PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, mempercepat kemajuan

desa dan menghadapi persaingan global dipandang perlu melakukan percepatan

pembangunan perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang yang

didukung oleh penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu dikeluarkan Instruksi

Presiden tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999

tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3848);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Susunan Kabinet Periode

Tahun 1999-2004;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

2. Menteri Keuangan;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menteri …

2. Menteri Pertanian

3. Menteri Kehutanan;

4. Menteri Pendidikan Nasional;

5. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

7. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;

8. Menteri Kelautan dan Perikanan;

9. Menteri Negara Riset dan Teknologi;

10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

11. Gubernur seluruh Indonesia;

12. Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui penerapan dan pengembangan teknologi

tepat guna sebagai tanggung jawab Pemerintah untuk mendorong, menumbuhkan, meningkatkan,

mengembangkan perekonomian masyarakat memeratakan pembangunan, mengentaskan kemiskinan

serta pengembangan wilayah.

KEDUA:

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi

Presiden ini.

KETIGA:

Menteri Keuangan mengatur alokasi pembiayaan dan penyaluran dana untuk mendukung penerapan dan

pengembangan teknologi tepat guna.

KEEMPAT:

Menteri Pertanian memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam mengembangkan sistem dan usaha

agribisnis.

KELIMA : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KELIMA:

Menteri Kehutanan memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan dan pemanfaatan

hutan.

KEENAM:

Menteri Pendidikan Nasional melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna serta

memfasilitasi pemberdayaan masyarakat berwawasan IPTEK melalui lembaga-lembaga pendidikan.

KETUJUH:

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi memfasilitasi penerapan teknologi tepat duna dalam

pengembangan dan perluasan lapangan kerja dan lapangan usaha termasuk di daerah transmigrasi.

KEDELAPAN

Menteri Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam

pengembangan industri kecil dan menengah serta membuka peluang pasar bagi komoditas/produk

unggulan daerah.

KESEMBILAN:

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam

membangun permukiman dan prasarana wilayah.

KESEPULUH:

Menteri Kelautan dan Perikanan memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber

daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

KESEBELAS:

Menteri Negara Riset dan Teknologi mengkoordinasikan pengkajian, penelitian, uji coba dalam penerapan

dan pengembangan teknologi tepat guna.

KEDUABELAS:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengkoordinasikan perencanaan program

penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna secara makro/nasional.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETIGABELAS : …

KETIGABELAS:

Gubernur melakukan:

• memfasilitasi pelaksnaaan kebijakan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;

• koordinasi pengembangan teknologi tepat guna antar kabupaten/Kota.

• Kerjasama pengembangan teknologi tepat guna;

• evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna

di wilayahnya.

KEEMPATBELAS:

Bupati/Walikota melakukan:

• pelaksanaan program penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;

• memfasilitasi penguatan kelembagaan pelayanan teknologi dalam penerapan dan pengembangan

teknologi tepat guna;

• kerjasama dengan lembaga lain dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;

• pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penerapan dan pengembangan teknologi tepat

guna.

KELIMABELAS:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan pedoman

Pelaksanaan Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna sebagaimana tersebut dalam

lampiran Instruksi Presiden ini.

KEENAMBELAS:

Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing

menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden.

KETUJUHBELAS:

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEDELAPANBELAS:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

pada tanggal 9 Maret 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID