PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani dan

pengembangan ekonomi pedesaan, dipandang perlu untuk

menetapkan kebijakan perberasan nasional;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu

untuk menetapkan Instruksi Presiden tentang Penetapan Kebijakan

Perberasan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah

dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;

1. Menteri Pertanian;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

4. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;

5. Menteri Dalam Negeri;

6. Menteri Sosial;

7. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

8. Menteri …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

1. Kepala Badan Pusat Statistik;

2. Kepala Badan Urusan Logistik;

3. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

5. Para Gubernur;

6. Para Bupati dan Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas petani

padi dan produksi beras nasional.

KEDUA : Memberikan dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi

petani padi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani.

KETIGA : Melaksanakan kebijakan harga dasar pembelian gabah dan

beras oleh Pemerintah dengan pedoman sebagai berikut:

• Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling petani dalam

negeri oleh BULOG adalah Rp 1.519,00 (seribu lima ratus

sembilan belas rupiah) per kilogram di gudang BULOG;

• Harga Dasar Pembelian Beras petani dalam negeri oleh

BULOG adalah Rp 2.470,00 (dua ribu empat ratus tujuh

puluh rupiah) per kilogram di gudang BULOG;

• Persyaratan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Persyaratan kualitas terhadap Harga Dasar Pembelian

Gabah Kering Giling sebagaimana dimaksud dalam butir a

adalah sebagai berikut:

1. Kadar air maksimum 14,0 %

2. Butir hampa/kotoran maksimum 3,0 %

3. Butir kuning/rusak maksimum 3,0 %

4. Butir hijau/mengapur maksimum 5,0 %

5. Butir merah maksimum 3,0 %

• Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan

kualitas yang ditetapkan Pemerintah, maka petani atau

kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai

kondisi sesuai table harga yang berlaku.

KEEMPAT : Menetapkan kebijakan impor beras dalam rangka memberikan

perlindungan kepada petani dan konsumen.

KELIMA : Memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan

penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan

rawan pangan.

KEENAM : Para pejabat tersebut pada angka 2 sampai dengan angka 15 di

bidang masing-masing atau bersama-sama memberikan

petunjuk dan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan

Instruksi Presiden ini oleh instansi/pejabat terkait di

lingkungannya, dan Menteri Negara Koordinator Bidang

Perekonomian mengkoordinasikan kebijakan yang diatur

dalam Instruksi Presiden ini.

KETUJUH: …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETUJUH : Ketentuan mengenai Harga Dasar Pembelian gabah dan beras

dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA

berlaku mulai tanggal 1 Januari 2002.

KEDELAPAN : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002 semua ketentuan

tentang penetapan harga dasar gabah dan harga pembelian

dalam rangka pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang

telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini

dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan

Ttd.

Lambock V. Nahattands