Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA DAN

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa upaya mewujudkan tertib organisasi pemerintahan dalam

rangka lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Pemerintahan,

dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang

Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga

Pemerintah Non Departemen;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;

1. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Untuk :

PERTAMA : Para Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen

dalam mengambil kebijakan agar memperhatikan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut:

• Dalam …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan merupakan

kebijakan Yang berskala nasional, atau akan mengubah

kebijakan yang ada yang mempunyai dampak luas kepada

masyarakat, Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non

Departemen yang bersangkutan terlebih dahulu meminta

kepada Presiden untuk dibahas dalam Sidang Kabinet

Paripurna atau Sidang Kabinet Terbatas mengenai masalah

dimaksud;

• Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan terkait dengan

lingkup tugas kementerian lain atau lembaga pemerintah non

departemen lain atau bersifat lintas sektoral, Menteri atau

Kepala Lcnibaga Pemerintah Non Departemen yang

bersangkutan terlebih dahulu menyampaikan masalah

dimaksud dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri

Koordinator terkait, guna mendapatkan kesepakatan;

• Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan bersifat kebijakan

kementerian atau lembaga pemerintah non departemen yang

bersangkutan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan

fungsinya, Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non

Departemen rnemutuskan setelah melakukan pengkajian

bersama dengan pejabat internal yang berkompeten di

kementerian atau lembaga pemerintah non departemen

bersangkutan.

KEDUA : Keputusan atas hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA huruf b, dilaporkan Menteri Koordinator yang

lingkup koordinasinya terkait dengan masalah tersebut kepada

Presiden.

KETIGA : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Dalam hal pengambilan kebijakan sebagainiana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA huruf b tidak memperoleh kesepakatan, Menteri

Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan masalah

tersebut menyampaikan tnasalah dimaksud kepada Presiden

untuk mendapatkan keputusan dalatn Sidang Kabinet Paripurna

atau Sidang Kabinet Terbatas.

KEEMPAT : Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan sebagaimana

dimaksud dalani Diktum PERTAMA masih terdapat perbedaan

pendapat mengenai substansinya, perbedaan pendapat tersebut

tidak dapat dipublikasikan kepada masyarakat sampai tercapai

kesepakatan terhadap masalah dimaksud.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan

penuh tanggung jawab.

Instruksi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• 4 –

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 2 Desemher 2004

PRESIDEN KEPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands