Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999

Pasal 8A

(1) Ketentuan besaran tunjangan jabatan fungsional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak

berlaku bagi jabatan fungsional Peneliti dan jabatan

fungsional Jaksa.

(2) Ketentuan besaran tunjangan jabatan fungsional Peneliti

dan jabatan fungsional Jaksa diatur dengan Peraturan

Presiden.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar …

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 September 2014

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 September 2014

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87

Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil, telah diatur batasan besaran

tunjangan jabatan fungsional keahlian;

  • bahwa untuk meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam

pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penegakan

hukum, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional

yang layak kepada Jaksa;

  • bahwa besaran tunjangan jabatan fungsional Jaksa saat

ini masih belum sesuai dengan beban kerja dan tanggung

jawab pekerjaannya;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a,

huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang- …
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

  1. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
perubahan KEPPRES 87/1999 — Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang RUMPUN...
Referensi Silang (9)
UU 5/2014 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang...
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 34/2014 — PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PP 16/1994 — Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994...
PP 40/2010 — PERUBAHAN ATAS
PP 9/2003 — Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003...
PP 63/2009 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003
PERPRES 97/2012 — PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999
KEPPRES 87/1999 — Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang...