Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016 tentang STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman lainnya, yang sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
4. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
5. Akses Informasi Publik adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh

informasi publik yang dibutuhkan. 6. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta katagori informasi. 7. Pengelolaan Informasi dan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian informasi dan dokumen secara sistematis. 8. Standar Prosedur Operasional Layanan Publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disebut Standar Prosedur Operasional Layanan Publik adalah pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Bidang Kemaritiman dalam rangka penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik. 9. Pelayanan Informasi Publik adalah jasa yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman kepada masyarakat pemohon atau pengguna informasi publik. 10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang selanjutnya disingkat dengan PPID Utama adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 11. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang selanjutnya disingkat Atasan PPID Utama adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan. 12. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja yang selanjutnya disebut PPID Unit Kerja adalah pejabat yang membantu PPID Utama dalam melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan unit kerja. 13. Petugas Pelayanan Informasi Publik adalah petugas yang membantu PPID Unit Kerja dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

14. Tim Pertimbangan adalah kelompok pejabat yang yang bertugas memberikan petimbangan kepada PPID Utama baik diminta maupun tidak diminta atas jenis informasi yang dikecualikan, dan penyelesaian sengketa informasi publik serta hal lain terkait dengan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
15. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum INDONESIA yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
16. Kepala Bidang adalah petugas yang membantu PPID Utama dalam bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dokumentasi dan arsip informasi publik, dan sengketa informasi publik.
17. Menteri adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
18. Kementerian adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

(1) Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik dimaksudkan sebagai pedoman dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi serta mengelola informasi publik secara baik dan efisen sehingga dapat diakses dengan mudah. (2) Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik bertujuan agar tersedia informasi publik di lingkungan Kementerian.

Ruang lingkup Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik ini meliputi penyediaan, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, pelaporan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian.

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian.

(1) Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian, terdiri dari: a. Tim Pertimbangan; b. Atasan PPID Utama; c. PPID Utama; d. PPID Unit Kerja; e. Petugas Pelayanan Informasi Publik; dan f. Kepala Bidang. (2) Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian ditetapkan oleh Menteri. (3) Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Tim Pertimbangan dijabat oleh para pejabat eselon I Kementerian yang bertanggung jawab di bidang: a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi kemaritiman; dan b. telaahan kepada Menteri mengenai masalah kemaritiman.

Tim Pertimbangan bertugas: a. memberikan pertimbangan jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian; b. memberikan pertimbangan terhadap keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan Kementerian; dan c. memberi pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian.

Tim Pertimbangan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri.

Atasan PPID Utama dijabat oleh eselon I Kementerian yang bertanggungjawab di bidang koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Atasan PPID Utama bertugas: a. memberikan arahan dan pertimbangan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kementerian; b. membahas dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan Kementerian; dan c. membahas dan memberikan tanggapan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian.

Atasan PPID Utama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri.

PPID Utama dijabat oleh seorang pejabat eselon II Kementerian yang bertanggung jawab di bidang hubungan masyarakat dan/atau pelayanan informasi.

PPID Utama bertugas: a. melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian; b. mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di lingkungan Kementerian; c. mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit kerja yang meliputi:

1. informasi yang wajib disediakan dan wajib diumumkan secara berkala;
2. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan 4) informasi yang dikecualikan. d. mengoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit kerja paling sedikit satu kali dalam sebulan; e. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian:
4. melalui pengumuman meliputi: a) pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan b) penyampaian informasi publik dalam bahasa INDONESIA yang baik dan benar serta mudah dipahami;
5. karena adanya permohonan informasi publik yang meliputi: a) mengoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik; b) melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul, sebelum informasi publik tertentu di lingkungan Kementerian, dikecualikan;

c) menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik ditolak; d) menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya; e) mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi publik ditolak; f) melakukan penyelesaian sengketa informasi publik; dan g) melakukan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu di lingkungan Kementerian.

PPID Utama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Atasan PPID Utama.

PPID Unit Kerja dijabat oleh seorang pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Pejabat Eselon I di lingkungan Unit Kerja Kementerian.

PPID Unit Kerja, bertugas membantu PPID Utama yaitu: a. melakukan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh unit kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit kerja paling sedikit satu kali dalam sebulan; b. mengumpulkan seluruh informasi publik secara fisik di lingkungan unit kerja yang meliputi:

1. informasi yang wajib disediakan dan wajib diumumkan secara berkala;

2. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

3. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan 4) informasi yang dikecualikan. c. melakukan penyediaan, penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di lingkungan unit kerja; d. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di unit kerja masing-masing; e. menyertakan alasan tertulis dalam hal terdapat informasi publik yang dikecualikan di lingkungan unit kerja; dan f. menyampaikan seluruh informasi publik di lingkungan unit kerja secara fisik kepada PPID Utama.

PPID Unit Kerja dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PPID Utama.

Petugas Pelayanan Informasi Publik dijabat oleh seorang pejabat eselon III atau pejabat eselon IV di lingkungan Kementerian: a. di lingkungan deputi ditunjuk oleh pejabat eselon I; dan b. di lingkungan sekretariat ditunjuk oleh pejabat eselon II.

Petugas Pelayanan Informasi Publik, bertugas membantu PPID Unit Kerja dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan unit kerja.

Petugas Pelayanan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PPID Unit Kerja.

Dalam melaksanakan tugas, PPID Utama dibantu oleh: a. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; b. Kepala Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik; dan c. Kepala Bidang Sengketa Informasi Publik.

(1) Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik bertugas melaksanakan pengelolaan pelayanan Informasi publik di lingkungan Kementerian. (2) Kepala Bagian Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik bertugas melaksanakan pendokumentasian dan penyimpanan informasi publik di lingkungan Kementerian. (3) Kepala Bidang Sengketa Informasi Publik melaksanakan urusan sengketa informasi publik di lingkungan Kementerian.

(1) Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dijabat oleh eselon III yang bertanggung jawab di bidang hubungan masyarakat. (2) Kepala Bagian Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik dijabat oleh seorang pejabat eselon III yang bertanggung jawab di bidang data dan sistem informasi. (3) Kepala Bidang Sengketa Informasi Publik dijabat oleh seorang pejabat eselon III yang bertanggungjawab di bidang hukum dan organisasi.

Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada PPID Utama.

(1) PPID Utama wajib mengumumkan secara berkala informasi publik yang paling sedikit terdiri atas: a. informasi tentang profil Kementerian yang meliputi:

1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Kementerian beserta unit kerjanya;

2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; dan

3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kementerian untuk diumumkan; b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Kementerian yang paling sedikit terdiri atas:

4. nama program dan kegiatan;

5. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

6. target dan/atau capaian program dan kegiatan;

7. jadwal pelaksanan program dan kegiatan;

8. anggaran program dan kegiatan meliputi sumber dan jumlah;

9. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Kementerian;

10. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat; dan

11. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Kemaritiman; c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Kementerian berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dalam dijalankan beserta capaiannya; d. ringkasan laporan keuangan paling sedikit terdiri atas:

12. rencana dan laporan realisasi anggaran;

13. neraca;

14. laporan arus kas dan catatan atas keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku; dan

15. daftar aset dan investasi. e. ringkasan laporan akses informasi publik yang paling sedikit terdiri atas:

16. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;

17. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;

18. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan

19. alasan penolakan permohonan informasi publik. f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kementerian yang paling sedikit terdiri atas:

20. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan

21. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan; g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;

h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Kementerian maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Kementerian; i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait; dan j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat. (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(1) PPID Utama wajib mengumumkan secara serta merta, informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang meliputi antara lain: a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa; b. informasi tentang kejadian bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan; c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar komunitas masyarakat dan teror; d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik;

(2) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan; b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat maupun pegawai Kementerian yang menerima ijin atau perjanjian kerja Kementerian; c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi; d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan; e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang; f. pihak-pihak yang mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; dan h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan. (3) PPID Utama wajib mematuhi pelaksanaan standar pengumuman informasi serta merta serta memastikan pelaksanaannnya oleh pihak yang menerima izin dan/atau melakukan perjanjian kerja.

(1) PPID Utama wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang paling sedikit terdiri atas: a. daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:

1. nomor;

2. ringkasan isi informasi;

3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;

4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;

5. waktu dan tempat pembuatan informasi;

6. bentuk informasi yang tersedia; dan

7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip; b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Kementerian yang paling sedikit terdiri atas:

8. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan keputusan atau kebijakan tersebut;

9. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;

10. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;

11. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;

12. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan

13. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan; c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:

14. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;

15. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir, atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;

16. anggaran kementerian secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya; dan

17. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Kementerian. e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; g. data perbendaharaan dan inventaris; h. rencana strategis dan rencana kerja Kementerian; i. agenda kerja pimpinan satuan kerja; j. informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya; k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggan yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggan yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; m. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dihasilkan; n. informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UNDANG-UNDANG Keterbukaan Informasi Publik; o. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; p. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka dan umum. (2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

PPID Utama wajib membuka akses infomasi publik bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengecualian informasi publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

(1) PPID Utama wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu informasi publik di lingkungan Kementerian sebagai informasi publik yang dikecualikan. (2) PPID Utama yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada UNDANG-UNDANG yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik. (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID Utama dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal- hal yang diatur dalam Pasal 17 UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

(1) PPID Unit Kerja wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu informasi pubik di lingkungan unit kerjanya sebagai informasi publik yang dikecualikan. (2) PPID Unit Kerja yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas UNDANG-UNDANG yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam nota dinas tertulis kepada PPID Utama. (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID Unit Kerja dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

(1) PPID Utama wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan kepada publik. (2) PPID Utama tidak dapat menjadikan pengecualian sebagai informasi dalam suatu salinan informasi publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi publik. (3) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID Utama wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.

(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik. (2) PPID Utama wajib memenuhi hak sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) melalui: a. pengumuman informasi publik; dan b. penyediaan informasi publik berdasarkan permohonan. (3) Standar Layanan Informasi di Kementerian terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

(1) PPID Utama wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (2) PPID Utama wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling sedikit melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. (3) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mempergunakan bahasa INDONESIA yang baik dan benar, mudah dipahami serta dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat. (4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk yang

memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.

(1) PPID Utama sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan. (2) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumumkan secara berkala informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana prasarana bagi penyebarluasan informasi keadaan darurat.

(1) Seluruh informasi publik yang berada pada Kementerian selain informasi yang dikecualikan, dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik. (2) Biaya pengandaan dokumen yang dimohon menjadi tanggungan pemohon informasi.

(1) Permohonan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis. (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon mengisi formulir permohonan. (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID Utama memastikan permohonan informasi publik tercatat dalam formulir permohonan. (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat: a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan informasi publik di registrasi;

b. nama; c. alamat; d. nomor telepon/e-mail; e. rincian informasi yang dibutuhkan; f. tujuan penggunaan informasi; g. cara memperoleh informasi; dan h. cara mengirimkan informasi. (5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terdapat dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

(1) PPID Utama wajib mengoordinasikan pencatatan permohonan informasi publik dalam buku register permohonan. (2) PPID Utama wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan informasi publik diserahkan kepada pemohon informasi publik. (3) Dalam hal permohonan informasi publik dilakukan melalui surat elektornik atau pemohon datang langsung, PPID Utama wajib memastikan diberikannya nomor pedaftaran pada saat permohonan diterima. (4) Dalam hal permohonan informasi publik dilakukan melalui surat atau faksimili atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi PPID Utama untuk meberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID Utama wajib memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada pemohon informasi publik. (5) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi publik. (6) PPID Utama wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan informasi publik.

(7) Buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor pendaftaran permohonan; b. tanggal permohonan; c. nama pemohon informasi publik; d. alamat; e. nomor kontak; f. informasi yang diminta; g. tujuan penggunaan informasi; h. status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di bawah penguasaan PPID Utama atau telah didokumentasikan; i. format informasi yang dikuasai; j. jenis permohonan untuk mencatat apakah pemohon informasi ingin melihat atau mendapatkan salinan informasi; k. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke PPID lain bila informasi yang diminta dibawah kewenangan PPID lain; l. alasan penolakan apabila permohonan informasi publik ditolak; m. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian informasi; dan n. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan informasi publik yang diminta. (8) Format buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

(1) Dalam hal pemohon informasi publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui informasi publik, PPID Utama wajib: a. memberikan akses bagi pemohon untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik yang dimohon; dan

b. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 apabila permohonan informasi publik ditolak. (2) Memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki. (3) Dalam hal pemohon informasi publik meminta salinan informasi, PPID Utama wajib mengoordinasikan dan memastikan: a. pemohon informasi publik memiliki akses untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik yang dimohon; b. pemohon informasi publik mendapatkan

informasi yang dibutuhkan; c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 30 dan Pasal 32 apabila permohonan informasi ditolak; dan d. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki. (4) PPID Utama wajib memastikan pemohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan informasi publik diajukan. (5) PPID Utama wajib memastikan permohonan pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercatat dalam buku register permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(1) PPID Utama wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas setiap permohonan informasi publik. (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan: a. apakah informasi publik yang diminta berada dibawah penguasaanya atau tidak;

b. memberitahukan kementerian/lembaga mana yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada dibawah penguasaannya; c. menerima atau menolak permohonan informasi publik berikut alasannya; d. bentuk informasi publik yang tersedia; e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan informasi publik yang dimohon; f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi publik yang dimohon; g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon bila ada; dan h. serta penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan. (3) Dalam hal informasi publik yang dimohon diberikan baik sebagian atau seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan informasi publik. (4) Dalam hal informasi publik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan baik sebagian atau seluruhnya namun tidak disampaikan pada saat permohonan dilakukan, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator ini. (5) Dalam hal permohonan informasi publik ditolak, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaan dengan Surat Keputusan PPID Utama tentang penolakan permohonan informasi. (6) Surat Keputusan PPID Utama tentang penolakan permohonan informasi oleh PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat: a. nomor pendaftaran; b. nama; c. alamat; d. nomor telepon/email; e. informasi yang dibutuhkan;

f. keputusan pengecualian dan penolakan informasi; g. alasan pengecualian; dan h. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul pabila informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi. (7) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (8) Dalam hal permohonan informasi tidak disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, maka nomor pendaftaran disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan tertulis. (9) Dalam hal PPID Utama belum menguasai atau mendokumentasikan informasi publik yang dimohon dan/atau belum MEMUTUSKAN apakah informasi yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan, PPID Utama memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya. (10) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tidak dapat diperpanjang lagi. (11) Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. (12) Format Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

(1) Pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: a. penolakan atas permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; c. tidak ditanggapainya permohonan informasi publik; d. permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permohonan informasi publik; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator ini. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID Utama melalui PPID Utama. (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukum.

(1) PPID Utama wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID Utama. (2) PPID Utama dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.

(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh PPID Utama. (2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID Utama wajib membantu pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan. (3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor registrasi pengajuan keberatan; b. nomor pendaftaran permohonan informasi publik; c. tujuan penggunaan informasi publik; d. identitas lengkap pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan; e. identitas kuasa pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan bila ada; f. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; g. kasus posisi permohonan informasi publik; h. waktu pemberian tanggapan atas kebaratan yang diisi oleh petugas; i. nama dan tanda tangan pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan; dan j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan. (4) PPID Utama wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan. (5) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

(1) PPID Utama wajib mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan. (2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor registrasi pengajuan keberatan; b. tanggal diterimanya keberatan; c. identitas lengkap (KTP, NPWP dan/atau akta pendirian lembaga) pemohon informasi publik dan/atau kuasanya yang mengajukan keberatan; d. informasi publik yang diminta; e. nomor pendaftaran permohonan informasi publik; f. tujuan penggunaan informasi; g. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; h. keputusan Atasan PPID Utama; i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan; j. nama dan posisi Atasan PPID Utama ; dan k. tanggapan pemohon informasi. (3) Format buku register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

(1) Atasan PPID Utama wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan. (2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat memuat:

a. tanggal pembuatan surat tenggapan atas keberatan; b. nomor surat tanggapan atas keberatan; c. tanggapan/jawaban tertulis Atasan PPID Utama atas keberatan yang diajukan; d. perintah Atasan PPID Utama kepada PPID Utama untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud dalam huruf d. (3) PPID Utama wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.

Pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan Atasan PPID Utama berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID Utama.

(1) PPID Utama wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir kepada Atasan PPID Utama. (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik, antara lain:

1. sarana dan prasana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya;

2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya; dan

3. anggaran pelayanan informasi serta laporan pengunaannya. c. rincian pelayanan informasi publik masing-masing Badan Publik yang meliputi:

4. sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya jumlah permohonan informasi publik;

5. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu;

6. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan d. rincian penyelesian sengketa informasi publik yang meliputi:

7. jumlah keberatan yang diterima;

8. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik;

9. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;

10. hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaanya oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

11. sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya jumlah permohonan informasi publik;

12. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu;

13. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya;

14. jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya;

15. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan

16. hasil putusan pengadilan dan pelaksanannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritman; e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik; dan f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi. (4) PPID Utama membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

Pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin – Jumat, waktu pelayanan dari pukul 09.00 – 11.30 WIB.

Biaya penggandaan informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi publik.

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B.PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA