PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH

NON DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan Negara khususnya untuk lebih menertibkan administrasi penerimaan Negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penertiban Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, namun dalam pelaksanaannya tidak efektif, dan dipandang perlu untuk ditegaskan kembali agar sepenuhnya dilaksanakan oleh para Menteri Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indonesische Comptabiliteitswet, Staatsblad 1925 : 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada:

1. Para Menteri Kabinet Republik Indonesia Periode Tahun 1999-2004;
2. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Untuk:

PERTAMA: Menyampaikan semua data mengenai rekening yang ada pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang meliputi nama, nomor, dan saldo rekening pada tanggal 30 April 2000 serta nama bank yang bersangkutan dan kantor pejabat pemilik rekening kepada Menteri Keuangan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2000, tidak termasuk Rekening Bendaharawan Rutin dan Bendaharawan Proyek.

KEDUA: Menyampaikan setiap bulan saldo awal dan saldo akhir serta penerimaan dan pengeluaran pada rekening yang bersangkutan paling lambat pada akhir bulan berikutnya kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, meskipun tidak terdapat perubahan saldo rekening yang bersangkutan.

KETIGA : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETIGA: Menteri Keuangan menyempurnakan Sistem Pengelolaan Kas Negara dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas administrasi keuangan Negara.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID