PAKET KEBIJAKAN EKONOMI MENJELANG DAN SESUDAH

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI MENJELANG DAN SESUDAH

BERAKHIRNYA

PROGRAM KERJASAMA DENGAN INTERNATIONAL MONETARY FUND

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kerjasama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia

dengan International Monetary Fund (IMF) selama ini telah turut

serta meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia;

• bahwa untuk lebih mendayagunakan kemampuan sumber-sumber

ekonomi dalam negeri guna menjaga dan meningkatkan daya tahan

ekonomi Indonesia secara berkelanjutan, Pemerintah telah

merumuskan program-program sebagai pedoman kebijakan ekonomi

menjelang dan sesudah berakhirnya program kerjasama dengan

IMF;

• bahwa dalam pelaksanaan program-program tersebut, diperlukan

kesamaan pemahaman, kesatuan tindak dan keterpaduan langkah dari

unsur-unsur lembaga pemerintahan;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengeluarkan

Instruksi Presiden tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan

Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan IMF;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagaimana

telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang Undang Dasar

1945;

1. Undang ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Dalam Negeri;

5. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;

6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

7. Menteri Pertanian;

8. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

9. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Menteri Perhubungan;

11. Menteri Kelautan dan Perikanan;

12. Menteri Kesehatan;

13. Menteri Pendidikan Nasional;

14. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

15. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

16. Menteri ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

2. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;

3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

BAPPENAS;

1. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;

2. Sekretaris Negara;

3. Jaksa Agung Republik Indonesia;

4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Kepala Badan Pertanahan Nasional;

7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

8. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan;

9. Para Gubernur;

10. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan kebijakan ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya

program kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) dengan

sasaran pokok:

• memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro ;

• melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan; dan

• meningkatkan investasi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

KEDUA : Dalam pencapaian sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA, agar memperhatikan program-program sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai pedoman

kebijakan ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya program

kerjasama dengan IMF.

KETIGA ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan

kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat mengkordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para

Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen serta Jaksa Agung

Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai lingkup koordinasinya.

KELIMA : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertanggung jawab atas

pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara

berkala kepada Presiden.

KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KELIMA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

membentuk Tim Pemantauan .

KETUJUH : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dengan

Gubernur Bank Indonesia dalam hal pelaksanaan Instruksi Presiden ini

berkaitan dengan bidang tugas dan kewenangan Bank Indonesia.

KEDELAPAN : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab

dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Presiden secara berkala.

Instruksi...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V Nahattands