KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PERTAMBANGAN TANPA IZIN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PERTAMBANGAN TANPA IZIN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

• bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin telah menimbulkan dampak yang merugikan Negara, yaitu timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, berkurangnya pendapatan Negara dari sektor pertambangan dan hilangnya kepercayaan investor;
• bahwa untuk menanggulangi masalah pertambangan tanpa izin sebagaimana tersebut di atas, perlu segera diambil langkah-langkah secara strategis, terpadu dan terkoordinasi dengan mengikutsertakan semua sektor, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat yang terkait;
• bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada:

1. Menteri Pertambangan dan Energi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Hukum dan Perundang-undangan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Tenaga Kerja;
8. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

10 Menteri Negara Lingkungan Hidup;

1. Menteri Negara Otonomi Daerah;
2. Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah;
3. Jaksa Agung;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Para Gubernur;
6. Para Bupati/Walikota.

Untuk:

PERTAMA: Melakukan upaya-upaya penanggulangan masalah dan penertiban serta penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, secara fungsional dan menyeluruh sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

KEDUA: Menugaskan kepada:

1. Menteri Pertambangan dan Energi :

• melakukan koordinasi dengan para Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/ Walikota, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Kepala Instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin secara terpadu baik di tingkat pusat maupun daerah;
• membentuk Tim Terpadu Pusat untuk melaksanakan program penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin;
• mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program penanggulangan masalah pertambahan tanpa izin secara lintas sektoral/ instansi dengan melibatkan peran serta masyarakat;
• melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin secara berkala kepada Presiden.

1. Para Gubernur dan para Bupati/Walikota untuk :

• membentuk Tim Terpadu Daerah untuk melaksanakan koordinasi dengan Tim Terpadu Pusat dan seluruh instansi terkait di daerah masing-masing dalam melaksanakan program penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin;
• melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kelancaran dan keamanan semua usaha pertambangan di wilayahnya dalam rangka mendorong terlaksananya pertambangan yang baik (good mining practice) serta menjaga dan memelihara citra pemerintah yang baik (good governance).

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing melakukan tindakan-tindakan hukum secara tegas kepada semua pihak, baik aparat pemerintah maupun masyarakat yang terlibat kegiatan pertambangan tanpa izin.

KETIGA: Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA agar dilaksanakan secara terpadu dengan:

1. Menghormati hak-hak ulayat dan kepentingan masyarakat adat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengarahkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha termasuk kegiatan usaha pertambangan secara benar dan legal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila diperlukan melakukan tindakan represif secara hukum.
3. Memperhatikan alokasi sumber daya alam bagi masyarakat setempat.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Memperhatikan kemitraan usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

2. Memperhatikan …

3. Memperhatikan sarana dan prasarana kesejahteraan dan harmonisasi kehidupan antara masyarakat perusahaan dan masyarakat setempat.

4. Menciptakan kemungkinan kemitraan antara koperasi atau usaha kecil dengan pengusaha menengah dan pengusaha besar di luar kegiatan pokok pertambangan.

5. Megupayakan adanya penegakan hukum (law enforcement) dan pemberlakuan hukum (law in order) guna terjaminnya kepastian usaha pertambangan.

KEEMPAT: Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID