PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI

PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil

guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;

• bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan

Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri

Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

1. Peraturan . . .

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)

sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013

tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM

BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7

TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI

SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali

diubah dengan Peraturan Pemerintah:

• Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);

• Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);

• Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);

• Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);

• Nomor . . .

• Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);

• Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);

• Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);

• Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);

• Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

• Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);

• Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);

• Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);

• Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);

• Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 32); dan

• Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 57),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Pemerintah ini.

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai

berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 108