Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
INPRES Berlaku

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL)

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL)

SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati

(biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

  1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

  2. Menteri Pertanian;

  3. Menteri Kehutanan;

  4. Menteri Perindustrian;

  5. Menteri Perdagangan;

  6. Menteri Perhubungan;

  7. Menteri Negara Riset dan Teknologi;

  8. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

  9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

  10. Menteri Dalam Negeri;

  11. Menteri Keuangan;

  12. Menteri Negara Lingkungan Hidup;

  13. Gubernur;

  14. Bupati/Walikota;

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah- langkah untuk melaksanakan

percepatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati

(biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sebagai berikut :

  1. Menteri ...

  2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan penyediaan dan

pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan

Bakar Lain.

  1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral :
  • menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyediaan

dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai

Bahan Bakar Lain, yang antara lain memuat jaminan

ketersediaan bahan bakar nabati (biofuel) serta jaminan

kelancaran dan pemerataan distribusinya;

  • menetapkan paket kebijakan insentif dan tarif bagi

pengembangan penyediaan dan pemanfaatan bahan

bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan

berkoordinasi dengan instansi terkait;

  • menetapkan standar dan mutu bahan bakar nabati

(biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain;

  • menetapkan sistem dan prosedur yang sederhana untuk

pengujian mutu bahan bakar nabati (biofuel) sebagai

Bahan Bakar Lain;

  • menetapkan tata niaga yang sederhana dari bahan bakar

nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain ke dalam sistem

tata niaga Bahan Bakar Minyak;

  • melaksanakan sosialisasi

penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan

Bakar Lain;

  • mendorong perusahaan yang bergerak di bidang energi

dan sumber daya mineral untuk memanfaatkan bahan

bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.

  1. Menteri Pertanian :
  • mendorong penyediaan tanaman bahan baku bahan

bakar nabati (biofuel) termasuk benih dan bibitnya;

  • melakukan penyuluhan pengembangan tanaman bahan

baku bahan bakar nabati (biofuel);

  • memfasilitasi ...

  • memfasilitasi penyediaan benih dan bibit tanaman bahan

baku bahan bakar nabati (biofuel);

  • mengintegrasikan kegiatan pengembangan dan kegiatan

pasca panen tanaman bahan baku bahan bakar nabati

(biofuel).

  1. Menteri Kehutanan memberikan izin pemanfaatan lahan

hutan yang tidak produktif bagi pengembangan bahan baku

bahan bakar nabati (biofuel) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

  1. Menteri Perindustrian meningkatkan pengembangan

produksi dalam negeri peralatan pengolahan bahan baku

bahan bakar nabati (biofuel) dan mendorong pengusaha dalam mengembangkan industri bahan bakar nabati (biofuel).

  1. Menteri Perdagangan :
  • mendorong kelancaran pasokan dan distribusi bahan

baku bahan bakar nabati (biofuel);

  • menjamin kelancaran pasokan dan distribusi komponen-

komponen peralatan pengolahan dan pemanfaatan

bahan bakar nabati (biofuel).

  1. Menteri Perhubungan mendorong peningkatan pemanfaatan

bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain di

sektor transportasi.

  1. Menteri Negara Riset dan Teknologi mengembangkan

teknologi, memberikan saran aplikasi pemanfaatan teknologi

penyediaan dan pengolahan, distribusi bahan baku serta

pemanfaan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar

Lain.

  1. Menteri ...

  2. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

membantu dan mendorong koperasi dan usaha kecil dan

menengah untuk berpartisipasi dalam pengembangan

tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) serta pengolahan dan perniagaan bahan bakar nabati (biofuel)

sebagai Bahan Bakar Lain.

  1. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) :
  • mendorong BUMN bidang pertanian, perkebunan

dan kehutanan untuk mengembangkan tanaman bahan

baku bahan bakar nabati (biofuel);

  • mendorong BUMN bidang industri untuk

mengembangkan industri pengolahan bahan bakar

nabati (biofuel);

  • mendorong BUMN bidang rekayasa untuk

mengembangkan teknologi pengolahan bahan bakar

nabati (biofuel);

  • mendorong BUMN bidang energi untuk memanfaatkan

bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.

  1. Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan dan memfasilitasi

pemerintah daerah dan jajarannya serta penyiapan

masyarakat dalam penyediaan lahan di daerah masing-

masing, terutama lahan kritis bagi budidaya bahan baku

bahan bakar nabati (biofuel);

  1. Menteri Keuangan mengkaji peraturan perundang-

undangan di bidang keuangan dalam rangka pemberian

insentif dan keringanan fiskal untuk penyediaan bahan baku

dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan

Bakar Lain.

  1. Menteri Negara Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi

dan komunikasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan

bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang

ramah lingkungan.

  1. Gubernur ...
  1. Gubernur :
  • melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan

pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan

Bakar Lain di daerahnya sesuai dengan kewenangannya;

  • melaksanakan sosialisasi pemanfaatan bahan bakar

nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain di daerahnya;

  • memfasilitasi penyediaan lahan di daerah masing-

masing sesuai dengan kewenangannya terutama lahan

kritis bagi budi daya bahan baku bahan bakar nabati

(biofuel);

  • melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Menteri

Dalam Negeri.

  1. Bupati/Walikota :
  • melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan

pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan

Bakar Lain di daerahnya sesuai dengan kewenangannya;

  • melaksanakan sosialisasi pemanfaatan bahan bakar

nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain di daerahnya;

  • memfasilitasi penyediaan lahan di daerah masing-

masing sesuai dengan kewenangannya terutama lahan

kritis bagi budi daya bahan baku bahan bakar nabati

(biofuel);

  • melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Gubernur.

KEDUA : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya

dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil

pelaksanaannya kepada Presiden secara berkala.

Instruksi ...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 25 Januari 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG

YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands