Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan

Tunjangan Jabatan Fungsional Agen Intelijen, yang

selanjutnya disebut Tunjangan Agen Intelijen adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri

Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam

Jabatan Fungsional Agen Intelijen sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara

penuh dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen diberikan Tunjangan Agen Intelijen setiap bulan.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Agen Intelijen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Agen Intelijen bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Agen Intelijen dihentikan apabila

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain,

atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2022, No.25 -4-

Pasal 6

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Agen Intelijen dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan

yang mengatur mengenai tunjangan jabatan fungsional Agen Ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 48 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Agen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2022, No.25 -5-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Januari 2022

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2022

,

ttd.

2022, No.25 -6-

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk meningkatkan mutu, prestasi,

pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh

dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen, perlu

diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Agen Intelijen yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung

jawab pekerjaannya;

  • bahwa Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2007

tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen perlu

disesuaikan dengan pengembangan dan pertumbuhan serta lingkup tugas, fungsi, dan kinerja Jabatan

Fungsional Agen Intelijen;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6477);

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden

Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

2022, No.25 -3-

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PP 11/2017 — MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Referensi Silang (8)
UU 5/2014 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang...
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 15/2019 — PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PP 11/2017 — MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PP 17/2020 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017
PERPRES 48/2007 — Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2007 tentang...
PERPRES 116/2014 — PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR...
KEPPRES 87/1999 — Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang...