan Hukum kepada Direktur Pembiayaan Syariah disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
• pelaksanaan evaluasi atas pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
• pemeringkatan berdasarkan hasil evaluasi untuk mengikuti tahap negosiasi imbalan jasa;
• negosiasi imbalan jasa;
• penyampaian rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi;
• penetapan Konsultan Hukum; dan
• penandatanganan perjanjian kerja.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeringkatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat 2 (dua) atau lebih calon Konsultan Hukum yang mendapatkan hasil evaluasi dengan nilai tertinggi, Direktorat Pembiayaan Syariah dapat melakukan klarifikasi teknis terhadap calon Konsultan Hukum.

(4) Direktur Pembiayaan Syariah menyampaikan

rekomendasi calon Konsultan Hukum kepada KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

(1) Dalam hal jumlah calon Konsultan Hukum yang

menyampaikan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b kurang dari 2 (dua) calon, Direktur Pembiayaan Syariah menyampaikan pengumuman kembali pendaftaran calon Konsultan Hukum.

(2) Pengumuman kembali pendaftaran calon Konsultan

Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggugurkan keikutsertaan calon Konsultan Hukum yang telah menyampaikan surat permohonan untuk ikut dalam proses seleksi Konsultan Hukum.

(3) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman kembali

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah calon Konsultan Hukum yang menyampaikan surat permohonan tetap kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seleksi calon Konsultan Hukum tetap dilanjutkan terhadap calon Konsultan Hukum yang telah menyampaikan surat permohonan.

(1) Direktorat Pembiayaan Syariah melakukan negosiasi

imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1) huruf c dan ayat (2) huruf e.

(2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan berpedoman pada harga perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh PPK.

(3) Penetapan kriteria penyusunan harga perkiraan sendiri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan minimal mempertimbangkan:

• ruang lingkup pekerjaan;
• imbalan jasa dalam penerbitan sebelumnya; dan/atau
• kebijakan Pemerintah.

(1) KPA berwenang untuk menyetujui atau menolak

permohonan calon Konsultan Hukum.

(2) Dalam hal KPA menyetujui permohonan calon Konsultan

Hukum berdasarkan rekomendasi dari Direktur Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (4), KPA melakukan penetapan Konsultan

Hukum.

(3) Dalam hal dilakukan penolakan atas permohonan calon

Konsultan Hukum berdasarkan rekomendasi dari Direktur Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), KPA menyampaikan penolakan secara tertulis kepada calon Konsultan Hukum.

(4) Rekomendasi penolakan atas permohonan calon

Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan:

• tidak terpenuhinya kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) serta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2) huruf b; dan/atau

• rekam jejak calon Konsultan Hukum, termasuk pengalaman bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.

Bagian Ketiga Perjanjian Kerja Konsultan Hukum

(1) PPK menindaklanjuti penetapan Konsultan Hukum oleh

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dengan menyampaikan surat penunjukan kepada Konsultan Hukum.

(2) Penyampaian surat penunjukan kepada Konsultan

Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja antara PPK dan pejabat yang berwenang menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

minimal memuat:

• hak dan kewajiban;
• jangka waktu perjanjian;
• besaran imbalan jasa;
• Keadaan Kahar; dan
• sanksi.

Dokumen dalam penerbitan dan penjualan SBSN Ritel minimal berupa:

• ketentuan dan persyaratan SBSN Ritel;
• Memorandum Informasi;
• dokumen transaksi Aset SBSN;
• fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN Ritel dengan prinsip syariah; dan
• perjanjian perwaliamanatan, jika diperlukan.

(1) Ketentuan dan persyaratan SBSN Ritel sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, minimal memuat informasi mengenai:

• seri dan nominal SBSN Ritel yang diterbitkan; dan
• struktur produk SBSN Ritel.

(2) Memorandum Informasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 huruf b, minimal memuat informasi mengenai:

• struktur produk SBSN Ritel; dan
• tata cara pelaksanaan Pemesanan Pembelian.

(1) Dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 huruf c berupa:

• perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang milik negara untuk digunakan sebagai Aset SBSN;
• perjanjian sewa menyewa Aset SBSN;
• perjanjian jual beli Aset SBSN, termasuk yang berupa objek pembiayaan SBSN Ritel;
• perjanjian penyertaan untuk Akad musyarakah (partnership); dan
• perjanjian atau Akad lain yang sesuai dengan kaidah/prinsip syariah.

(2) Dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disesuaikan dengan Akad SBSN yang diterbitkan, yang terdiri atas:

• Akad ijarah;
• Akad istishna';
• Akad musyarakah;
• Akad mudarabah; atau
• Akad lain yang diperlukan untuk memenuhi kesesuaian prinsip syariah.

(1) Dalam hal SBSN Ritel diterbitkan secara langsung oleh

Pemerintah, dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan pihak yang ditunjuk sebagai wali amanat.

(2) Penunjukkan wali amanat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Dalam hal SBSN Ritel diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN, dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan dewan direktur Perusahaan Penerbit SBSN.

Fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN Ritel dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

(1) Perjanjian perwaliamanatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 huruf e diperlukan dalam hal:

• penerbitan SBSN Ritel dilakukan secara langsung oleh Pemerintah; atau
• Perusahaan Penerbit SBSN menunjuk pihak lain untuk membantu melaksanakan fungsi wali amanat.

(2) Dalam hal SBSN Ritel diterbitkan secara langsung oleh

Pemerintah, perjanjian perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan pihak yang ditunjuk sebagai wali amanat.

(3) Dalam hal SBSN Ritel diterbitkan melalui Perusahaan

Penerbit SBSN dan ditunjuk pihak lain untuk membantu melaksanakan fungsi wali amanat, perjanjian perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e ditandatangani oleh Direktur Jenderal, dewan direktur Perusahaan Penerbit SBSN, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu melaksanakan fungsi wali amanat.

(4) Penunjukan pihak lain untuk membantu melaksanakan

fungsi sebagai wali amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(1) Menteri berwenang untuk menentukan metode

Pemesanan Pembelian SBSN Ritel.

(2) Penentuan metode Pemesanan Pembelian SBSN Ritel

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

(3) Metode Pemesanan Pembelian SBSN Ritel sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:

• langsung melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi; atau

• tidak langsung melalui Mitra Distribusi.

(4) Metode Pemesanan Pembelian SBSN Ritel sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Investor Ritel melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet.

Direktur Jenderal atas nama Menteri berhak menerima seluruh, menerima sebagian, atau menolak Pemesanan Pembelian SBSN Ritel.

(1) Dalam rangka Penerbitan dan Penjualan SBSN Ritel,

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan:

• jenis dan tingkat imbalan, tingkat diskonto, dan/atau tingkat imbal hasil SBSN Ritel;
• jumlah nominal SBSN Ritel yang akan diterbitkan kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik;
• ketentuan dan persyaratan SBSN Ritel; dan
• hasil penjualan SBSN Ritel.

(2) Direktur Jenderal menyampaikan informasi terkait

penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d kepada Menteri.

(1) Penetapan tingkat Imbalan, tingkat diskonto, dan/atau

tingkat imbal hasil SBSN Ritel yang akan diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan sebelum masa penawaran dan disampaikan kepada publik.

(2) Penetapan hasil penjualan SBSN Ritel sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari Kerja setelah akhir masa penawaran.

Direktur Jenderal dapat mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka menangani Keadaan Kahar yang terjadi ketika pelaksanaan penjualan SBSN Ritel.

(1) Setelmen SBSN Ritel dilakukan paling lama 2 (dua) Hari

Kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan SBSN Ritel.

(2) Teknis pelaksanaan Setelmen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia.

(1) Hasil penjualan SBSN Ritel dicatat dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan penjualan

SBSN Ritel dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Hasil penjualan SBSN Ritel diumumkan kepada publik

setelah penetapan hasil penjualan.

(2) Pengumuman hasil penjualan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) minimal memuat informasi mengenai:

• bentuk SBSN Ritel;
• seri dan nilai nominal SBSN Ritel;
• tingkat imbalan, tingkat diskonto, dan/atau tingkat imbal hasil SBSN Ritel; dan
• tanggal jatuh tempo.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

• penetapan Mitra Distribusi, persetujuan pendahuluan calon Mitra Distribusi, penetapan imbalan jasa oleh Direktur Jenderal, perjanjian kerja antara Direktur Jenderal dan wakil dari Mitra Distribusi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik, dinyatakan tetap berlaku untuk selanjutnya dilakukan penetapan kembali oleh KPA setelah dilakukan evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
• proses penetapan calon Mitra Distribusi yang masih dalam proses serta pelaksanaannya dimulai sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan Menteri ini;
• bagi Perusahaan Fintech yang telah ditetapkan sebagai Mitra Distribusi wajib melengkapi kriteria dan persyaratan sebagai Mitra Distribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
• evaluasi kelayakan Mitra Distribusi untuk tahun 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel

di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1345), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANIDitandatangani secaraINDRAWATIelektronik

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 137 TAHUN 2024

TENTANG

PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH

NEGARA RITEL DI PASAR PERDANA DOMESTIK

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI MITRA DISTRIBUSI

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Jakarta, [tanggal, bulan, tahun] Yth. Direktur Pembiayaan Syariah di Jakarta

Hal: Permohonan Menjadi Mitra Distribusi

Bersama surat ini, kami (nama perusahaan) mengajukan permohonan menjadi Mitra Distribusi dalam rangka. Penjualan SBSN Ritel dengan kemampuan untuk melayani Pemesanan Pembelian SBSN Ritel sebagai berikut*):

• Pemesanan Pembelian secara langsung kepada Pemerintah melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi; dan/atau
• Pemesanan Pembelian secara tidak langsung kepada Pemerintah melalui Mitra Distribusi.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen pendukung antara lain sebagai berikut:

• surat pernyataan sebagaimana terlampir; dan
• pemenuhan kriteria dan persyaratan yang tertuang dalam proposal sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan (Surat ini ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama pihak sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku ttd. pada institusi/perusahaan, disertai stempel perusahaan/institusi (apabila ada)) Pejabat yang berwenang

Keterangan: *) Pilih cakupan layanan yang diminati oleh Bank, Perusahaan Efek dan/atau Perusahaan Fintech. Penunjukan Mitra Distribusi sesuai dengan permintaan cakupan layanan yang diajukan oleh calon Mitra Distribusi dan sesuai dengan keperluan Pemerintah.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, ..... tanggal ..... di Jakarta, (Nama) bertindak selaku (Jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (Perusahaan), berkedudukan di (alamat) Jakarta, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. sanggup dan bersedia untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan Republik Indonesia;
2. bersedia untuk dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
3. tidak sedang dalam pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan atau tidak sedang mendapatkan sanksi administratif berupa pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha dari otoritas terkait;
4. bersedia bekerja sama dengan PPE-EBUS/Bank/Perusahaan Efek/bank kustodian bagi calon Mitra Distribusi dalam rangka membantu investor untuk pembuatan SID, rekening surat berharga, penatausahaan SBSN Ritel, dan/atau perdagangan SBSN Ritel di pasar sekunder;
5. bersedia untuk menandatangani surat perjanjian kerja; dan
6. bersedia untuk menyediakan Sistem Elektronik yang memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. *)

(Surat ini ditandatangani oleh Pejabat Nama Perusahaan yang berwenang untuk bertindak atas nama pihak sesuai peraturan/ketentuan ttd. yang berlaku pada institusi/perusahaan, disertai stempel perusahaan/institusi (apabila ada)) Pejabat yang berwenang

*) Untuk calon Mitra Distribusi yang mengajukan permohonan sebagai Mitra Distribusi dengan kemampuan layanan Pemesanan Pembelian secara langsung kepada Pemerintah melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI