Pasal 19

(1) Kepala BKN melakukan Tindakan Administratif

apabila lnstansi Pemerintah:

• tidak melakukan perbaikan implementasi NSPK Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1O ayat (6); atau

• tidak menindaklanjuti hasil Audit Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(3).

(21 Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• peringatan;
• pencantuman dalam daftar pelanggar NSPK Manajemen ASN;
• pemblokiran data kepegawaian danf atau layanan kepegawaian;
• pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian selain yang menjadi kewenangan Presiden; e pembatalan atas keputusan yang ditetapkan oleh PPK, B/B, atau pejabat lain yang ditunjuk selain yang menjadi kewenangan Presiden; dan f atau
• rekomendasi pencabutan atau pengalihan kewenangan PPK, $rB, atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal objek rekomendasi yang ditetapkan oleh Presiden.

(3) Tindakan...

SK No 143500 A

PRES IDEN

-t4-

(3) Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d sampai dengan huruf f, dilakukan oleh Kepala BKN setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri/ pimpinan lembaga terkait.