PEMBERIAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA DEBITUR

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBERIAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA DEBITUR

YANG TELAH MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA ATAU

TINDAKAN HUKUM KEPADA DEBITUR

YANG TIDAK MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN

PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002

tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA,

DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 dan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001

tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang

Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun

2001, Badan Penyehatan Perbankan Nasional telah melakukan

Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dengan debitur

yang berbentuk perjanjian Master Of Settlement And Acquisition

Agreement (MSAA), Master Of Refinancing And Note Issuance

Agreement (MRNIA), dan/atau Perjanjian Penyelesaian Kewajiban

Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (Akta Pengakuan

Utang/APU);

• bahwa…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, maka terhadap

debitur yang kooperatif dalam melaksanakan perjanjian dimaksud

perlu diberikan jaminan kepastian hukum dan bagi yang tidak

menandatangani atau tidak melaksanakan perjanjian dimaksud perlu

diberi tindakan hukum yang tegas dan konkret;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, dan huruf b, dan sesuai dengan Keputusan Sidang Kabinet Gotong

Royong tanggal 7 Maret 2002, maka dipandang perlu untuk

mengeluarkan Instruksi Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah

dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat Republik Indonesia Nomor

X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis

Permusyawaran Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi

Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaran Rakyat

Republik Indonesia Tahun 2001;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan

Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh

Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3790);

1. Undang-…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 206);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan

Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3814) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 71, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4102);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 tentang Pengalihan

Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Badan

Penyehatan Perbankan Nasional Kepada Menteri Negara Badan Usaha

Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4136);

1. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite

Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 2000;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua

Komite Kebijakan Sektor Keuangan;

1. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

2. Para Menteri anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menteri…

2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

3. Jaksa Agung Republik Indonesia;

4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi Penyelesaian

Kewajiban Pemegang Saham dalam rangka penyelesaian seluruh

kewajibannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional

berdasarkan perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, baik

yang berbentuk MSAA, MRNIA, dan/atau Akta Pengakuan Utan/APU,

dengan berpedoman pada kebijakan sebagai berikut :

1. Kepada para Debitur yang telah menyelesaikan kewajiban Pemegang

Saham, baik yang berbentuk MSAA, MRNIA, dan/atau Akta

Pengakuan Utang/APU, diberikan bukti penyelesaian berupa

pelepasan dan pembebasan dalam rangka jaminan kepastian hukum

sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut;

1. Kepada para Debitur yang sedang melakukan penyelesaian sesuai

dengan perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, baik

yang berbentuk MSAA, MRNIA, dan/atau Akta Pengakuan

Utang/APU, diberi kesempatan untuk terus dan secepatnya

menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam tenggang waktu yang

ditetapkan oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK);

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Kepada…

2. Kepada para Debitur yang tidak menyelesaikan atau tidak bersedia

menyelesaikan kewajibannya kepada Badan Penyehatan Perbankan

Nasional baik dalam rangka MSAA, MRNIA, dan/atau Akta

Pengakuan Utang/APU sampai dengan berakhirnya batas waktu yang

telah ditetapkan oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK),

diambil tindakan hukum yang tegas dan konkret, yang dilaksanakan

secara terkoordinasi antara Ketua Badan Penyehatan Perbankan

Nasional, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa

Agung Republik Indonesia;

1. Dalam hal pemberian kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam

angka 1 menyangkut pembebasan debitur dari aspek pidana yang

terkait langsung dengan program Penyelesaian Kewajiban Pemegang

Saham, yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan/atau

penuntutan oleh instansi penegak hukum, maka sekaligus juga

dilakukan dengan proses penghentian penanganan aspek pidananya,

yang pelaksanaannya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.KEDUA :Pemberian

bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 1, dilakukan oleh Ketua

Badan Penyehatan Perbankan Nasional setelah mendapat persetujuan

dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan Menteri Negara

Badan Usaha Milik Negara.KETIGA :Melaksanakan Instruksi

Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan

melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Presiden.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi…

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI