PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

• bahwa dalam rangka menjalin dan mempererat persahabatan antara negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina dipandang perlu meniadakan kebijakan khusus di bidang keimigrasian, sehingga hubungan kedua negara terutama dalam hal lalu lintas orang berlangsung sebagaimana layaknya yang berlaku dalam pergaulan internasional;
• sehubungan dengan itu perlu mengeluarkan Instruksi Presiden untuk mencabut kebijakan yang mempersulit dalam pemberian visa bagi warga Negara Republik Rakyat Cina.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3464).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada:

1. menteri Hukum dan Perundang-undangan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Sekretaris Negara;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara.

Untuk: Mencabut kebijakan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1991 yang mempersulit pemberian visa bagi warga negara Republik Rakyat Cina dan membubarkan Satuan Tugas Pengendalian Lalu Lintas Warga Negara Republik Rakyat Cina di Indonesia serta mencabut izin dan kewenangan untuk mengurus visa bagi warga negara Republik Rakyat Cina yang ada pada perusahaan jasa keimigrasian.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID