Pensiun
Pasal 1
Petunjuk teknis penyesuaian gaji pokok, penetapan, penetapan kembali, danlatau penyesuaian pensiun pokok Hakim dan jandaldudanya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
Pasal 2
Untuk memudahkan dalam menyesuaikan gaji pokok, telah ditetapkan daftar penyesuaian gaji pokok Hakim ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini
Pasal 3
Untuk memudahkan dalam menetapkan dan menyesuaikan pensiun pokok, telah ditetapkan daftar pensiun pokok Pensiunan Hakim, pensiun pokok Janda/Duda, pensiun pokok JandalDuda dari Hakim yang tewas, dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang T[ra dari Hakim yang tewas tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
Pasal 4
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-b-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2I Juni 2OL7
KEPALA
ttd.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2OI7
,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur ndang-undangan,
hrtranto
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor T4 Tahun ZOL6 tentang PerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 94 Tahun 20l2 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, perlu
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun L969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun JandalDuda Pegawai (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2e06);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20t4 tentang Aparahrr Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 20L2 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L2 Nomor 2I3l sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 20L2 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20t6 Nomor 3271;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20I7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371;
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 20 13 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 20l4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20I5 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 20I4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20I5 Nomor t2821;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Dudanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 13 15);
