PEMBERIAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA DEBITUR

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002

tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA,

DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 dan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001

tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang

Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun

2001, Badan Penyehatan Perbankan Nasional telah melakukan

Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dengan debitur

yang berbentuk perjanjian Master Of Settlement And Acquisition

Agreement (MSAA), Master Of Refinancing And Note Issuance

Agreement (MRNIA), dan/atau Perjanjian Penyelesaian Kewajiban

Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (Akta Pengakuan

Utang/APU);

• bahwa…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, maka terhadap

debitur yang kooperatif dalam melaksanakan perjanjian dimaksud

perlu diberikan jaminan kepastian hukum dan bagi yang tidak

menandatangani atau tidak melaksanakan perjanjian dimaksud perlu

diberi tindakan hukum yang tegas dan konkret;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, dan huruf b, dan sesuai dengan Keputusan Sidang Kabinet Gotong

Royong tanggal 7 Maret 2002, maka dipandang perlu untuk

mengeluarkan Instruksi Presiden;