PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU ILLEGAL (ILLEGAL LOGGING) DAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU ILLEGAL (ILLEGAL LOGGING) DAN

PEREDARAN

HASIL HUTAN ILLEGAL DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER

DAN TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa pelanggaran dan kejahatan di bidang kehutanan khususnya tindakan penebangan

kayu liar (illegal logging) dan peredaran hasil hutan illegal di dan dari Kawasan Ekosistem

Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, sudah sangat memprihatinkan, karena itu

perlu segera diambil langkah-langkah tegas dan terpadu oleh semua instansi pemerintah

yang terkait;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2034);

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

1. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem

Leuser;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

Para pejabat tersebut pada Diktum PERTAMA sampai KEDELAPAN untuk mengambil langkah-langkah

tegas dan segera menanggulangi pelanggaran dan kejahatan di bidang kehutanan khususnya tindakan

penebangan kayu liar dan peredaran hasil hutan secara illegal di dan dari Kawasan Ekosistem Leuser dan

Taman Nasional Tanjung Puting, masing-masing sebagaimana tersebut di bawah ini.

PERTAMA : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA:

Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan, agar :

1. Mengkoordinasikan seluruh instansi terkait yaitu Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Menteri

Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, Menteri Kehakiman

dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI untuk memberantas kegiatan penebangan kayu

liar dan peredaran hasil hutan illegal;

1. Melakukan konsolidasi dengan kelompok masyarakat yang peduli dengan kelestarian hutan dan

bergerak di bidang hutan dan kehutanan.

KEDUA:

Menteri Kehutanan, agar:

1. Melakukan kegiatan penjagaan hutan dan pengamanan hutan dengan menempatkan Polisi

Khusus Kehutanan dan didukung aparat keamanan pada lokasi strategis;

1. Menindak tegas baik dengan sanksi administratif maupun pidana terhadap aparat kehutanan yang

terbukti terlibat kegiatan penebangan kayu liar dan peredaran hasil hutan illegal;

1. Mencabut izin Hak Pengusahaan Hutan dan Izin Pemanfaatan Kayu yang terbukti melakukan

pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan;

1. Bersama-sama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk melakukan penegakan

hukum terhadap pelaku, pemodal, penadah dan aktor intelektual dengan tuntutan maksimal

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Menyampaikan perintah-perintah Presiden yang berkaitan dengan penebangan kayu liar dan

peredaran hasil hutan illegal kepada para Gubernur dan Bupati terkait.

KETIGA:

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar:

1. Menindak tegas baik dengan sanksi administratif maupun pidana terhadap oknum Kepolisian yang

terbukti melindungi pelaku, pemodal dan penadah kegiatan penebangan kayu liar dan peredaran

hasil hutan illegal;

1. Melakukan perlindungan, pengawalan, pendampingan terhadap Petugas Kehutanan dan Polisi

Khusus Kehutanan secara langsung bila diminta dalam kegiatan operasi pengamanan hutan di

setiap tingkatan satuan dengan tidak memerlukan instruksi dari satuan atasannya;

1. Menugaskan Polisi atau Brimob di pos-pos strategis penebangan kayu liar dan peredaran hasil

hutan illegal;

1. Menindak tegas para pelaku termasuk pemodal, penadah dan aktor intelektual kegiatan

penebangan kayu liar dan peredaran hasil hutan illegal;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menangkap …

2. Menangkap, menahan, dan menyidik para pelaku;

3. Menindak tegas di tempat semua pihak yang melakukan perlawanan kepada aparat yang

bertugas.

KEEMPAT:

Jaksa Agung, agar:

1. Menindak tegas baik dengan sanksi administratif maupun pidana terhadap oknum di lingkungan

Kejaksaan yang terlibat kegiatan penebangan kayu liar dan peredaran hasil hutan illegal;

1. Mempercepat proses yustisi terhadap perkara pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan

yang diserahkan oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan.

KELIMA:

Panglima Tentara Nasional Indonesia, agar:

1. Menindak tegas baik dengan sanksi administratif maupun pidana terhadap oknum aparat di

lingkungan TNI yang terbukti terlibat dalam kegiatan penebangan liar, pengangkutan/ peredaran

hasil hutan illegal, maupun penyelundupan kayu;

1. TNI Angkatan Laut menindak setiap upaya penyelundupan kayu dari wilayah Republik Indonesia;

2. Menindak yayasan, usaha koperasi di bawah naungan TNI beserta oknum yang terlibat yang

melakukan kegiatan penebangan kayu liar dan peredaran hasil hutan illegal.

KEENAM:

Menteri Perindustrian dan Perdagangan, agar:

1. Menindak tegas baik dengan sanksi administratif maupun pidana terhadap oknum Departemen

Perindustrian dan Perdagangan yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam proses

pemberian izin Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH);

1. Mencabut izin IPKH yang tidak mempunyai sumber bahan baku yang jelas dan menampung kayu

hasil penebangan liar;

1. Menutup IPKH yang tidak mempunyai izin dan menindak sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH:

Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, agar:

1. Menindak tegas baik dengan sanksi administratif maupun pidana terhadap oknum Departemen

Perhubungan dan Telekomunikasi yang terbukti terlibat kegiatan pengangkutan hasil hutan dan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

peredaran hasil hutan illegal;

1. Menginstruksikan …

2. Menginstruksikan kepada seluruh Administratur Pelabuhan/ Syah Bandar agar tidak memberikan

pelayanan kepada kapal yang mengangkut kayu illegal;

1. Menindak organisasi pelayaran beserta oknumnya yang mengangkut kayu illegal.

KEDELAPAN:

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, agar:

1. Menindak tegas terhadap oknum hakim yang terbukti menyalahgunakan jabatan dalam proses

pengadilan di bidang kehutanan dengan sanksi administratif dan pidana;

1. Memberikan petunjuk kepada para hakim yang menangani kasus pelanggaran dan kejahatan di

bidang kehutanan agar menerapkan ketentuan yang memberikan hukuman maksimal kepada para

terdakwa;

1. Memenjarakan terpidana kasus penebangan kayu liar dan peredaran hasil hutan illegal di

Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan.

KESEMBILAN:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 19 April 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID