PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk

telekomunikasi, media dan informasi (Telekomunikasi) secara global akan membawa

dampak pada perubahan pola pikir dan cara panjang masyarakat dalam melakukan

berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam

pertukaran akses informasi;

• bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan Telematika tersebut merupakan

peluang yang harus mempersatukan bangsa dan pemberdayaan masyarakat menuju

suksesnya pembangunan nasional yang berkesinambungan;

• bahwa upaya optimalisasi pemanfaatan Telematika untuk pemberdayaan masyarakat

dan sebagai alat pemersatu bangsa diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh

jajaran aparatur pemerintah dan pihak-pihak lain pengguna Telematika, untuk

melaksanakan memanfaatkan, mengembangkan serta mengambil langkah-langkah

kebijakan strategis dalam pembangunan Telematika;

• bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka

pengembangan pembangunan Telematika Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan

Instruksi Presiden tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telekomunikasi di

Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan

Perubahan Pertama Tahun 1999, dan Perubahan Kedua Tahun 2000;

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);

1. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika

Indonesia;

MENGINSTRUKSIKAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Kepada : …

Kepada:

1. Menteri;

2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;

3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;

4. Panglima Tentang Nasional Indonesia;

5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Jaksa Agung Indonesia;

7. Gubernur;

8. Bupati/Walikota.

Untuk:

PERTAMA:

Melaksanakan lebih lanjut pengembangan dan pendayagunaan Telematika dengan berpedoman pada

Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia sebagaimana

tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini;

KEDUA:

Memfasilitasi kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan dan pendayagunaan Telematika;

KETIGA:

Kegiatan pengembangan dan pendayagunaan Telematika sebagaimana dimaksud dalam diktum

PERTAMA dan KEDUA, dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Telematika Indonesia

(TKTI) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000;

KEEMPAT:

Instruksi Presiden ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan setiap tahap kegiatan

pelakanaannya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 24 April 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

ABDURRAHMAN WAHID