Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat Dalam Pelaksanaan Transmigrasi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk melaksanakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan transmigrasi.
2. Kelompok Masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan sejenisnya yang terdaftar secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan

yang berdasarkan Pancasila. 4. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. 5. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. 6. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi. 7. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

8. Masyarakat Transmigrasi adalah transmigran dan penduduk di wilayah pengembangan transmigrasi dan atau lokasi permukiman transmigrasi.
9. Pelayanan pendidikan adalah penyelenggaran pelayanan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
10. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat.
11. Pelatihan adalah sarana pemberdayaan masyarakat transmigrasi yang dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat transmigrasi, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
12. Pendampingan adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi masyarakat transmigrasi.
13. Transparansi adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi.
14. Akuntabel adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi dapat dipertanggungjawabkan.
15. Partisipatif adalah azas pelibatan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan transmigrasi.
16. Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPT adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walilkota sesuai dengan kewenangannya kepada kelompok masyarakat untuk

berperan serta di bidang pelayanan sosial kemasyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi dalam bentuk kegiatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan atau pendampingan. 17. Permohonan adalah dokumen yang diajukan oleh kelompok masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi. 18. Penilaian adalah serangkaian tindakan untuk menilai kelengkapan persyaratan peran serta pelaksanaan transmigrasi. 19. Pejabat Penilai adalah pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemitraan masyarakat. 20. Pejabat Evaluasi Pelaksanaan PPT adalah pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan PPT dibidang kemitraan masyarakat. 21. Pejabat Evaluasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan adalah pejabat pada unit teknis yang membidangi kegiatan sebagaimana ditetapkan di dalam PPT. 22. Unit teknis adalah unit kerja di lingkungan ketransmigrasian yang menangani bidang pendidikan, kesehatan, pelatihan atau pendampingan. 23. Berita Acara Penilaian adalah dokumen yang berisi hasil penilaian atas permohonan peran serta Kelompok Masyarakat. 24. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan PPT adalah dokumen yang berisi hasil evaluasi atas pelaksanaan PPT oleh Kelompok Masyarakat. 25. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan adalah dokumen yang berisi hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan di dalam PPT. 26. Hari adalah Hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya. 27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan desa dan kawasan

perdesaan, pemberdayaan masyrakat desa, percepatan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 28. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam rangka pemberian izin dan persetujuan kepada kelompok masyarakat yang ingin berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi di kawasan transmigrasi.

Peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi harus memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi masyarakat transmigrasi dengan berazaskan transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. bentuk dan persyaratan peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi; b. prosedur pemberian persetujuan peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi; c. hak dan kewajiban kelompok masyarakat sebagai pemegang PPT; d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; dan e. larangan dan sanksi administratif.

Kelompok masyarakat berbentuk: a. organisasi kemasyarakatan; b. yayasan; dan c. perkumpulan.

Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang akan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki legalitas organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. memiliki sarana dan prasarana serta dana pendukung kegiatan pelayanan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan.

Kegiatan pokok peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi terdiri dari: a. pelayanan pendidikan; b. pelayanan kesehatan; dan c. pelatihan atau pendampingan.

Peran serta kelompok masyarakat dalam pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan kegiatan: a. pembentukan dan/atau pengembangan lembaga pendidikan; b. pembentukan dan/atau pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat; c. memberikan pelayanan pendidikan dalam waktu tertentu.

(1) Pembentukan dan/atau pengembangan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki izin pembentukan dan/atau pengembangan dari kementerian terkait; b. bidang pendidikan yang dibentuk dan/atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi; dan c. memiliki rencana kegiatan pengembangan lembaga pendidikan. (2) Pembentukan dan/atau pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki izin pembentukan dan/atau pengembangan dari kementerian terkait; b. bidang kegiatan belajar masyarakat yang dibentuk dan/atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi; dan c. memiliki rencana kegiatan pengembangan lembaga kegiatan belajar masyarakat.

(3) Pemberian layanan pendidikan dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki persetujuan dari Instansi terkait: b. bidang pelayanan pendidikan dalam waktu tertentu yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi; dan c. memiliki rencana kegiatan pemberian layanan pendidikan waktu tertentu.

Peran serta kelompok masyarakat dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat dilaksanakan dengan kegiatan: a. pembentukan dan/atau pengembangan lembaga kesehatan; b. pengembangan pos pelayan terpadu; dan/atau c. memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan, penyembuhan dan penanggulangan dalam waktu tertentu.

(1) Pembentukan dan/atau pengembangan lembaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki izin pembentukan dan/atau pengembangan dari kementerian terkait; b. bidang kegiatan lembaga kesehatan yang dibentuk dan/atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi; dan c. memiliki rencana kegiatan pengembangan lembaga kesehatan.

(2) Pengembangan pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki izin pembentukan dan/atau pengembangan pos pelayanan terpadu dari kementerian terkait; dan b. memiliki rencana kegiatan pengembangan lembaga pos pelayanan terpadu. (3) Pemberian layanan pendidikan dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, harus memenuhi rsyarat sebagai berikut: a. memiliki persetujuan dari Instansi terkait: b. bidang pelayanan kesehatan dalam waktu tertentu yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi; dan c. memiliki rencana kegiatan pemberian layanan kesehatan waktu tertentu.

(1) Peran serta kelompok masyarakat dalam pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat dilaksanakan dengan kegiatan: a. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan; dan/atau b. penyediaan tenaga pelatihan. (2) Peran serta kelompok masyarakat dalam pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat dilaksanakan dengan kegiatan: a. penyediaan tenaga pendamping; dan/atau b. pengembangan advokasi.

Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan bidang pelatihan dan kurikulum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

b. memiliki tenaga pelatih yang sesuai dengan bidang pelatihan yang akan dikembangkan; dan c. memiliki rencana kegiatan pengembangan lembaga pelatihan.

(1) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. menentukan bidang pendampingan yang akan dikembangkan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi setempat; b. memiliki tenaga pendamping yang sesuai dengan bidang pendampingan yang akan dikembangkan; c. pendamping bersedia menetap di lokasi selama kegiatan pendampingan; dan d. memiliki rencana kegiatan pendampingan. (2) Kegiatan pengembangan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. menentukan bidang advokasi yang akan dikembangkan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi setempat; b. memiliki tenaga advokasi yang sesuai dengan kebutuhan advokasi yang akan dikembangkan; c. tenaga advokasi yang menetap di lokasi selama kegiatan advokasi; dan d. memiliki rencana kegiatan advokasi.

PPT diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali kota sesuai kewenangannya berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dibidang ketransmigrasian.

Menteri mendelegasikan wewenang pemberian PPT kepada Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemitraan masyarakat dalam hal apabila kegiatan peran serta kelompok masyarakat berada di 2 (dua) daerah provinsi atau lebih.

Gubernur mendelegasikan wewenang pemberian PPT kepada Kepala Dinas Provinsi yang menangani urusan ketransmigrasian dalam hal apabila kegiatan peran serta kelompok masyarakat berada di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih dalam satu daerah provinsi.

Bupati/Walikota mendelegasikan wewenang pemberian PPT kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian, dalam hal apabila kegiatan peran serta kelompok masyarakat berada di daerah kabupaten/kota.

Pejabat yang menerima pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal

melaporkan setiap penerbitan PPT kepada pemberi delegasi.

(1) Permohonan peran serta kelompok masyarakat untuk kegiatan yang berada di 2 (dua) daerah provinsi atau lebih disampaikan kepada menteri melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemitraan masyarakat. (2) Permohonan peran serta kelompok masyarakat untuk kegiatan yang berada di 2 (dua) daerah Kabupaten/Kota atau lebih dalam satu provinsi disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi yang menangani urusan ketransmigrasian. (3) Permohonan peran serta kelompok masyarakat untuk kegiatan yang berada di daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Wali kota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian.

(1) Permohonan peran serta kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dilengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. (2) Formulir surat pemohonan PPT dan rencana kegiatan kelompok masyarakat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penilaian terhadap permohonan peran serta kelompok masyarakat untuk kegiatan yang berada di 2 (dua) Provinsi atau lebih, dilakukan oleh pejabat penilai setingkat eselon II di Direktorat Jenderal yang menangani kemitraan masyarakat. (2) Penilaian terhadap permohonan peran serta kelompok masyarakat untuk kegiatan yang berada di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih dalam satu provinsi, dilakukan oleh pejabat penilai setingkat eselon III di Dinas Provinsi yang menangani urusan ketransmigrasian. (3) Penilaian terhadap permohonan peran serta kelompok masyarakat untuk kegiatan yang berada di Kabupaten/Kota, dilakukan oleh pejabat penilai setingkat eselon III di Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian. (4) Dalam hal penilaian terhadap permohonan peran serta kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pejabat penilai meminta pertimbangan teknis dari satuan kerja terkait dibidang ketransmigrasian pada masing-masing satuan kerja tingkat kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

(1) Penilaian terhadap permohonan terdiri atas: a. penilaian administratif; dan b. penilaian teknis. (2) Penilaian adminstratif meliputi penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Penilaian teknis meliputi penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sesuai bentuk peran serta kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(1) Penilaian administrasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan pada saat diterimanya permohonan. (2) Dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap, pejabat penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meminta kepada pemohon agar melengkapi dokumen persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. (3) Pemohon diminta untuk memaparkan proposal dihadapan pejabat penilai dan dihadiri oleh satuan kerja terkait, paling lama 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. (4) Satuan Kerja terkait memberikan pertimbangan teknis setelah pemaparan rencana kegiatan oleh pemohon selesai dilaksanakan. (5) Pejabat penilai membuat berita acara penilaian setelah pemaparan rencana kegiatan oleh pemohon selesai dan diterimanya pertimbangan teknis satuan kerja terkait. (6) Penerbitan PPT dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya Berita Acara Penilaian. (7) Formulir berita acara penilaian permohonan PPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sekurang- kurangnya memuat: a. identitas penerima PPT; b. lokasi kegiatan; c. ruang lingkup kegiatan; d. hak dan kewajiban penerima PPT e. sumber pembiayaan; dan f. jangka waktu PPT.

PPT diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang setelah jangka waktunya berakhir.

(1) Syarat perpanjangan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah sebagai berikut: a. pemohon masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan b. memenuhi persyaratan bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Permohonan perpanjangan PPT ditujukan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya melalui pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(1) Dalam hal permohonan perpanjangan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh pejabat penilai. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi. (3) Berita Acara Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar persetujuan atau penolakan perpanjangan PPT.

(1) Dalam proses pengajuan, pemberian maupun perpanjangan PPT, kelompok masyarakat tidak dikenakan biaya. (2) Formulir PPT dan formulir permohonan perpanjangan PPT tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemegang PPT berhak: a. melaksanakan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan di dalam PPT; dan b. mendapatkan fasilitasi pembinaan dalam pelaksanaan PPT.

Pemegang PPT berkewajiban: a. memberitahukan rencana kegiatan kepada dinas Provinsi dan dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian sesuai dengan lokasi pelaksanaan kegiatan; b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan bentuk kegiatan yang telah disetujui di dalam PPT; c. melaksanaan kegiatan paling lambat 2 (dua) bulan sejak PPT diterbitkan; d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang menangani urusan ketransmigrasian sesuai dengan kewenangannya melalui pejabat penerbit PPT; dan e. untuk kegiatan peran serta kelompok masyarakat dalam waktu tertentu, penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sejak selesainya kegiatan.

(1) Pembinaan terhadap pemegang PPT baik yang diterbitkan oleh Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemitraan masyarakat. (2) Pembinaan terhadap pemegang PPT yang diterbitkan oleh dinas Provinsi yang menangani urusan ketransmigrasian dilakukan oleh dinas Provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemitraan masyarakat. (3) Pembinaan terhadap pemegang PPT yang diterbitkan oleh dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian dilakukan oleh dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemitraan masyarakat.

Bentuk Pembinaan dapat berupa: a. penyediaan informasi yang terkait dengan kegiatan peran serta yang sedang dilaksanakan oleh pemegang PPT; dan b. sinkronisasi kegiatan peran serta ke dalam rencanan kerja pemerintah yang terkait dengan ketransmigrasian.

(1) Pengawasan terhadap pemegang PPT baik yang diterbitkan oleh Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemitraan masyarakat.

(2) Pengawasan terhadap pemegang PPT yang diterbitkan oleh dinas Provinsi yang menangani urusan ketransmigrasian dilakukan oleh dinas Provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemitraan masyarakat. (3) Pengawasan terhadap pemegang PPT yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian dilakukan oleh dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemitraan masyarakat.

Evaluasi terdiri atas: a. pelaksanaan PPT; dan b. pelaksanaan kegiatan yang ditentukan di dalam PPT.

Evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal yang menangani kemitraan masyarakat; b. Dinas Provinsi yang menangani urusan ketransmigrasian; dan c. Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian.

Evaluasi terhadap pelaksanaan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal yang menangani unit teknis terkait; b. Dinas Provinsi yang menangani urusan ketransmigrasian; c. Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian.

(1) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan kepada pejabat atasannya secara berjenjang. (2) Laporan evaluasi kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menjadi bahan dalam evaluasi pelaksanaan PPT.

(1) Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disampaikan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkat kewenangannya. (2) Formulir evaluasi Pelaksanaan PPT dan Pelaksanaan kegiatan PPT yang ditentukan di dalam PPT tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemegang PPT dilarang: a. mengalihkan PPT ke pihak lain; dan b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan PPT.

Sanksi administratif terdiri atas:

a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; dan d. pencabutan PPT.

(1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, dapat dijatuhkan kepada Pemegang PPT dalam hal: a. tidak melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam PPT paling lambat 2 (dua) sejak PPT diterbitkan; b. tidak melaporkan adanya perubahan kepengurusan dan legalitas organisasi yang sah; c. tidak memberitahukan rencana kegiatan kepada dinas Provinsi dan dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketransmigrasian sesuai dengan lokasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a; d. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 3 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d; atau e. Tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sejak selesainya kegiatan dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e. (2) Sanksi teguran lisan diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Peringatan tertulis berupa: a. peringatan tertulis pertama;

b. peringatan tertulis kedua; dan c. Peringatan tertulis ketiga.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dijatuhkan kepada pemegang PPT apabila tidak melaksanakan kegiatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dijatuhkannya sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah peringatan tertulis pertama pemegang PPT belum menyelesaikan kewajibannya maka pemegang PPT dijatuhkan sanksi peringatan tertulis kedua. (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah peringatan tertulis kedua pemegang PPT belum menyelesaikan kewajibannya maka pemegang PPT dijatuhkan sanksi peringatan tertulis ketiga.

Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 41 Ayat (1) huruf c, dapat dijatuhkan kepada Pemegang PPT dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban setelah dijatuhkan sanksi terguran lisan dan 3 (tiga) kali peringatan tertulis.

Sanksi administratif berupa pencabutan PPT sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) huruf d, dapat dijatuhkan kepada Pemegang PPT dalam hal:

a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; atau b. tidak melakukan kewajibannya setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan penghentian sementara kegiatan.

(1) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh pejabat penerbit PPT. (2) Dalam hal penjatuhan sanksi pencabutan PPT, kegiatan peran serta oleh Pemegang PPT wajib dihentikan. (3) Formulir surat peringatan tertulis, surat penghentian sementara kegiatan dan surat pencabutan PPT terlampir dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Kelompok Masyarakat yang sedang melaksanaan kegiatan peran serta masyarakat di kawasan transmigrasi berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER. 04/MEN/III/2008 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Transmigrasi, wajib menjalankan kegiatan sampai ditetapkan masa berlakunya Peraturan Menteri ini, dan paling kurang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, kelompok masyarakat yang sedang melaksanaan kegiatan peran serta masyarakat di kawasan transmigrasi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2016 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd EKO PUTRO SANDJOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA