Peraturan Presiden (2,673)
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS PF^IABAT STRUKTURAL BANK TANAH
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1OO TAHUN 2014
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN
PENGESAHAN AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL Oil ST/B,S'TA]VCES
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
KELEMBAGAANDANTATAKEI-oLAPENYELESAIANKETIDAKSESUAIAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2007
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2005
PENGESAHAN PROTOCOL 6 RAILWAYS BORDER AND INTERCIIANGE
BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA
PENUGASAN KHUSUS DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA PADA
RENCANA INDUK PENGELOT,AAN BATAS WII,AYAH NEGARA
KEMENTERIAN PERTANIAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN NORMA, STANDAR,
KEBIJAKAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA
STRATEGI KEBUDAYAAN
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESTDEN NOMOR 36 TAHUN 202O
PERCEPATAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN UNTUK
PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
JAMINAN KESEHATAN BAGI PIMPINAN PERWAKILAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023
PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE CHARTER OF THE ESTABLISHMBNT
PERCEPATAN INVESTASI MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
HAK KEUANGAN BAGI SEKRETARIS, ANGGOTA DEWAN PENGARAH, DAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2022
Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022
STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
ORGANISASI DAN TATA KERJA
RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1O7 TAHUN 2015
PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD RADIOCOMMT]NICATION
PENGESAHAN FIRST PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON