LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF

DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH ACEH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah bagian integral yang tidak

terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• bahwa permasalahan fundamental yang berkembang di Aceh adalah terjadinya

ketidakpuasan masyarakat dan adanya gerakan separatis bersenjata yang

memerlukan penanganan secara bijak, cermat, menyeluruh, dan terpadu;

• bahwa upaya pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan masalah Aceh

melalui pendekatan persuasif dan dialog dengan gerakan separatis bersenjata di

dalam negeri dan di luar negeri belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan;

• bahwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Propinsi Daerah

Istimewa Aceh telah mengakibatkan keresahan yang luas dalam masyarakat dan

mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan;

• bahwa gangguan keamanan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan separatis

bersenjata semakin meningkat sampai pada tahap tertentu yang penanganannya

memerlukan upaya-upaya penanggulangan secara khusus;

• bahwa hasil Sidang Kabinet tanggal 12 Maret 2001, pendapat Dewan Perwakilan

Rakyat tanggal 28 Maret 2001 dan pendapat Dewan Pertimbangan Agung tanggal

30 Maret 2001 mendukung langkah-langkah penanganan komprehensif untuk

menyelesaikan masalah Aceh;

• bahwa dalam rangka penegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang langkah-langkah

komprehensif meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan ketertiban

masyarakat, keamanan, serta informasi dan komunikasi;

Mengingat …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 30 ayat (3) dan (4)

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada

Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3710);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Permintaan dan Pelaksanaan

Bantuan Militer (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 45, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1971);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden kepada

Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari;

MENGINSTRUKSIKAN : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;

2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan

Keamanan;

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

3. Menteri Luar Negeri;

4. Menteri Pertahanan;

5. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

6. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;

7. Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi;

8. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;

9. Menteri Keuangan;

10. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;

11. Menteri Agama;

12. Menteri Pendidikan Nasional;

13. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah;

1. Jaksa Agung;

2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

4. Kepala Badan Intelijen Negara;

5. Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

6. Para Bupati/Walikota di lingkungan Propinsi Daerah

Istimewa Aceh;

Untuk : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk :

PERTAMA :

Wakil Presiden mengendalikan dan mengkoordinasikan 6 (enam)

langkah komprehensif penyelesaian masalah Aceh meliputi bidang

politik, ekonomi, sosial, hukum, dan ketertiban masyarakat,

keamanan serta informasi dan komunikasi, selanjutnya melaporkan

semua langkah yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan kepada

Presiden.

KEDUA :

Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan

mengkoordinasikan langkah-langkah terpadu dan komprehensif di

bidang politik, sosial, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat,

serta bidang informasi dan komunikasi, dengan melibatkan

masyarakat.

KETIGA :

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan

langkah-langkah terpadu dan komprehensif di bidang ekonomi

dengan fokus konkritisasi percepatan pembangunan di sektor

pertanian, pembangunan infrastruktur perekonomian, perluasan

lapangan kerja dalam rangka mendukung penyelesaian masalah

Aceh secara lintas sektoral, dengan melibatkan masyarakat.

KEEMPAT :

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melaksanakan

penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Otonomi

Khusus Aceh, memfasilitasi dialog dengan seluruh komponen

masyarakat Aceh, mempercepat pemberdayaan instansi dan aparat

pemerintah sampai desa, meningkatkan fungsi pelayanan umum

masyarakat serta mengintensifkan pembinaan opini masyarakat

bersama-sama dengan semua instansi terkait.

KELIMA : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KELIMA :

Menteri Luar Negeri mengintensifkan langkah-langkah pembinaan

opini publik luar negeri dengan menggunakan dukungan Lembaga

Informasi Nasional dan Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di

luar negeri.

KEENAM :

Menteri Pertahanan meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan

dan keamanan dengan Negara Sahabat demi keberhasilan langkah-

langkah pemulihan keamanan.

KETUJUH :

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Menteri Kesehatan dan

Kesejahteraan Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta

Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

melakukan percepatan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur,

perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, percepatan

rehabilitasi sosial serta menangani masalah pengungsi.

KEDELAPAN :

Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi memberikan dukungan

perhubungan dan telekomunikasi untuk memperlancar 6 (enam)

langkah komprehensif yang dilaksanakan.

KESEMBILAN :

Menteri Agama memberikan dukungan kepada kegiatan pemulihan

keamanan melalui pendekatan keagamaan.

KESEPULUH :

Menteri Pendidikan Nasional meningkatkan kesadaran berbangsa dan

bernegara di kalangan mahasiswa dan pelajar serta mendukung

penyelesaian masalah pendidikan nasional lainnya.

KESEBELAS : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KESEBELAS :

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia meningkatkan upaya

penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat dan

upaya pemulihan keamanan di seluruh Propinsi Daerah Istimewa

Aceh dengan mengerahkan unsur Kepolisian Negara Republik

Indonesia dibantu unsur Tentara Nasional Indonesia dalam

menghadapi gangguan keamanan gerakan separatis bersenjata.

KEDUABELAS :

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mengkoordinasikan

dukungan terhadap proses pembinaan dan penegakan hukum.

KETIGABELAS :

Jaksa Agung melaksanakan koordinasi dalam usaha peningkatan

dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hukum.

KEEMPATBELAS :

Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia membantu Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya pemulihan

keamanan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh melalui upaya

mengatasi dan menanggulangi gerakan separatis bersenjata dengan

sasaran terpilih.

KELIMABELAS :

Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Panglima Tentara

Nasional Indonesia melaksanakan koordinasi untuk mewujudkan

integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, persiapan dan

pelaksanaan tugasnya dengan memperhatikan dan mematuhi

hukum, ketentuan dan prosedur yang berlaku serta menghormati hak

asasi manusia.

KEENAMBELAS : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEENAMBELAS :

Menteri Keuangan menyiapkan anggaran khusus yang diperlukan

untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KETUJUHBELAS :

Kepala Badan Intelejen Negara memberikan dukungan intelejen

dalam rangka pelaksanaan 6 (enam) langkah komprehensif.

KEDELAPANBELAS :

Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan para Bupati/Walikota

dalam lingkup Daerah Istimewa Aceh melaksanakan upaya

pemberdayaan aparatur dan instansi pemerintah di daerah sampai

ke tingkat desa serta memfungsikan kembali semua pelayanan

umum masyarakat.

KESEMBILANBELAS :

Membuat program teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan

Instruksi Presiden ini, sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangan masing-masing.

KEDUAPULUH :

Melaksanakan langkah-langkah komprehensif ini selama 6 (enam)

bulan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dan dapat

diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap

pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEDUAPULUHSATU :

Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan serta

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatur lebih lanjut

petunjuk umum Instruksi Presiden ini sesuai bidang tugas masing-

masing.

KEDUAPULUHDUA : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUAPULUHDUA :

Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung

jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID