LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH ACEH

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH ACEH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah bagian integral yang tidak

terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• bahwa permasalahan fundamental yang berkembang di Aceh adalah terjadinya

ketidakpuasan masyarakat dan adanya gerakan separatis bersenjata yang

memerlukan penanganan secara bijak, cermat, menyeluruh, dan terpadu;

• bahwa upaya pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan masalah

Aceh melalui pendekatan persuasif dan dialog dengan gerakan separatis

bersenjata di dalam negeri dan di luar negeri belum menunjukkan tanda-tanda

keberhasilan;

• bahwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam telah mengakibatkan keresahan yang luas dalam

masyarakat dan mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan;

• bahwa gangguan keamanan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan separatis

bersenjata semakin meningkat sampai pada tahap tertentu yang

penanganannya memerlukan upaya-upaya penanggulangan secara khusus;

• bahwa hasil Sidang Kabinet tanggal 12 Maret 2001, pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat tanggal 28 Maret 2001 dan pendapat Dewan Pertimbangan

Agung tanggal 30 Maret 2001 mendukung langkah-langkah penanganan

komprehensif untuk menyelesaikan masalah Aceh;

• bahwa dalam rangka penegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden

tentang langkah-langkah komprehensif meliputi bidang politik, ekonomi, sosial,

hukum, dan ketertiban masyarakat, keamanan, serta informasi dan komunikasi;

Mengingat : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 30 ayat (3) dan (4)

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara

pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Tahun 2000;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839);

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3710);

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Permintaan dan

Pelaksanaan Bantuan Militer (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 45,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1971);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MENGINSTRUKSIKAN : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

4. Menteri Dalam Negeri;

5. Menteri Luar Negeri;

6. Menteri Pertahanan;

7. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

8. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;

9. Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi;

10. Menteri Kesehatan;

11. Menteri Sosial;

12. Menteri Keuangan;

13. Menteri Perhubungan;

14. Menteri Agama;

15. Menteri Pendidikan Nasional;

16. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

17. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;

18. Jaksa Agung;

19. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

21. Kepala Badan Intelijen Negara;

22. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

23. Para Bupati/Walikota di lingkungan Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam;

Untuk : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk :

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan PERTAMA : mengkoordinasikan langkah-langkah terpadu dan

komprehensif di bidang politik, hukum, keamanan dan

ketertiban masyarakat, serta bidang informasi dan

komunikasi, dengan melibatkan masyarakat.

KEDUA : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

mengkoordinasikan langkah-langkah terpadu dan

komprehensif di bidang ekonomi dengan fokus konkritisasi

percepatan pembangunan di sektor pertanian, pembangunan

infrastruktur perekonomian, perluasan lapangan kerja dalam

rangka mendukung penyelesaian masalah Aceh secara lintas

sektoral, dengan melibatkan masyarakat.

KETIGA : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

mengkoordinasikan langkah-langkah terpadu dan

komprehensif dengan fokus konkritisasi percepatan

pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan

bidang terkait lainnya.

KEEMPAT : Menteri Dalam Negeri memfasilitasi dialog dengan seluruh

komponen masyarakat Aceh, mempercepat pemberdayaan

instansi dan aparat pemerintah sampai desa, serta

meningkatkan fungsi pelayanan umum masyarakat.

KELIMA : Menteri Luar Negeri mengintensifkan langkah-langkah

pembinaan opini publik luar negeri dengan menggunakan

dukungan Lembaga Informasi Nasional dan Perwakilan-

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

KEENAM : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEENAM : Menteri Pertahanan meningkatkan kerjasama di bidang

pertahanan dan keamanan dengan Negara Sahabat demi

keberhasilan langkah-langkah pemulihan keamanan.

KETUJUH : Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Menteri

Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, serta Menteri Negara Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah melakukan percepatan rehabilitasi dan

pembangunan infrastruktur, perluasan lapangan kerja dan

kesempatan berusaha, percepatan rehabilitasi sosial serta

menangani masalah pengungsi.

KEDELAPAN : Menteri Perhubungan memberikan dukungan perhubungan

dan telekomunikasi untuk memperlancar 6 (enam) langkah

komprehensif yang dilaksanakan.

KESEMBILAN : Menteri Agama memberikan dukungan kepada kegiatan

pemulihan keamanan melalui pendekatan keagamaan.

KESEPULUH : Menteri Pendidikan Nasional meningkatkan kesadaran

berbangsa dan bernegara di kalangan mahasiswa dan

pelajar serta mendukung penyelesaian masalah pendidikan

nasional lainnya.

KESEBELAS : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia meningkatkan

upaya penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban

masyarakat dan upaya pemulihan keamanan di seluruh

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan mengerahkan

unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu unsur

Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi gangguan

keamanan gerakan separatis bersenjata.

KEDUABELAS : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUABELAS : Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

mengkoordinasikan dukungan terhadap proses pembinaan

dan penegakan hukum.

KETIGABELAS : Menteri Negara Komunikasi dan Informasi mengintensifkan

pembinaan dan pembentukan opini masyarakat bersama

instansi terkait dan masyarakat.

KEMPATBELAS : Jaksa Agung melaksanakan koordinasi dalam usaha

peningkatan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran

hukum.

KELIMABELAS : Panglima Tentara Nasional Indonesia membantu Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya

pemulihan keamanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

melalui upaya mengatasi dan menanggulangi gerakan

separatis bersenjata dengan sasaran terpilih.

KEENAMBELAS : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Panglima

Tentara Nasional Indonesia melaksanakan koordinasi untuk

mewujudkan integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan,

persiapan dan pelaksanaan tugasnya dengan

memperhatikan dan mematuhi hukum, ketentuan, dan

prosedur yang berlaku serta menghormati hak asasi

manusia.

KETUJUHBELAS : Menteri Keuangan menyiapkan anggaran khusus yang

diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEDELAPANBELAS : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDELAPANBELAS : Kepala Badan Intelijen Negara memberikan dukungan

intelijen dalam rangka pelaksanaan 6 (enam) langkah

komprehensif.

KESEMBILANBELAS : Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan para

Bupati/Walikota dalam lingkup Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam melaksanakan upaya pemberdayaan aparatur

dan instansi pemerintah di daerah sampai ke tingkat desa

serta memfungsikan kembali semua pelayanan umum

masyarakat, serta mengendalikan pelaksanaan Instruksi

Presiden dan melaporkan hasilnya kepada para Menteri

Koordinator sesuai bidangnya. Dalam melaksanakan

pengendalian tersebut, Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam dibantu Tim Asistensi Pusat yang berada di

Banda Aceh.

KEDUAPULUH : Membuat program teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan

Instruksi Presiden ini, sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangan masing-masing.

KEDUAPULUHSATU : Melaksanakan langkah-langkah komprehensif ini selama 4

(empat) bulan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dan

dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh

terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEDUAPULUHDUA : Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Menteri

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengatur lebih

lanjut petunjuk umum Instruksi Presiden ini sesuai bidang

tugas masing-masing.

KEDUAPULUHTIGA : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUAPULUHTIGA : Dalam rangka pengendalian dan pengkoordinasian 6 (enam)

langkah komprehensif penyelesaian masalah Aceh meliputi

bidang politik, ekonomi, sosial, hukum dan ketertiban

masyarakat, keamanan serta komunikasi dan informasi,

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

membentuk Desk Penyelesaian Masalah Aceh dari unsur

masing-masing Menteri Koordinator, selanjutnya melaporkan

langkah yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan kepada

Presiden.

KEDUAPULUHEMPAT: Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh

tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal

dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 11 Oktober 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI