Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2014 tentang UNIT TRANSFUSI DARAH, BANK DARAH RUMAH SAKIT, DAN JEJARING PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.

2. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

3. Palang Merah INDONESIA yang selanjutnya disingkat PMI, adalah organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

4. Unit Transfusi Darah, yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.

5. Bank Darah Rumah Sakit, yang selanjutnya disingkat BDRS, adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

6. Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembinaan Sarana Kesehatan.

8. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan, Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(1) UTD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau PMI. (2) UTD yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk unit pelaksana teknis atau unit pelayanan di rumah sakit milik Pemerintah. (3) UTD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk lembaga teknis daerah, Unit

pelaksana teknis daerah, atau unit pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah.

(1) Berdasarkan tingkatannya, UTD terdiri atas UTD: a. tingkat nasional; b. tingkat provinsi; dan c. tingkat kabupaten/kota. (2) Berdasarkan kemampuan pelayanan, UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kelas utama; b. kelas madya; dan c. kelas pratama.

(1) UTD tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus memiliki kemampuan pelayanan kelas utama. (2) UTD tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) di INDONESIA dan ditetapkan oleh Menteri. (3) UTD tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. menyusun perencanaan kebutuhan darah; b. melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah; c. melakukan penyediaan darah dan komponen darah; d. melakukan pendistribusian darah; e. melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah; f. melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai; g. melakukan pembinaan teknis dan pemantauan kualitas pelayanan darah di tingkat provinsi; h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; i. pusat rujukan nasional untuk pelayanan transfusi darah yang melayani rujukan pemeriksaan, rujukan pengetahuan, rujukan informasi dan data; j. pusat penelitian dan pengembangan dalam penapisan teknologi

transfusi darah untuk penerapan yang sesuai dengan kebutuhan setempat; k. koordinator sistem jejaring penyediaan darah dalam merancang jejaring pelayanan transfusi darah lintas wilayah dalam bentuk sistem informasi teknologi dan bekerja sama dengan UTD negara- negara lain dan lembaga swadaya masyarakat; l. koordinator pengumpulan plasma tingkat nasional; m. melakukan penyediaan logistik; dan n. penyediaan darah pendonor secara nasional.

(1) Berdasarkan peraturan menteri ini UTD PMI Pusat Jakarta di tetapkan sebagai UTD tingkat nasional dengan kelas utama. (2) Pemerintah dan PMI bertanggung jawab terhadap pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Darah pada UTD tingkat nasional. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan UTD tingkat nasional diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) UTD tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus memiliki kemampuan pelayanan paling rendah kelas madya. (2) UTD tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun perencanaan kebutuhan darah; b. melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah; c. melakukan penyediaan darah dan komponen darah; d. melakukan pendistribusian darah; e. melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah; f. melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai; g. menyediakan darah pendonor; h. melakukan pembinaan teknis dan pemantauan kualitas pelayanan darah tingkat kabupaten/kota; i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; j. pusat rujukan tingkat provinsi untuk pelayanan transfusi darah yang melayani rujukan pemeriksaan, rujukan pengetahuan, rujukan informasi dan data;

k. pusat penelitian dan pengembangan dalam penapisan teknologi transfusi darah untuk penerapan yang sesuai dengan kebutuhan setempat; dan l. koordinator sistem jejaring penyediaan darah pada provinsi atau wilayah binaan. (3) Pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab terhadap pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Darah pada UTD tingkat provinsi. (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) UTD tingkat provinsi pada provinsi yang sama, Gubernur MENETAPKAN pembagian wilayah binaan untuk setiap UTD dan jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

(1) UTD tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c memiliki kemampuan pelayanan paling rendah kelas pratama. (2) UTD tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. menyusun perencanaan kebutuhan darah; b. melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah; c. melakukan penyediaan darah dan komponen darah; d. melakukan pendistribusian darah; e. melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah; dan f. melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai. (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Darah pada UTD tingkat kabupaten/kota.

(1) UTD dengan kelas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit memiliki kemampuan pelayanan: a. melakukan uji saring darah terhadap Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) dengan metode Nucleic Acid Amplification Technology (NAT), Chemiluminescence Immuno Assay (ChLIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Rapid Test, dan slide test malaria untuk daerah endemis; b. melakukan uji kontaminasi bakteri; c. melakukan uji golongan darah ABO dan rhesus, uji silang serasi, serta skrining dan identifikasi antibodi dengan metode otomatik/slide/tabung/gel;

d. berfungsi sebagai rujukan uji saring darah terhadap Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD), kasus serologi golongan darah dan kasus reaksi transfusi darah secara laboratoris; e. mengolah sekurang-kurangnya 80% dari Whole Blood menjadi komponen darah; dan f. memproduksi jenis komponen darah Whole Blood, Packed Red Cell, Thrombocyte Concetrate, Fresh Frozen Plasma, dan Cryoprecipitate tanpa atau dengan leukodepleted. (2) UTD dengan kelas madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit memiliki kemampuan pelayanan: a. melakukan uji saring darah terhadap Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) dengan Chemiluminescence Immuno Assay (ChLIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Rapid Test, dan slide test malaria untuk daerah endemis; b. melakukan uji golongan darah ABO dan rhesus, serta uji silang serasi dengan metode slide/tabung/gel; c. mengolah sekurang-kurangnya 50% dari Whole Blood menjadi komponen darah; dan d. memproduksi jenis komponen darah Whole Blood, Packed Red Cell, dan Thrombocyte Concetrate. (3) UTD dengan kelas pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c paling sedikit memiliki kemampuan pelayanan: a. melakukan uji saring darah dengan metode rapid test dan slide test malaria untuk daerah endemis; b. melakukan uji golongan darah ABO dan Rhesus, serta uji silang serasi dengan metode slide/tabung/gel; c. mengolah Whole Blood menjadi komponen darah atas permintaan klinisi; dan d. memproduksi jenis komponen darah Whole Blood dan Packed Red Cell.

(1) Struktur organisasi UTD paling sedikit terdiri atas: a. kepala UTD; b. penanggung jawab teknis pelayanan; c. penanggung jawab administrasi; dan d. penanggung jawab mutu.

(2) Kepala UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. MENETAPKAN kebijakan teknis dan rencana kerja UTD; b. menentukan pola dan tata cara kerja; c. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis UTD; d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan UTD; dan e. melakukan koordinasi teknis dengan lintas sektor. (3) Penanggung jawab teknis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab: a. melaksanakan kebijakan teknis dan rencana kerja UTD; b. melaksanakan pola dan tata cara kerja pelayanan darah; c. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pelayanan darah; dan d. melakukan koordinasi teknis pelayanan. (4) Penanggung jawab administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas dan tanggung jawab: a. melaksanakan kegiatan teknis administrasi; b. melaksanakan fungsi koordinasi; dan c. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi administrasi. (5) penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas dan tanggung jawab : a. melaksanakan kebijakan teknis dan rencana kerja pengendalian mutu; b. melaksanakan pola dan tata cara kerja; c. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian mutudan evaluasi kegiatan mutu; dan d. melakukan koordinasi teknis pengendalian mutu.

(1) Kepala UTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memiliki kualifikasi: a. latar belakang pendidikan dokter; b. memiliki sertifikat pelatihan teknis dan manajemen di bidang pelayanan darah; dan c. bersedia bekerja purna waktu di UTD.

(2) Penanggung jawab teknis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b memiliki persyaratan : a. tenaga kesehatan dengan pendidikan paling rendah diploma; b. bersedia bekerja purna waktu di UTD; dan c. memiliki kompetesi di bidang pelayanan darah berdasarkan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen pelayanan darah. (3) Penanggung jawab administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan: a. paling rendah pendidikan diploma; dan b. bersedia bekerja purna waktu di UTD. (4) Penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d memiliki persyaratan: a. tenaga teknisi transfusi darah atau tenaga ahli teknologi laboratorium medik yang memiliki sertifikat pelatihan teknis pengendalian mutu dalam Pelayanan Darah; b. bersedia bekerja purna waktu di UTD; dan c. memiliki kompetensi di bidang pelayanan darah berdasarkan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen pelayanan darah.

Penanggung jawab admistrasi, penanggung jawab teknis dan penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam menjalankan tugasnya berada di bawah pengawasan kepala UTD.

UTD harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, sarana dan prasarana, peralatan, serta ketenagaan.

Lokasi UTD harus memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bangunan UTD harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan. (2) Bangunan UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :

a. ruang administrasi; b. ruang pelayanan pendonor; c. ruang laboratorium; d. ruang penyimpanan darah; e. ruang distribusi; f. ruang pertemuan; dan g. kamar mandi/WC. (3) Jumlah serta luas dari ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

(1) UTD harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan pelayanan yang diberikan. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

UTD harus memiliki peralatan yang memadai sesuai dengan kemampuan pelayanan UTD.

Ketenagaan di UTD terdiri atas: a. staf medis; b. tenaga pelaksana teknis; c. pelaksana administrasi/keuangan; dan d. tenaga penunjang.

(1) Staf medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a memiliki kualifikasi: a. latar belakang pendidikan dokter dan telah mendapatkan pelatihan di bidang transfusi darah; dan b. keterampilan dalam bidang organisasi, manajemen dan teknis pelayanan darah. (2) Tenaga pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b memiliki kualifikasi: a. Teknisi transfusi darah dengan mempunyai latar belakang pendidikan minimal Diploma Teknologi Transfusi Darah; b. tenaga dengan latar belakang pendidikan Diploma Tiga Ahli Pasal 16 ...

Kesehatan yang mempunyai sertifikat pengetahuan dan keterampilan tentang pengolahan, penyimpanan, disitribusi darah, dengan lingkup pekerjaan pada laboratorium uji saring infeksi di UTD; dan/atau c. tenaga dengan latar belakang pendidikan Diploma Tiga Keperawatan untuk lingkup pekerjaan pada rekrutmen pendonor, seleksi pendonor, dan pengambilan darah. (3) Pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c harus mempunyai keterampilan dalam manajemen data, pencatatan dan pelaporan. (4) Tenaga penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi tenaga humas, tenaga teknologi informasi, sopir, dan/atau pekarya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan UTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap penyelenggaraan UTD harus memiliki izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin yang diberikan kepada penyelenggara UTD untuk memberikan Pelayanan Darah. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya izin UTD berakhir.

(1) Izin UTD tingkat nasional diberikan oleh Menteri. (2) Izin UTD tingkat provinsi diberikan oleh Gubernur. (3) Izin UTD tingkat kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota.

(1) Untuk memperoleh izin, penyelenggara UTD mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin dengan melampirkan dokumen:

a. profil UTD, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi; b. denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan; c. surat pernyataan bersedia mengikuti program pemantapan mutu eksternal dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam formulir 6 terlampir; dan d. isian formulir self assessment sesuai klasifikasi UTD yang diinginkan yang meliputi bangunan, sarana dan prasarana, peralatan, sumber daya manusia, dan kemampuan pelayanan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam formulir 7 sampai dengan formulir 10 terlampir; (2) Pemberi izin harus menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan yang telah lengkap atau memberikan informasi apabila berkas permohonan belum lengkap kepada penyelenggara UTD yang mengajukan permohonan. (3) Terhadap berkas permohonan izin UTD tingkat provinsi yang telah lengkap, Gubernur menugaskan pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat provinsi untuk membentuk tim penilai yang terdiri atas unsur Komite Pelayanan Darah, Kementerian Kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, dinas kesehatan provinsi, dan UTD tingkat nasional. (4) Terhadap berkas permohonan izin UTD tingkat kabupaten/kota yang telah lengkap, Bupati/Walikota menugaskan pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat kabupaten/kota untuk membentuk tim penilai yang terdiri atas unsur dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan UTD tingkat provinsi sesuai wilayah binaan. (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menyampaikan laporan hasil penilaian kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. (6) Berdasarkan laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi pemberian atau penolakan permohonan izin UTD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota. (7) Dalam hal permohonan izin diterima, pemberi izin menerbitkan izin UTD berupa surat keputusan dan sertifikat yang memuat kelas UTD dan jangka waktu berlakunya izin.

(8) Dalam hal permohonan izin ditolak, pemberi izin harus memberikan alasan penolakan yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon.

(1) Setiap UTD yang telah memiliki izin dapat mengajukan permohonan perubahan izin. (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terjadi perubahan: a. kepemilikan; b. alamat; c. kelas UTD; dan/atau d. nama rumah sakit bagi UTD yang diselenggarakan oleh rumah sakit.

Ketentuan mengenai tata cara proses pengajuan, penerimaan, penerbitan, dan penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara proses pengajuan, penerimaan, penerbitan, dan penolakan atas permohonan perpanjangan dan perubahan izin.

(1) Dalam memberikan izin UTD, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota harus mempertimbangkan kebutuhan darah dan potensi pendonor darah di wilayah yang bersangkutan. (2) Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan setiap pemberian izin UTD kepada Menteri.

Penyelenggaraan Pelayanan Transfusi Darah di UTD meliputi kegiatan: a. rekrutmen pendonor; b. seleksi pendonor; c. pengambilan darah; d. pengamanan darah; e. pengolahan darah; f. penyimpanan darah; g. pendistribusian darah; dan h. pemusnahan darah.

(1) Rekrutmen pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas: a. pengerahan pendonor; dan b. pelestarian pendonor darah sukarela. (2) Pengerahan pendonor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan kegiatan memotivasi, mengumpulkan dan mengerahkan masyarakat dari kelompok risiko rendah agar bersedia menjadi pendonor darah sukarela. (3) Pelestarian pendonor darah sukarela sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan pendonor darah sukarela untuk dapat melakukan donor darah secara berkesinambungan dan teratur selama hidupnya.

(1) Seleksi pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b bertujuan untuk mendapatkan pendonor potensial risiko rendah terhadap Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) demi menjamin kesehatan dan keselamatan pendonor, resipien, dan petugas. (2) Seleksi pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan riwayat kesehatan pendonor dan pemeriksaan kesehatan.

(1) Pengambilan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c harus memperhatikan keselamatan pendonor darah, terutama terkait jumlah darah yang diambil dan jangka waktu pengambilan darah. (2) Pengambilan darah pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pendonor yang telah lolos seleksi. (3) Pengambilan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada lokasi yang menetap (fixed site) atau berpindah- pindah (mobile site). (4) Lokasi pengambilan darah yang menetap (fixed site) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di gedung UTD atau bangunan lainnya. (5) Lokasi pengambilan darah berpindah-pindah (mobile site) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di dalam kendaraan (mobil pendonor) atau tempat umum yang memenuhi persyaratan. (6) Pengambilan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdokumentasi dengan baik.

(1) Pengamanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d harus dilaksanakan untuk menjaga keselamatan pasien dan mencegah penularan penyakit akibat transfusi darah. (2) Pengamanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara pemeriksaan serologi terhadap semua darah sebelum ditransfusikan. (3) Pemeriksaan serologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: a. uji saring darah pendonor terhadap Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD); dan b. uji konfirmasi golongan darah.

(1) Pengolahan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e diutamakan untuk menyiapkan darah yang aman dan siap pakai untuk transfusi atau pengolahan lain menjadi komponen darah sesuai dengan kebutuhan transfusi. (2) Pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan memisahkan darah lengkap (Whole Blood/WB) dengan prosedur tertentu menjadi komponen darah yang siap pakai seperti darah merah pekat (Packed Red Cell/PRC), buffy coat, konsentrat trombosit (Thrombocyte Concentrate/TC), plasma cair, dan plasma segar beku (Fresh Frozen Plasma /FFP).

Penyimpanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f harus memenuhi persyaratan teknis penyimpanan, baik suhu, tempat, lama penyimpanan maupun persyaratan lain untuk terpeliharanya mutu darah.

(1) Pendistribusian darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g merupakan kegiatan penyampaian darah dari UTD ke rumah sakit melalui BDRS dengan sistem distribusi tertutup dan sistem rantai dingin. (2) Sistem distribusi tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem pendistribusian darah yang harus dilakukan oleh petugas UTD dan petugas rumah sakit tanpa melibatkan keluarga pasien. (3) Sistem rantai dingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyimpanan dan distribusi darah dan produk darah dalam suhu dan kondisi yang tepat dari tempat pengambilan darah pendonor sampai darah ditansfusikan ke pasien.

(1) Pemusnahan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dilakukan terhadap darah yang tidak memenuhi persyaratan dan standar. (2) Pemusnahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UTD atau bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memiliki sarana pengolahan limbah.

(1) Setiap UTD wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UTD. (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tahunan dan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat oleh setiap UTD dan dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (4) Laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat dan dilaporkan: a. UTD tingkat nasional kepada Menteri; dan b. UTD tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota kepada UTD pembinanya dan dinas kesehatan setempat sesuai tingkatan UTD. (5) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir 1, formulir 2, dan formulir 3 terlampir.

Penyelenggaraan pelayanan darah merupakan kegiatan yang bersifat nirlaba.

(1) Dalam rangka kesinambungan Pelayanan Darah serta untuk menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang berkualitas, UTD dapat memungut biaya pengganti pengolahan darah. (2) Biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman

sesuai standar, dalam jumlah cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba. (3) Biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat setempat.

(1) Biaya penggantian pengolahan darah di UTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah dan komponen biaya operasional. (2) Komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh UTD atas biaya bahan non medis dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Transfusi Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (3) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh UTD atas biaya utilities, biaya sumber daya manusia, transportasi, makan minum pendonor, penghargaan pendonor, bahan cetak, dan biaya investasi. (4) Penetapan besaran biaya penyelenggaraan pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan subsidi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan kemampuan masyarakat setempat.

Biaya pengganti pengolahan darah ditetapkan dengan: a. Keputusan Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari Komite Pelayanan Darah bagi UTD tingkat nasional; b. Keputusan Gubernur berdasarkan usulan dari dinas kesehatan provinsi bagi UTD tingkat provinsi; dan c. Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari dinas kesehatan kabupaten/kota bagi UTD tingkat kabupaten/kota.

(1) Setiap rumah sakit wajib memiliki BDRS.

(2) Dalam hal rumah sakit telah memiliki izin penyelenggaraan UTD, pelayanan darah yang dilakukan BDRS harus merupakan pelayanan yang terintegrasi dengan pelayanan UTD.

(1) BDRS mempunyai tugas: a. menerima darah yang sudah di uji saring oleh UTD; b. menyimpan darah dan memantau persediaan darah; c. melakukan uji silang serasi darah pendonor dan darah pasien; d. melakukan rujukan bila ada kesulitan hasil uji silang serasi dan golongan darah ABO/rhesus ke UTD secara berjenjang; e. menyerahkan darah yang cocok bagi pasien di rumah sakit; f. melacak penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah yang dilaporkan dokter rumah sakit; dan g. mengembalikan darah yang tidak layak pakai ke UTD untuk dimusnahkan. (2) Dalam hal BDRS belum mampu melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf f, BDRS dapat melakukan kerja sama dengan BDRS lain atau merujuk ke UTD wilayahnya.

(1) BDRS merupakan unit pelayanan yang ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit dan dapat menjadi bagian dari laboratorium medik di rumah sakit. (2) BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang papan nama sebagai petunjuk pelayanan darah yang diberikannya.

(1) BDRS harus melakukan perencanaan kebutuhan darah di rumah sakit setiap tahun. (2) Perencanaan kebutuhan darah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada UTD di wilayahnya.

BDRS dan laboratorium di rumah sakit dilarang melakukan pemeriksaan uji saring Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) ulang pada darah pendonor.

(1) BDRS harus memenuhi persyaratan bangunan, sarana dan prasarana, peralatan, dan ketenagaan. (2) Persyaratan bangunan, sarana dan prasarana, peralatan, dan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Organisasi BDRS terdiri dari : a. penanggung jawab BDRS; b. staf medis; c. pelaksana teknis; dan d. tenaga administrasi; dan e. tenaga penunjang lain antara lain tenaga humas, tenaga teknologi informasi, sopir, dan/atau pekarya sesuai kebutuhan. (2) Penanggung jawab BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat merangkap sebagai staf medis.

(1) Penanggung jawab BDRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a memiliki kualifikasi paling rendah pendidikan dokter dengan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen Pelayanan Transfusi Darah. (2) Tugas dan tanggung jawab penanggung jawab BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyusun rencana kerja BDRS; b. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis BDRS; c. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan BDRS; dan d. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pemantapan mutu.

Staf medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b memiliki kualifikasi paling rendah pendidikan dokter dan telah mendapatkan pelatihan di bidang transfusi darah dan mempunyai keterampilan dalam bidang teknis dan manajerial pengelolaan Pelayanan Darah di BDRS.

Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c memiliki kualifikasi paling rendah : a. teknisi transfusi darah; dan/atau b. tenaga lain dengan latar belakang pendidikan Diploma Tiga Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang mempunyai sertifikat pengetahuan dan keterampilan tentang pengolahan, penyimpanan, distribusi darah dengan lingkup pekerjaan pada laboratorium uji saring serologi pratransfusi.

Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d paling rendah mempunyai keterampilan dalam manajemen data, pencatatan dan pelaporan.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), BDRS wajib melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala setiap bulan kepada kepala/direktur rumah sakit dan UTD kerja samanya. (2) Pencatatan dan pelaporan RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan Pelayanan Transfusi Darah di rumah sakit. (3) Pencatatan kegiatan BDRS paling sedikit meliputi : a. permintaan darah ke UTD; b. penerimaan darah dari UTD; c. permintaan darah dari dokter di rumah sakit; d. hasil pemeriksaan uji pra transfusi; e. distribusi /pengeluaran darah; f. reaksi transfusi; dan g. pengembalian darah ke UTD.

(4) Pelaporan kegiatan BDRS paling sedikit meliputi: a. persediaan darah; b. Pelayanan Darah yang meliputi jumlah permintaan, jumlah darah yang diberikan, jenis darah, pengembalian darah serta alasannya; dan c. reaksi transfusi. (5) Pelaporan kegiatan BDRS sebgaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formulir 3 terlampir.

(1) Biaya penggantian pengolahan darah di BDRS merupakan biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan pengolahan darah dari UTD dan biaya penyelenggaraan pelayanan darah di BDRS dan ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit. (2) Biaya penggantian pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari biaya penggantian pengolahan darah perkantong dari UTD yang memiliki kemampuan pelayanan dengan metode konvensional. (3) Pelayanan dengan metode konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengolahan darah lengkap menjadi komponen darah berupa sel darah merah pekat, plasma segar beku, plasma cair, dan thrombosit pekat, serta uji saring menggunakan rapid test, dan Chemiluminescence Immuno Assay (ChLIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA).

(1) Biaya penggantian pengolahan darah di BDRS meliputi komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah di rumah sakit dan komponen biaya operasional. (2) Komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BDRS atas biaya bahan non medis dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Darah. (3) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BDRS atas biaya utilities, biaya sumber daya manusia, transportasi, bahan cetak, dan biaya investasi.

(1) Untuk menjamin ketersediaan darah, mutu, keamanan, sistem informasi pendonor darah, akses, rujukan dan efisiensi Pelayanan Darah dibentuk jejaring Pelayanan Transfusi Darah. (2) Jejaring Pelayanan Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah dan sarana komunikasi aktif antar UTD, BDRS, dan dinas kesehatan dalam pelayanan transfusi darah. (3) Jejaring Pelayanan Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berjenjang dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. (4) Jejaring Pelayanan Transfusi Darah tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri. (5) Jejaring Pelayanan Transfusi Darah tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Gubernur. (6) Jejaring Pelayanan Transfusi Darah tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Bupati/Walikota. (7) Pembentukan jejaring Pelayanan Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh sistem informasi sesuai dengan perkembangan teknologi.

(1) Setiap UTD dan BDRS harus terdaftar dalam jejaring Pelayanan Transfusi Darah. (2) UTD tingkat provinsi berkoordinasi dengan UTD tingkat kabupaten/kota dan dinas kesehatan provinsi setempat dalam jejaring Pelayanan Darah tingkat provinsi serta merupakan bagian dari jejaring Pelayanan Transfusi Darah UTD tingkat nasional. (3) UTD tingkat kabupaten/kota berkoordinasi dengan BDRS dan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dalam jejaring Pelayanan Darah tingkat kabupaten/kota serta merupakan bagian dari jejaring Pelayanan Transfusi Darah tingkat provinsi.

(1) Sebagai bagian dari jejaring Pelayanan Transfusi Darah, UTD sebagai penyedia darah dan BDRS sebagai pengguna darah aman harus melakukan perjanjian kerja sama. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi pemenuhan kebutuhan darah rumah sakit,

pengembalian darah yang tidak terpakai dan kadaluarsa, dan kondisi khusus dalam hal UTD tidak dapat memenuhi kebutuhan darah rumah sakit. (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

(1) Bimbingan teknis Pelayanan Transfusi Darah dilakukan secara berjenjang dalam jejaring Pelayanan Transfusi Darah. (2) Bimbingan teknis Pelayanan Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pelayanan Darah melalui sistem distribusi tertutup dan sistem rantai dingin.

(1) Penanggung jawab jejaring Pelayanan Transfusi Darah terdiri atas: a. Komite Pelayanan Darah, untuk tingkat nasional : b. gubernur melalui kepala dinas kesehatan provinsi, untuk tingkat provinsi; dan c. bupati/walikota melalui kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, untuk tingkat kabupaten/kota. (2) Anggota jejaring Pelayanan Transfusi Darah tingkat nasional meliputi dinas kesehatan provinsi, UTD tingkat provinsi, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BDRS, unsur rumah sakit, PMI, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dalam bidang pendonor darah. (3) Anggota jejaring Pelayanan Transfusi Darah tingkat provinsi meliputi dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, UTD, Balai POM, BDRS, unsur rumah sakit, PMI, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dalam bidang pendonor darah. (4) Anggota jejaring Pelayanan Transfusi Darah tingkat kabupaten/kota meliputi dinas kesehatan kabupaten/kota, UTD, Balai POM, BDRS, unsur rumah sakit, PMI, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dalam bidang pendonor darah.

(1) Kegiatan jejaring Pelayanan Transfusi Darah dilakukan melalui: a. pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setahun; b. pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan jejaring; dan c. pengembangan sistem informasi ketersediaan darah. (2) Pembiayaan kegiatan jejaring Pelayanan Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

a. Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan b. sumber dana lain yang tidak meningkat

(1) Setiap UTD dan BDRS wajib dilakukan audit penyelenggaraan Pelayanan Darah. (2) Audit penyelenggaraan Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan audit teknis Pelayanan Darah. (3) Audit penyelenggaraan Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan evaluasi mutu Pelayanan Darah, mengetahui penerapan standar Pelayanan Darah, dan acuan untuk melakukan perbaikan standar Pelayanan Darah. (4) Audit penyelenggaraan Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, tidak konfrontasional, tidak menghakimi dan konfidensial. (5) Audit penyelenggaraan Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit internal dan audit eksternal.

(1) Pelaksanaan audit internal pada UTD dan BDRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) harus dilakukan oleh petugas terkait yang mempunyai kompetensi, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang pelayanan yang diaudit. (2) Audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa review, surveilance dan asesmen terhadap seluruh rangkaian Pelayanan Darah yang diberikan. (3) Hasil audit internal dapat digunakan UTD dan BDRS sebagai hasil evaluasi kerja organisasi.

(1) Audit internal pada UTD meliputi audit terhadap mutu kegiatan rekrutmen pendonor, seleksi pendonor, pengambilan darah, pengamanan darah, pengolahan darah, penyimpanan darah, uji silang serasi, pendistribusian darah dan pemusnahan darah. (2) Audit internal pada UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas bagian mutu disesuaikan dengan tenaga yang ada. (2) Audit internal ...

(3) Pelaksanaan audit internal pada UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada kepala UTD.

(1) Audit penyelenggaraan Pelayanan Darah pada BDRS meliputi audit terhadap mutu kegiatan Pelayanan Transfusi Darah yang dilakukan oleh BDRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. (2) Audit internal pada BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas BDRS yang ditunjuk oleh penangung jawab BDRS. (3) Audit internal pada BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan audit medis yang dilakukan rumah sakit. (4) Hasil audit internal BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada kepala/direktur rumah sakit.

(1) Audit eksternal pada UTD dan BDRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) dilakukan oleh Komite Pelayanan Darah, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan beserta unit pelaksana teknis, dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota, dan UTD secara berjenjang. (2) Audit eksternal pada UTD dan BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (3) Penilaian audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan fasilitas dan sarana, implementasi pemastian mutu rekrutmen pendonor, seleksi pendonor, pengambilan darah, pengamanan darah, pengolahan darah, penyimpanan darah, uji silang serasi, pendistribusian darah dan pemusnahan darah serta menjadi bagian dari tim pembinaan dan pengawasan di daerah. (4) Penilaian audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dilakukan berdasarkan analisis risiko.

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan darah dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas dan sarana sesuai standar yang berlaku; b. implementasi pemastian mutu; c. menyediakan darah yang aman untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan; d. memelihara dan meningkatkan mutu Pelayanan Darah; e. memudahkan akses memperoleh informasi ketersediaan darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan f. meningkatkan kerja sama antara UTD dan BDRS. (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan PMI dan organisasi profesi terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Pelayanan Darah.

(1) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Menteri dibantu oleh Komite Pelayanan Darah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2) Pengawasan di tingkat provinsi dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi dan dan unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan. (3) Pengawasan di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan jejaring kabupaten/kota dan unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berupa rekomedasi yang dilaporkan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam melakukan pembinaan dan pemberian sanksi administratif. (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penundaan perpanjangan izin penyelenggaraan UTD; d. pencabutan sementara izin penyelenggaraan UTD; e. pencabutan izin penyelenggaraan UTD;

f. penundaan perpanjangan izin operasional rumah sakit; g. pencabutan sementara izin operasional rumah sakit; dan/atau h. pencabutan izin operasional Rumah Sakit.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, UTD yang telah melakukan penyelenggaraan Pelayanan Darah sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) UTD dan BDRS yang telah melakukan penyelenggaraan Pelayanan Darah harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 478/Menkes/Per/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, NAFSIAH MBOI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY