Pasal 22

(1) KPA berwenang untuk menyetujui atau menolak

permohonan calon Konsultan Hukum.

(2) Dalam hal KPA menyetujui permohonan calon Konsultan

Hukum berdasarkan rekomendasi dari Direktur Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (4), KPA melakukan penetapan Konsultan

Hukum.

(3) Dalam hal dilakukan penolakan atas permohonan calon

Konsultan Hukum berdasarkan rekomendasi dari Direktur Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), KPA menyampaikan penolakan secara tertulis kepada calon Konsultan Hukum.

(4) Rekomendasi penolakan atas permohonan calon

Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan:

• tidak terpenuhinya kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) serta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2) huruf b; dan/atau

• rekam jejak calon Konsultan Hukum, termasuk pengalaman bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.

Bagian Ketiga Perjanjian Kerja Konsultan Hukum