Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disebut Tunjangan Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan

ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara

penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah diberikan Tunjangan Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah setiap bulan.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah bagi:

www.peraturan.go.id

2022, No. 32 -4-

  • Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

  • Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi daerah

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah dihentikan apabila Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dalam

jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal

lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran

Tunjangan Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2022, No. 32 -5-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Januari 2022

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2022

,

ttd.

www.peraturan.go.id

2022, No. 32 -6-

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk meningkatkan mutu, prestasi,

pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh

dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Daerah, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang

sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan;

  • bahwa Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012

tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

perlu disesuaikan dengan pengembangan dan

pertumbuhan serta lingkup tugas, fungsi, dan kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Daerah;

www.peraturan.go.id

2022, No. 32 -2-

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6477);

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014

www.peraturan.go.id

2022, No. 32 -3-

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden

Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PP 11/2017 — MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Referensi Silang (8)
UU 5/2014 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang...
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 15/2019 — PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PP 11/2017 — MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PP 17/2020 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017
PERPRES 4/2012 — Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang...
PERPRES 116/2014 — PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR...
KEPPRES 87/1999 — Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang...