Instruksi Presiden (383)

PENANGANAN DAN PENGENDALIAN VIRUS

KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN

GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR

PENYELENGGARAAN PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 2006

PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BATUBARA YANG DICAIRKAN

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL)

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2004 tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Proses Hukum Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang PELAKSANAAN OPERASI TERPADU DALAM KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI MENJELANG DAN SESUDAH

PENGKOORDINASIAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

PERSIAPAN PENYELENGGARAAN

PERCEPATAN PELAKSANAAN

PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN

PEMBERIAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA DEBITUR

PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN

PENYELENGGARAAN PAMERAN PRODUKSI INDONESIA (PPI) 2003

PENGKOORDINASIAN PERENCANAAN UMUM DAN PELAKSANAAN

PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN

PENGENDALIAN PENAMBANGAN PASIR LAUT

PENINGKATAN LANGKAH KOMPREHENSIF

PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN

PEJABAT SEMENTARA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN

LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH ACEH

PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA

PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU ILLEGAL (ILLEGAL LOGGING) DAN

LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF

PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

PENGGUNAAN KOMPUTER DENGAN APLIKASI KOMPUTER

PUSAT INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMATIKA

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

PENETAPAN HARGA DASAR GABAH SERTA

PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA

PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1981 TENTANG

KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PENYALAHGUNAAN

PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH

KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PERTAMBANGAN TANPA IZIN

PEMBANGUNAN PULAU SABANG MENJADI

PERMASALAHAN ORANG-ORANG INDONESIA

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang GERAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN DAN GIZI

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1999 tentang PENELITIAN DUGAAN ADANYA HARTA KEKAYAAN, MANTAN PRESIDEN SOEHARTO DI LUAR NEGERI (BATAL)

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang LANGKAH-LANGKAH PEMANTAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA RI DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMOR TIMUR