PENGKOORDINASIAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PENGKOORDINASIAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor

18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah berkewajiban

untuk merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan

Pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan

dalam Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi;

• bahwa dalam perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Strategis

Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, diperlukan

kesamaan pemahaman, keserempakan tindak, dan keterpaduan langkah

dari seluruh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

• bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, dipandang perlu menugaskan Menteri Negara Riset dan

Teknologi untuk mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan

Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi dengan Instruksi Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839);

1. Undang ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 206);

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4219);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Menteri Negara Riset dan Teknologi

Untuk :

PERTAMA : Mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Strategis

Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai arah,

prioritas utama, dan kerangka kebijakan Pemerintah di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi dengan instansi terkait.

KEDUA : Dalam mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Strategis

Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Menteri Negara Riset dan Teknologi :

• Memberikan perhatian secara khusus kepada aspek-aspek :

1. Penguatan kapasitas penelitian dan pengembangan yang merupakan

landasan fundamental bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi dan penguatan penguasaan ilmu-ilmu dasar, serta ilmu-ilmu

sosial dan budaya;

1. Penguatan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Penguatan kemampuan rekayasa dan inovasi pada kegiatan industri

yang daya saing produksinya sangat dipengaruhi oleh faktor teknologi;

1. Penguatan kemampuan audit teknologi yang dilaksanakan sejalan

dengan pemberdayaan Standardisasi Nasional Indonesia serta

penumbuhan kecintaan produk dalam negeri.

• Mengikutsertakan dan/atau memperhatikan pemikiran dan pandangan dari

pihak yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

• Menyusun program kegiatan dalam Kebijakan Strategis Pembangunan

Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dirumuskan ke dalam

bidang-bidang dan kegiatan pelaksanaannya secara utuh, kongkrit, dan

menyeluruh.

• Memperhatikan upaya pelestarian lingkungan hidup dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Strategis

Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Menteri Negara

Riset dan Teknologi dapat membentuk Tim Koordinasi.

KEEMPAT : Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Strategis

Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang hasilnya

dilaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada

Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juni 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI