PENANGANAN DAN PENGENDALIAN VIRUS

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PENANGANAN DAN PENGENDALIAN VIRUS

FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk menangani perkembangan virus flu burung (avian influenza) di wilayah Indonesia yang menunjukan peningkatan dan sudah mengarah pada tingkat yang sangat membahayakan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Kesehatan;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Para Gubernur;
6. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Sesuai lingkup tugas dan kewenangannya masing-masing:

• meningkatkan intensitas dan melakukan langkah-langkah konkret dan efisien untuk penanganan dan pengendalian virus flu burung (avian influenza);
• melakukan sosialisasi dan edukasi secara terus menerus mengenai bahaya dan penanggulangan virus flu burung (avian influenza) di daerah yang berisiko tinggi atau daerah endemik virus flu burung (avian influenza).

KEDUA : Para Gubernur dan Bupati/Walikota:

1. memimpin secara aktif penanganan dan pengendalian virus flu burung (avian influenza) di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan semua komponen masyarakat;
2. memusnahkan unggas-unggas yang telah terkontaminasi atau yang dipelihara di permukiman penduduk di wilayah yang terindikasi atau diduga telah terjangkit virus flu burung (avian influenza) dan memberikan kompensasi yang wajar;
3. mengalokasikan dana untuk pelaksanaan penanganan dan pengendalian virus flu burung (avian influenza).

KETIGA : Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing melakukan upaya yang dipandang perlu untuk menangani dan mengendalikan virus flu burung (avian influenza) dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Palang Merah Indonesia (PMI).

KEEMPAT : Panglima TNI melakukan operasi bakti untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka menangani dan mengendalikan virus flu burung (avian influenza).

KELIMA : Menteri Keuangan menyiapkan anggaran dan mengkoordinasikan serta mengoptimalkan pendanaan dalam rangka penanganan dan pengendalian virus flu burung (avian influenza) sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini.

KEENAM : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (avian influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza:

• membentuk satuan tugas dalam rangka penanganan dan pengendalian virus flu burung (avian influenza);
• mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KETUJUH : Menyampaikan laporan implementasi penanganan dan pengendalian virus flu burung (avian influenza) setiap bulan kepada Presiden dan masyarakat luas.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO