PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN NORMA, STANDAR,

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan. . .

SK No 143481 A

PRESIDEN

1. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN yang selanjutnya disebut Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN adalah keseluruhan proses pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen aparatur sipil negara.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah. pegawai 3. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pemerintah dengan pedanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan peruIndang-undangan.

8.Badan...

SK No 143482A

PRESIDEN

1. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang- undang.
2. Audit Manajemen ASN adalah seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau, dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Manaj emen ASN yang dapat dilakukan secara reguler dan investigasi.
3. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN yang selanjutnya disebut NSPK Manajemen ASN adalah seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan termasuk di dalamnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan di bidang Manajemen ASN sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Manajemen ASN.
4. Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN yang selanjutnya disebut lndeks Implementasi NSPK Manajemen ASN adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan ketaatan dalam implementasi NSPK Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.

Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN bertujuan untuk:

• memastikan kebijakan dan implementasi Manajemen ASN pada lnstansi Pemerintah sesuai dengan NSPK Manajemen ASN; dan
• mewr.rjudkan pengawasan dan pengendalian Manajemen ASN yang terintegrasi.

(1) Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN dilakukan

terhadap seluruh kebijakan dan implementasi Manajemen ASN yang ditetapkan dan diselenggarakan oleh:

• PPK;
• $rB; atau c pejabat lain yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah. (21 Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kebijakan yang ditetapkan dan diselenggarakan oleh Presiden.

(3) Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN

dilaksanakan oleh BKN.

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi

• penyelenggaraan Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN;
• sistem pengawasan dan pengendalian; dan

c penghargaan

SK No 143499 A

PRESIDEN

Bagian Kesatu Umum

Penyelenggaraan Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN terdiri atas:

• perencanaan;
• pelaksanaan; dan
• laporan dan tindak lanjut.

Bagian Kedua Perencanaan

(1) Kepala BKN menetapkan rencana Wasdal Pelaksanaan

NSPK Manajemen ASN. (21 Rencana Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

• strategi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian; ASN yang b. prioritas pelaksanaan NSPK Manajemen menjadi objek pengawasan dan pengendalian; dan
• jumlah dan Instansi Pemerintah yang menjadi objek pengawasan dan pengendalian.

(3) Dalam...

SK No 143485 A

PRESIDEN

(3) Dalam men5rusun rencana Wasdal Pelaksanaan NSPK

Manajemen ASN, BKN melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaarl aparatur negara dan kementerian / lembaga terkait. (41 Rencana Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

(1) Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN

berpedoman pada rencana Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (21 Objek Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• kebijakan dan implementasi Manajemen ASN yang diselenggarakan oleh PPK, slB, atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1);

• tindak lanjut rekomendasi yang diberikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, Kepala BKN, serta menteri/pimpinan lembaga terkait sesuai kewenangannya di bidang Manajemen ASN; dan
• proses Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah sesuai dengan NSPK.

(3) Tindak...

SK No 143486 A

FRESIDEN

(3) Tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (21huruf b berupa keputusan atau tindakan yang harus diperbaiki oleh PPK, foB, atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan rekomendasi.

Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN dilakukan melalui metode:

• preventif; dan
• represif.

Paragraf 2 Metode Preventif

(1) Metode preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 huruf a dilakukan dengan cara:

• penilaian kebijakan dan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN;
• bimbingan teknis;
• konsultasi;
• monitoring dan evaluasi; dan
• pemanfaatan sistem informasi pengawasan dan pengendalian.

(2) Metode preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b sampai dengan huruf e dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan kementerian / lembaga terkait.

Pasal 10. . .

SK No 143487 A

PRESIDEN

(1) Penilaian kebdakan dan pelaksanaan NSPK

Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap selurrrh elemen Manajemen ASN. (21 Penilaian kebijakan dan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN yang mengukur kualitas dan ketaatan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN pada setiap Instansi Pemerintah.

(3) Penilaian kebijakan dan pelaksanaan NSPK

Manajemen ASN selain melalui penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (21 wajib mempertimbangkan hasil dari penilaian sistem merit instansi, penilaian indeks profesionalitas ASN, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan penilaian lainnya yang terkait dengan tata kelola pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. (41 Hasil penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Kepala BKN secara terbuka.

(5) BKN wajib melakukan pengendalian terhadap instansi

yang memperoleh nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN di bawah standar yang ditetapkan.

(6) Instansi Pemerintah wajib melakukan perbaikan

apabila hasil penilaian kebijakan dan penyelenggaraan NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah di bawah standar yang ditetapkan.

(7) Dalam melakukan penilaian Indeks Implementasi

NSPK Manajemen ASN, BKN berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(8) Ketentuan. . .

SK No 143488 A

PRESIDEN

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Indeks

Implementasi NSPK Manajemen ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (21diatur dengan Peraturan BKN.

Pasal 1 1

(1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:

• bimbingan pelaksanaan manajemen ASN sesuai NSPK;
• pelatihan pelaksanaan manajemen ASN; atau
• pendampingan. (21 Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf c dapat dilakukan melalui diskusi kelompok

terpumpun dan I atau kegiatan sejenisnya.

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap

pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. (21 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, pengumpulan, dan/atau analisis terhadap informasi secara sistematis untuk mengetahui pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.

(3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, BKN dapat

melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, dan/atau kementerian/lembaga terkait.

(1) Pemanfaatan sistem informasi pengawasan dan

pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilakukan terhadap pelaksanaan Manajemen ASN.

(2) Pemanfaatan. . .

SK No 143489 A

PRESIDEN

(21 Pemanfaatan sistem informasi pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi dalam proses pelaksanaan Manajemen ASN dan kebijakan yang ditetapkan oleh PPK, B/B, atau pejabat lain yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah.

Paragraf 3 Metode Represif

(1) Metode represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf b merupakan metode pengawasan dan pengendalian yang dilakukan melalui Audit Manqjemen ASN. (21 Audit Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi audit reguler dan audit investigatif.

(3) Audit Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dan pengendalian Manajemen ASN.

(1) Audit reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (21 dilakukan secara rutin terhadap Instansi Pemerintah. (21 Audit reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan seluruh tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian preventif dalam pelaksanaan Manajemen ASN telah dilaksanakan sesuai dengan NSPK Manajemen ASN.

(1) Audit investigatif wajib dilakukan dalam hal terdapat:

• permasalahan

SK No 143490 A

PRES IDEN

-t2-

• permasalahan yang menjadi perhatian Presiden;
• permintaan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri/pimpinan lembaga lain yang berkaitan dengan Manajemen ASN;
• permasalahan yang menjadi perhatian publik; dan/atau
• pengaduan masyarakat. (21 Audit investigatif atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah adanya verifikasi dan klarifikasi.

(1) Pelaksanaan Audit Manajemen ASN dituangkan dalam

laporan hasil Audit Manajemen ASN. (21 Laporan hasil Audit Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• data dan fakta pelaksanaan NSPK Manajemen ASN;
• rekomendasi; dan
• tindak lanjut rekomendasi.

(3) Hasil Audit Manajemen ASN yang dilakukan melalui

metode represif wajib ditindaklanjuti oleh Instansi Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 sampai dengan

Pasal 17 diatur dengan Peraturan BKN.

Paragraf4...

SK No 155163 A

PRESIDEN

Paragraf 4 Tindakan Administratif

(1) Kepala BKN melakukan Tindakan Administratif

apabila lnstansi Pemerintah:

• tidak melakukan perbaikan implementasi NSPK Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1O ayat (6); atau

• tidak menindaklanjuti hasil Audit Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(3).

(21 Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• peringatan;
• pencantuman dalam daftar pelanggar NSPK Manajemen ASN;
• pemblokiran data kepegawaian danf atau layanan kepegawaian;
• pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian selain yang menjadi kewenangan Presiden; e pembatalan atas keputusan yang ditetapkan oleh PPK, B/B, atau pejabat lain yang ditunjuk selain yang menjadi kewenangan Presiden; dan f atau
• rekomendasi pencabutan atau pengalihan kewenangan PPK, $rB, atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal objek rekomendasi yang ditetapkan oleh Presiden.

(3) Tindakan...

SK No 143500 A

PRES IDEN

-t4-

(3) Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d sampai dengan huruf f, dilakukan oleh Kepala BKN setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri/ pimpinan lembaga terkait.

(1) Pemblokiran data kepegawaian dan/atau layanan

kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2\huruf c dilakukan terhadap proses Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah melalui sistem informasi ASN yang berbasis teknologi informasi.

(2) Pemblokiran data kepegawaian danf atau layanan

kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:

• PNS yang menurut peraturan perundang- undangan seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat tetapi oleh PPK tidak diberhentikan sebagai PNS;
• PNS yang menurut peraturan perundang- undangan seharusnya diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tetapi oleh PPK tidak diberhentikan sebagai PNS; perundang- c. PNS yang menurut peraturan undangan seharusnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, tetapi oleh PPK tidak dijatuhi hukuman disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin yang lebih ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; perundang- d. PNS yang menurut peraturan undangan seharusnya diangkat dalam jabatan sesuai NSPK Manajemen ASN tetapi oleh PPK pengangkatan dalam jabatannya tidak sesuai NSPK Manajemen ASN; dan

e.PNS...

SK No 155164A

FRESIDEN

e PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga non struktural yang menurut peraturan perrrndang-undangan harus diberhentikan sementara tetapi oleh PPK tidak diberhentikan sementara sebagai PNS.

(3) Pemblokiran data kepegawaian dan/atau layanan

kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan setelah melalui proses verifikasi, validasi, dan/atau Audit Manajemen ASN oleh BKN.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemblokiran data

kepegawaian dan/atau layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan BKN.

Bagian Keempat Pelaporan dan Tindak Lanjut

(1) Laporan hasil Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen

ASN disampaikan secara berkala oleh Kepala BKN kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(21 Laporan hasil Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan menteri/ pimpinan lembaga terkait.

BABIII ...

SK No 143339 A

PRESIDEN

(1) Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan

optimalisasi Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN, BKN membangun sistem pengawasan dan pengendalian. (21 Sistem pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem peringatan dini dalam Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.

Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN dapat memanfaatkan sistem informasi ASN yang terintegrasi secara nasional dan/atau sistem informasi kepegawaian instansi.

(1) Penghargaan dapat diberikan kepada Instansi

Pemerintah untuk mendorong pelaksanaan Manajemen ASN sesuai dengan NSPK Manajemen ASN.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan kepada Instansi Pemerintah yang menunjukkan konsistensi kualitas dan ketaatan berdasarkan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN.

(3) BKN...

SK No 143495 A

PRESIDEN

-t7-

(3) BKN memberikan penghargaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa:

• piagam dan/atau sertifikat; dan I atau

• penghargaan dalam bentuk lain

(4) Penghargaan sebagaimanadimaksud padaayat (3) diatur

lebih lanjut dalam Peraturan BKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan Manajemen ASN

di Instansi Pemerintah yang sesuai dengan NSPK Manajemen ASN, dalam hal terdapat kekosongan PPK, pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pengangk atar:-, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian. (21 Dalam hal terdapat kebutuhan Instansi Pemerintah, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 143340 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 14 September 2022

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 14 September 2022

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan Hulqrm,

Djaman

.'l!( Irlo l0(r l-53 A