Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:

1. Akta adalah akta jual beli atau akta pengalihan hak berupa akta otentik atau akta di bawah tangan, dimana dalam hal penjualan hak atas tanah oleh BPPN, akta jual beli haruslah berupa akta otentik yang dapat dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus

sesuai PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 1998. 2. Aset Dalam Restrukturisasi adalah :

a. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Penyehatan dan atau perusahaan terafiliasi Bank Dalam Penyehatan;

b. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud milik atau

menjadi hak atau yang akan dialihkan kepada BPPN;

c. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud milik atau yang menjadi hak Debitur; dan atau

d. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dimiliki oleh atau menjadi hak pemegang saham, direktur atau komisaris, sejauh diperlukan untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pemegang saham, direktur oleh komisaris dari suatu Bank Dalam Penyehatan. 3. Balai Lelang adalah suatu badan usaha yang diberi ijin untuk menyelenggarakan Pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Perbankan, yang berbadan hukum INDONESIA kecuali :

a. Bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih badan hukum INDONESIA dan atau warga negara INDONESIA dengan satu atau lebih badan hukum asing dan atau warga negara asing secara kemitraan namun tidak termasuk Bank Umum yang merupakan konversi dari lembaga keuangan bukan bank; dan

b. Bank Perkreditan Rakyat. 5. Bank Dalam Penyehatan adalah Bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank INDONESIA kepada BPPN guna dilakukan program penyehatan. 6. Debitur adalah setiap perorangan atau badan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kewajiban pembayaran kepada :

a. Bank Dalam Penyehatan

b. BPPN; dan atau

c. Perusahaan Terafiliasi Bank Dalam Penyehatan atau BPPN;

termasuk Bank yang mempunyai kewajiban kepada Bank INDONESIA dalam kaitan dengan Fasilitas Bank INDONESIA. 7. Fasilitas Bank INDONESIA adalah fasilitas surat berharga pasar uang, surat berharga pasar uang khusus, fasilitas dana talangan, fasilitas saldo debet, atau fasilitas pinjaman lain yang diberikan Bank INDONESIA kepada Bank.

8. Kantor Lelang adalah Kantor Lelang Negara atau Balai Lelang.
9. Kantor Lelang Negara adalah kantor lelang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Kantor Pendaftaran mencakup :

a. Badan Pertanahan Nasional untuk segala hak atas tanah yang telah bersertifikat dan hak tanggungan atas tanah;

b. Biro Administrasi Efek tempat dicatatkannya suatu Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasar modal;

c. Camat atau Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat.

d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal di atas 20 dwt atau Syah Bandar untuk kapal dengan ukuran di bawah dwt;

e. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik INDONESIA untuk kendaraan bermotor;

f. Direktorat Sertifikasi dan Kelaikan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk kapal terbang; dan

g. Kantor, badan atau instansi lain yang berfungsi melakukan pencatatan kepemilikan suatu barang atau kekayaan tertentu, termasuk Direksi yang melakukan pencatatan kepemilikan saham dalam buku daftar pemegang saham pada perseroan tertutup, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk pencatatan hak atas kekayaan intelektual, atau tempat didaftarkannya dan atau diperdagangkannya Efek, atau instansi lain yang berfungsi melakukan pencatatan atas kepemilikan atau penjaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Kewajiban Dalam Restrukturisasi adalah kewajiban yang tercatat dalam pembukuan (on balance sheet) dan yang tidak tercatat dalam pembukuan (Off balance sheet) dari atau sehubungan dengan :

a. Bank Dalam Penyehatan dan atau Perusahaan Terafiliasi Bank Dalam Penyehatan;

b. Kekayaan milik Debitur; dan atau

c. Setiap benda berwujud dan abenda tidak berwujud yang dimiliki oleh pemegang saham, direktur dan komisaris Bank Dalam Penyehatan tersebut sejauh diperlukan untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pemegang saham, direktur atau komisaris Bank Dalam Penyehatan. 12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 13. Nasabah Debitur adalah Nasabah Debitur sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Perbankan.

14. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Perbankan.
15. Pelelangan adalah :

a. penjualan umum yang dilakukan oleh Kantor Lelang; atau

b. penawaran umum, pengalihan, atau penjualan Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek tempat terdaftarnya Efek yang bersangkutan. 16. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh BPPN pada Bank Dalam Penyehatan, Debitur dan atau badan hukum lain untuk sementara waktu guna memaksimalkan hasil penyelesaian dan pengeloaan Aset Dalam Restrukturisasi yang pelaksanaannya didasarkan pada PERATURAN PEMERINTAH ini. 17. Perusahaan Terafiliasi adalah perusahaan yang:

a. Lebih dari 20% (dua puluh persen) sahamnya dimiliki oleh satu pemegang saham;

b. Lebih dari 20% (dua puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh satu pemegang saham; dan atau 18. Surat Pernyataan Pembelian Sementara adalah surat di bawah tangan yang dibuat oleh BPPN, yang menunjuk pembeli yang sebenarnya atas suatu barang. 19. Surat Pernyataan Pembelian Sementara adalah surat di bawah tangan yang dibuat oleh BPPN, yang menyatakan maksud BPPN untuk membeli suatu barang untuk sementara waktu sampai dengan ditunjuknya pembeli barang yang sebenarnya. 20. Transaksi Tidak Wajar adalah sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Perbankan. 21. UNDANG-UNDANG Perbankan adalah UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998.

(1) Pendirian badan khusus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Perbankan ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN. (2) Pendirian badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinamakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam PERATURAN PEMERINTAH ini disebut BPPN. (4) BPPN bertugas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diberlakukannya PERATURAN PEMERINTAH ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sepanjang masih diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

(1) Dalam melakukan program penyehatan BPPN mempunyai tugas :

a. Penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank INDONESIA;

b. Penyelesaian aset bank aset fisik maupun kewajiban Debitur melalui Unit Pengelolaan Aset (Aseef Management Unit); dan

c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi. (2) Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari tiap-tiap tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh BPPN. (3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta untuk meningkatkan transparansi, dibentuk lembaga penasehat dan pengawas :

a. Komite Penilaian Independen (Independent Review Committee) sebagai lembaga penasehat; dan

b. Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Financial Sector Action Committee) sebagai lembaga pengawas. (4) Pembentukan serta keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan PRESIDEN.

(1) BPPN dapat menunjuk, menguasakan atau menugaskan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari BPPN.

(2) Tugas-tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri.

(1) BPPN dipimpin oleh seorang Ketua, yangdibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang yang Wakil Ketua. (2) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN berdasarkan usulan Menteri. (3) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Ketua. (4) Ketua bertindak mewakili BPPN dimuka maupun di luar pengadilan. (5) Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan, seorang Wakil Ketua bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPPN. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban pegawai BPPN serta perubahannya ditetapkan oleh Ketua.

BPPN berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(1) Anggaran BPPN bersumber dari penyelesaian dan pengelolaan Aset Dalam Restrukturisasi. (2) Penggunaan Anggaran BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPPN setelah mendapatkan persetujuan Menteri, yang sebelumnya telah mendapat pertimbangan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Financial Sector Action Committee). (3) BPPN mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) kepada Menteri dan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Financial Sector Action Committee) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran BPPN. (4) Penerimaan BPPN yang bersumber dari penyelesaian dan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

digunakan terlebih dahulu untuk menjalankan program penyehatan yang dilakukan oleh BPPN. (5) Apabila terjadi kekurangan atas Anggaran BPPN dalam tahun berjalan, dapat dimintakan tambahan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(1) BPPN berwenang untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dengan cara pemilihan langsung sampai dengan jumlah Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (2) Pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), harus dengan persetujuan Menteri. (3) Tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(1) BPPN berwenang untuk melakukan penjualan aset sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan dilaporkan kepada Menteri. (2) Penjualan aset dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri. (3) Tata cara penjualan aset dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(1) BPPN wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Financial Sector Action Committee) setiap 6 (enam) bulan. (2) Berdasarkan laporan keuangan akhir tahun anggaran, Menteri dengan pertimbangan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Financial Sector Action Committee) MENETAPKAN penggunaan atas kelebihan penerimaan BPPN. (3) Pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Apabila setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan menurut penilaian Pemerintah BPPN telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya BPPN. (2) Dengan berakhirnya BPPN, segala kekayaannya menjadi kekayaan negara. (3) Pengakhiran BPPN serta akibat hukumnya ditetapkan dalam Keputusan PRESIDEN.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPN mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A UNDANG-UNDANG Perbankan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPN dapat : a. Melakukaan tindakan hukum atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi; b. Membentuk divisi atau unit dalam BPPN dengan wewenang yang ada pada BPPN atau pembentukan dan atau Penyertaan Modal Sementara dalam suatu badan hukum untuk menguasai, mengelola, dan atau melakukan tindakan kepemilikan atas Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi dan atau kekayaan milik atau menjadi hak Bank Dalam Penyehatan dan atau BPPN; dan c. Secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan hukum atas atau sehubungan dengan Debitur, Bank Dalam Penyehatan, Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi, dan atau kekayaan yang akan diserahkan atau dialihkan kepada BPPN, meskipun telah diatur secara lain dalam suatu kontrak, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan terkait.

Kewenangan BPPN terhadap Bank Dalam Penyehatan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini berlaku pula terhadap: a. Perusahaan Terafiliasi dari Bank Dalam Penyehatan tersebut apabila terdapat indikasi yang kuat bahwa perusahaan Terafiliasi tersebut turut serta melakukan pelanggaran ketentuan perbankan atau turut mengambil keuntungang dari hasil pelanggaran tersebut; dan b. Aset Dalam Restrukturisasi.

(1) Dalam rangka penyehatan perbankan dan atau pengelolaan kekayaan yang berbentuk portofolio kredit, BPPN dapat melakukan Penyertaan Modal Sementara. (2) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada Bank Dalam Penyehatan, Debitur, dan atau badan hukum lainnya. (3) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dapat dilakukan secara langsung atau melalui pengonversian tagihan BPPN menjadi penyertaan modal.

BPPN setiap waktu dapat melakukan pengalihan modal (divestasi) atas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan cara menjual saham kepada pihak lain.

(1) Penyertaan modal dan pengalihan modal (divestasi) oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaporkan kepada instansi yang terkait. (2) Khusus terhadap perseroan terbuka, selain pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar yang berperedaran luas.

Ketentuan, persyaratan, tata cara penyertaan modal dan pengalihan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan oleh Menteri.

(1) BPPN berwenang untuk meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Dalam Penyehatan dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan BPPN merugikan. (2) Peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran dan atau pengubahan setiap kontrak oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPPN. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberitahukan dengan surat tercatat atau dengan cara lain yang dikirimkan

kepada para pihak ke alamat sesuai kontrak atau alamat lain yang diketahui BPPN.

(1) Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran dan atau pengubahan kontrak oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut ganti rugi yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya. (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

BPPN berwenang untuk melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Penyehatan dan atau BPPN yang dikuasai oleh pihak lain.

(1) Pengosongan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pengosongan yang dikeluarkan oleh BPPN. (2) Surat Perintah Pengosongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat BPPN yang berwenang. (3) Surat Perintah Pengosongan mencantumkan antara lain:

a. Obyek pengosongan;

b. Pemegang hak;

c. Perintah dan batas waktu pengosongan; dan

d. Pertimbangan hukum.

(1) Surat Perintah Pengosongan disampaikan kepada pemegang hak, penghuni dan atau pengelola dengan surat tercatat atau disampaikan dengan cara lain dengan disertai tanda terima yang layak, pada alamat sesuai perjanjian kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, atau dokumen lainnya. (2) Dalam hal alamat pemegang hak, penghuni dan atau pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena sebab apapun tidak diketemukan, Surat Perintah Pengosongan disampaikan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat.

(1) Pelaksanaan pengosongan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh BPPN. (2) Pelaksanaan pengosongan dituangkan dalam Berita Acara Pengosongan yang ditandatangani oleh pejabat sbeagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 2 (dua) orang saksi. (3) Salinan Berita Acara Pengosongan diberitahukan kepada pemegang hak, penghuni, pengelola, atau kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengosongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), BPPN dapat meminta bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang. (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulis oleh pejabat BPPN yang berwenang. (3) Atas permintaan BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), alat negara penegak hukum dan instansi lain yang terkait wajib memberikan bantuan yang diperlukan.

(1) BPPN berwenang untuk mengalihkan dan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi dan Kewajiban Dalam Restrukturisasi baik secara langsung maupun melalui penawaran umum. (2) Dalam melaksanakan pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi, BPPN berwenang untuk mengalihkan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi tersebut dengan harga di bawah nilai buku. (3) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengalihan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

(1) Penerima dan atau pembeli atas pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam PAsal 26, memperoleh seluruh hak dan kewajiban serta segala manfaat yang berkaitan denganya, termasuk hak dan kewajiban berdasarkan suatu kuasa, dalam kedudukan yang sama dengan pihak yang mengalihkan dan atau menjual sebelum terjadinya pengalihan dan atau penjualan tersebut. (2) Penerima dan atau pembeli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi tersebut.

(1) BPPN berwenang mengalihkan dan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang sedang digunakan atau dijaminkan. (2) Pemegang hak jaminan atas Aset Dalam Restrukturisasi yang dialihkan atau dijual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menerima kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai :

a. jaminan;

b. aktual pinjaman yang secara langsung dijamin oleh Aset Dalam Restrukturisasi yang dialihkan dan atau dijual tersebut, atau

c. penjualan bersih setelah dipotong biaya dan atau pajak.

(1) BPPN membuat Surat Keputusan dalam hal melakukan atau menyebabkan dilakukannya pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi kepada pihak ketiga. (2) Dalam hal pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa saham bank, pihak ketiga penerima pengalihan dan atau penjualan tersebut wajib memenuhi ketentuan persyaratan pemegang saham bank yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang dilakukan secara langsung oleh BPPN, dituangkan dalam suatu Akta.

Pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang dilakukan melalui penawaran umum oleh BPPN, dilaksanakan dengan cara Pelelangan.

(1) Hasil pengalihan dan atau atas penjualan Aset Dalam Restrukturisasi dan atau kewajiban Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dipergunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7. (2) Pembagian hasil pengalihan dan atau penjualan sebagaimana

dimaksud dalam ayat(1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan hak memperoleh pemenuhan pembayaran lebih dulu yang berlaku atas piutang negara, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Imbalan atau biaya atas penggunaan jasa pihak-pihak yang ditunjuk oleh BPPN untuk membantu melakukan pengalihan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, mempunyai kedudukan prioritas terhadap hasil pengalihan dan atau penjualan tersebut, sejauh dan terbatas pada jumlah imbalan atas jasa tersebut telah dimuat dalam perjanjian antara pihak-pihak yang ditunjuk tersebut dengan BPPN, atau dengan pihak pemilik Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BPPN dapat mengambilalih dan atau membeli, baik seluruhnya maupun sebagian, secara langsung maupun melalui pelelangan, atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi.

(1) Pengambilalihan dan atau pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bersifat sementara, sampai BPPN dapat menunjuk pihak lain yang akan menjadi pembeli sebenarnya. (2) Dalam hal pengambilalihan dan atau pembelian atas benda-benda tidak bergerak, BPPN membuat Surat Pernyataan Pembelian Sementara dan dicatatkan pada Buku Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah. (3) Penunjukan pihak lain yang akan menjadi pembeli sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Surat Pernyataan Pembelian Sementara. (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilakukan dengan Surat Penunjukan Pembeli. (5) Asli Surat Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disampaikan kepada Kantor Pendaftaran yang berwenang untuk melengkapi syarat pendaftaran peralihan haknya, sedangkan dalam hal pembelian kekayaan atau barang-barang tersebut dilakukan melalui Pelelangan, salinan dari SUrat Penunjukan Pembeli tersebut disampaikan juga kepada Kantor Lelang yang bersangkutan.

(6) Pembelian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat ditingkatkan menjadi pembelian tetap atas nama BPPN dalam hal :

a. Hak atas tanah berakhir jangka waktunya sebelum BPPN dapat menunjuk pihak lain sebagai pembeli yang sebenarnya; atau

b. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) BPPN belum dapat menunjuk pihak lain sebagai pembeli yang sebenarnya.

(1) Akta dan Surat Pernyataan Pembelian Sementara atas pembelian kekayaan atau benda tidak bergerak yang dilakukan secara langsung, disampaikan kepada Kantor Pendaftaran terkait selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pembelian. (2) Salinan Risalah Lelang dan Surat Pernyataan Pembelian

Sementara atas pembelian kekayaan atau benda tidak bergerak yang dilakukan melalui Pelelangan, disampaikan kepada Kantor Pendaftaran terkait selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang. (3) Kantor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) melakukan pencatatan dalam buku pendaftaran yang berlaku bahwa kekayaan atau benda tidak bergerak tersebut berada dalam penguasaan sementara BPPN.

(1) Bukti peralihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 :

a. Dalam hal tidak diperoleh pembeli sebenarnya setelah lewat jangka waktu adalah Akta atau salinan Risalah Lelang yang dilengkapi dengan surat permohonan pembelian tetap oleh BPPN sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (6).

b. Dalam hal telah diperoleh pembeli yang sebenarnya adalah akta atau salinan Risalah Lelang dilengkapi dengan Surat Penunjukan Pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5). (2) Akta atau salinan Risalah Lelang atas pembelian kekayaan atau benda tidak bergerak yang dilakukan sesuai dengan ayat (1) huruf a, disampaikan oleh BPPN kepada Kantor Pendaftaran terkait selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak lewatnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6). (3) Akta atau salinan Risalah Lelang atas pembelian kekayaan atau benda tidak bergerak yang dilakukan sesuai dengan ayat (1) huruf b, disampaikan oleh pembeli kepada Kantor Pendaftaran terkait selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat

Penunjukan Pembeli.

(1) BPPN melakukan program penyehatan terhadap Bank-bank yang telah ditetapkan dan diserahkan oleh Bank INDONESIA kepada BPPN. (2) Kriteria Bank yang ditetapkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

(1) Penyerahan suatu Bank oleh Bank INDONESIA kepada BPPN wajib diikuti dengan menyerahkan informasi dan dokumen yang menyangkut Bank, Direksi, Komisaris dan atau pemegang saham Bank. (2) Penyerahan informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penyerahan suatu Bank oleh Bank INDONESIA kepada BPPN. (3) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain meliputi:

a. Jumlah, jenis dan penggunaan Fasilitas Bank INDONESIA yang telah diberikan kepada Bank tersebut;

b. Rincian jaminan serta status pembebanan hak jaminan yang telah diperoleh Bank INDONESIA untuk menjamin pemenuhan kewajiban Bank tersebut atas Fasilitas Bank INDONESIA yang telah diterimanya;

c. Susunan Direksi dan Komisaris selama 3 (tiga) tahun terakhir;

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir;

e. Informasi mengenai data Nasabah Penyimpan Bank;

f. Informasi mengenai data keuangan Nasabah Debitur, termasuk simpanannya yang berada pada bank lain;

g. Informasi mengenai hasil pemeriksaan dan penelitian yang telah dilakukan Bank INDONESIA terhadap Bank tersebut;

h. Informasi lainnya yang diperlukan oleh BPPN. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi antara lain:

a. Perjanjian yang mendasari pemberian Fasilitas Bank INDONESIA, dokumen pembebanan hak jaminan dan seluruh dokumen pendukungnya;

b. Dokumen pendukung informasi yang dimaksud dalam ayat (2) di atas; dan

Dokumen lainnya yang diperlukan oleh BPPN.

Penyerahan suatu Bank oleh Bank INDONESIA kepada BPPN, diumumkan oleh Bank INDONESIA dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran luas.

Terhitung sejak tanggal penyerahan suatu Bank oleh Bank INDONESIA kepada BPPN dalam rangka penyehatan perbankan : a. Segala hak dan wewenang Direksi Komisaris, pemegang saham, dan Rapat Umum Pemegang Saham Bank Dalam Penyehatan beralih kepada BPPN; dan b. Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham Bank Dalam Penyehatan dilarang melakukan tindakan hukum apapun yang berhubungan dengan Bank Dalam Penyehatan dan kekayaan Bank Dalam Penyehatan, kecuali tindakan hukum tertentu yang disetujui oleh BPPN.

(1) Tata cara yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dan penentuan hak-hak debitur dan komisaris sebagai akibat dari pengambilalihan hak dan kewenangan BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, ditetapkan oleh Ketua BPPN.

(2) Tata cara yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dan penentuan hak-hak karyawan Bank Dalam Penyehatan, didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.

(1) BPPN melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai Bank Dalam Penyehatan Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi, dan atau pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Bank Dalam Penyehatan dan atau setiap Aset Dalam Restrukturisasi. (2) Direksi, Komisaris, pemegang saham dan atau pegawai Bank Dalam Penyehatan, atas permintaan BPPN wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, termasuk memberikan kesempatan melakukan pemeriksaan atas buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen dan penjelasan yang ada pada Bank Dalam Penyehatan. (3) Permintaan keterangan oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan nama, jabatan pejabat BPPN dan keterangan yang dibutuhkan. (4) Untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), BPPN dapat meminta bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang termasuk instansi pemerintah. (5) Dalam hal BPPN memerlukan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang atau pihak lain untuk mendapatkan keterangan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), permintaan BPPN tersebut dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan pihak yang terlibat, atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Bank Dalam Penyehatan.

(1) Dalam melakukan program penyehatan Bank, BPPN berhak dan berwenang untuk antara lain :

a. Menghitung dan MENETAPKAN kerugian yang dialami Bank Dalam Penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan.

b. Mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk melakukan penghapusbukuan atas kredit macet;

c. Mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban Bank Dalam

Penyehatan kepada BPPN dengan nilai buku bersih, atau nilai lain dan atau kepada pihak ketiga dengan nilai pasar;

d. Mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk mengajukan rencana perbaikan, yang meliputi antara lain perbaikan kualitas aktiva produktif, posisi likuidasi, struktur permodalan dan manajemen dengan mengikuti BPPN termasuk mengenai jadwal, tindakan yang akan dilakukan serta hal-hal yang perlu dilakukan;

e. MENETAPKAN jumlah tambahan Modal yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kesehatan yang sama atau lebih dari yang dipersyaratkan oleh Bank INDONESIA;

f. Melakukan Penyertaan Modal Sementara pada Bank Dalam Penyehatan dengan atau tanpa keikutsertaan pemegang saham lama;

g. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Dalam Penyehatan kepada pihak lain baik melalui penunjukan maupun kontrak manajemen;

h. Mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk menyiapkan laporan evaluasi perkembangan Bank Dalam Penyehatan; dan atau

i. Mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk melakukan merger atau konsolidasi, peleburan dengan bank lain, retrukturisasi organisasi dan atau pegawai. (2) Dalam rangka program penyehatan Bank melalui penyertaan Modal Pemerintah atau Penyertaan Modal Sementara oleh BPPN, Bank dimaksud ditetapkan dan diserahkan oleh Bank INDONESIA kepada BPPN untuk dilakukan tindakan penyehatan untuk kemudian diserahkan kembali kepada Bank INDONESIA.

(1) Dalam hal kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diderita oleh Bank Dalam Penyehatan ditimbulkan akibat oleh kesalahan, kelalaian dan atau Transaksi Tidak Wajar dari anggota Direksi, Komisaris dan atau pemegang sahamnya, BPPN berwenang membebankan kerugian serta memperoleh ganti rugi dari pihak yang melakukan perbuatan dimaksud. (2) Tanpa mengurangi wewenang yang telah dimiliki, BPPN dapat mengajukan gugatan atau upaya hukum lain melalui badan peradilan

yang berwenang, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik INDONESIA untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi. (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi ganti rugi dalam jumlah :

a. keuntungan yang diterima oleh orang tersebut akibat dari transaksi itu; dan atau

b. kerugian yang diderita Bank Dalam Penyehatan sebagai akibat dari Transaksi Tidak Wajar tersebut. (4) BPPN berwenang untuk menguasai dan atau menjual benda atau kekayaan yang merupakan obyek dari pengalihan, untuk

memperoleh ganti rugi akibat kesalahan, kelalaian dan atau Transaksi Tidak Wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (5) Terhadapa pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 50 ayat (2) UNDANG-UNDANG Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) BPPN MENETAPKAN Bank Dalam Penyehatan yang tidak dapat disehatkan dan yang telah selesai menjalani program penyehatan, serta menyerahkan kembali Bank Dalam Penyehatan, tersebut kepada Bank INDONESIA. (2) Kecuali terhadap Bank Dalam Penyehatan yang tidak dapat disehatkan, BPPN menyerahkan kembali Bank Dalam Penyehatan kepada Bank INDONESIA setelah sekurang-kurangnya masuk dalam kategori cukup sehat berdasarkan kriteria tingkat kesehatan Bank yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA dan kriteria lain yang ditetapkan oleh BPPN.

(1) Penyerahan Bank Dalam Penyehatan oleh BPPN kepada Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), disertai dengan informasi dan dokumen yang ada pada BPPN. (2) Dengan penyerahan Bank Dalam Penyehatan kepada Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), segala tugas dan wewenang BPPN dalam melaksanakan fungsi penyehatan terhadap Bank Dalam Penyehatan yang bersangkutan berakhir.

(1) Dalam rangka pengamanan kekayaan Bank Dalam Penyehatan, BPPN menguasai Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Kekayaan milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Penyehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi. (3) Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh BPPN dengan menerbitkan Surat Keputusan. (4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dimumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran luas.

BPPN menentukan tata cara yang diperlukan untuk menguasai kekayaan, termasuk Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi sebagai pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini.

(1) Pengumuman Surat Keputusan BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Keputusan tersebut ditetapkan. (2) Keputusan BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) disampaikan kepada Kantor Pendaftaran terkait untuk dilakukan pemblokiran. (3) Kantor Pendaftaran memberikan tanda terima yang diberi tanggal pada saat Keputusan BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.

(4) Tanggal tanda terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), merupakan tanggal pencatatan penguasaan oleh BPPN dengan menyebutkan bahwa Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi yang bersangkutan berada dalam penguasaan BPPN dengan mencantumkan nomor serta tanggal Keputusan BPPN, dan tanda terima tersebut bersama dengan salinan dari Surat Keputusan yang bersangkutan merupakan bukti yang cukup untuk segala keperluan bagi pemegang hak yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut. (5) Terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kantor Pendaftaran tidak dapat melakukan tindakan administratif atau tindakan lainnya yang dapat mengakibatkan pengalihan hak berkenaan dengan kekayaan yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut, kecuali dilakukan pengalihan atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

BPPN melakukan pengelolaan dan pengelompokan Atas Aset Dalam Restrukturisasi yang telah dikuasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dalam rangka memperhatikan dan meningkatkan nilai kekayaan tersebut.

(1) Dalam rangka mengoptimalkan pengembalian keuangan negara, BPPN bertugas melakukan penyelesaian atas Aset Dalam Restrukturisasi. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPPN dapat menunjuk pihak lain yang melakukan pengelolaan Aset Dalam Restrukturisasi.

(3) Penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. Kemampuan;

b. Keahlian;

c. Pengalaman;

d. Kredibilitas; dan

e. Syarat lain yang ditetapkan oleh BPPN.

(1) BPPN dapat melakukan inventarisasi Aset Dalam Restrukturisasi. (2) Dalam melakukan Inventarisasi Aset Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), BPPN dapat menunjuk pihak lain. (3) Ketentuan mengenai inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh BPPN.

(1) Penanganan kredit Bank Dalam Penyehatan atau Aset Dalam Restrukturisasi dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan antara lain :

a. Pemantauan kredit;

b. Peninjauan ulang, pengubahan, pembatalan, pengakhiran dan atau penyempurnaan dokumen kredit dan jaminan;

c. Restrukturisasi kredit;

d. Penagihan piutang;

e. Penyertaan modal pada Debitur;

f. Memberikan jaminan atau penanggungan;

g. Pemberian atau penambahan fasilitas pembiayaan; dan atau

h. Penghapusbukuan piutang. (2) Tata cara, syarat, dan ketentuan untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh BPPN dengan persetujuan Menteri.

(1) Dalam rangka melakukan penagihan piutang Bank Dalam Penyehatan yang sudah pasti, BPPN dapat melakukan penagihan kepada Debitur dengan menerbitkan Surat Paksa. (2) Surat Paksa diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5).

(1) Dalam hal suatu piutang Dalam Penyehatan adalah merupakan bagian dari piutang yang timbul dari suatu pembiayaan secara bersama dengan bank-bank lain, BPPN dapat mewakili bank-bank tersebut untuk melakukan penagihan piutang Bank Dalam Penyehatan bersama-sama dengan piutang bank-bank tersebut terhadap Debitur, tanpa mengesampingkan kewenangan BPPN untuk melakukan upaya penagihan piutang yang merupakan bagian Bank Dalam Penyehatan sendiri. (2) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengeluarkan Surat Paksa dan melakukan tindakan hukum lain sesuai dengan kewenangan BPPN.

(1) Surat Paksa sekurang-kurangnya mencantumkan :

a. Tanggal dan nomor Surat Paksa;

b. Nama, dan identitas Debitur;

c. Domisili Debitur;

d. Jumlah utang Debitur yang sudah pasti;

e. Batas waktu pelunasan;

f. Pertimbangan Hukum; dan

g. Perintah membayar.

(2) Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(1) Penerbitan Surat Paksa dilakukan apabila :

a. Debitur melalaikan kewajiban membayar atau kewajiban lainnya berdasarkan dokumen kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, dan atau dokumen lainnya; dan

b. Kepada Debitur dan atau penanggung utang telah disampaikan surat pemberitahuan atau peringatan melalui surat tercatat untuk membayar, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu oleh Bank Dalam Penyehatan dan atau BPPN. (2) Surat Paksa disampaikan kepada Debitur dan atau penanggung utang secara langsung dengan tanda terima yang layak pada alamat sesuai perjanjian kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, dan atau dokumen lainnya. (3) Dalam hal alamat Debitur dan atau penanggung utang yang dimaksud dalam ayat (2) oleh karena sebab apapun tidak diketemukan, Surat Paksa tersebut disampaikan melalui kantor Kepala Desa atau Kelurahan tempat kedudukan hukum atau alamat terakhir sesuai perjanjian kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, dan atau (4) Dalam hal Debitur dan atau penanggung utang telah dinyatakan atau dalam proses Failit, salinan Surat Paksa disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Kurator, dan dalam hal Debitur dan atau dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, salinan Surat Paksa disampaikan kepada orang atau badan yang diberi wewenang untuk melakukan pemberesan.

(1) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah diterimanya Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, BPPN berwenang melakukan sita eksekusi atas kekayaan milik Debitur. (2) Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan yang dikeluarkan BPPN yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5). (3) Surat Perintah Penyitaan memuat antara lain :

a. Pertimbangan dan dasar hukum;

b. Nama, identitas dan identitas Debitur;

c. Nomor dan tanggal Surat Paksa;

d. Nama, dan jabatan pejabat BPPN yang diperintahkan; dan

e. Keterangan tentang proyek penyitaan. (4) Penyitaan dilakukan oleh juru sita dengan dibantu 2 (dua) orang saksi dan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh juru sita dan 2 (dua) orang saksi tersebut. (5) Berita Acara Penyitaan tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran untuk dicatat oleh pejabat Kantor Pendaftaran yang berwenang pada buku pendaftaran yang terkait tentang adanya penyitaan tersebut. (6) Salinan Berita Acara Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diberitahukan kepada Debitur dan Pengadilan Negeri di wilayah kekayaan milik Debitur yang disita itu terletak.

(1) Penyitaan dapat dilakukan terhadap seluruh kekayaan milik Debitur termasuk kekayaan milik Debitur yang berada dalam penguasaan pihak ketiga. (2) Kekayaan milik Debitur yang tidak dapat disita adalah barang-barang bergerak yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dari Debitur perorangan yaitu :

a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Debitur dan keluarga yang menjadi tanggungannya;

b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;

c. Buku-buku yang secara langsung dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaannya; dan atau

d. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Debitur dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

(1) Atas permohonan BPPN, Pengadilan Negeri dalam waktu secepatnya dapat mengeluarkan penetapan yang berisi pengangkatan atau pencabutan sita jaminan yang telah diletakkan, dengan terlebih dahulu mendengar pendapat para pihak yang berperkara. (2) Dalam hal atas kekayaan Debitur telah diletakkan sita eksekusi terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, atau Badan Urusan piutang dan Lelang Negara atau Kantor Pajak dan sita eksekusi tersebut telah terdaftar di Kantor Pendaftaran sebagaimana mestinya, BPPN sebagai pemegang piutang negara menyampaikan permohonan

kepada Ketua Pengadilan Negeri, atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, atau Kantor Pajak untuk turut serta mengambil bagian yang didahulukan atas hasil lelang eksekusi kekayaan Debitur tersebut. (3) Dalam hal Debitur yang kekayaannya telah dilaksanakan sita eksekusi oleh BPPN dinyatakan pailit, BPPN tetap dapat melakukan tindakan hukum atas hak kebendaannya tersebut. (4) Dalam hal kekayaan Debitur masuk dalam penguasaan Debitur yang telah dinyatakan pailit atau dalam penguasaan Kurator, BPPN menyampaikan salinan Surat Paksa dan tuntutan secara tertulis kepada Kurator dan Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga, untuk ditetapkan selaku kreditur yang didahulukan atas bagian harta pailit. (5) Penjualan kekayaan milik Debitur yang telah disita dilakukan melalui Pelelangan. (6) Pembagian hasil penjualan dimaksud dalam ayat (5), dilaksanakan berdasarkan ketentuan hak memperoleh pemenuhan pembayaran lebih dulu yang berlaku atas piutang negara, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak manapun yang belum memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak mencegah atau menunda pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh BPPN. (2) Dalam hal atas upaya hukum sebagaimana dimaksud di dalam ayat (10) dikeluarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht) memenangkan pihak manapun tersebut, BPPN wajib mematuhi putusan Pengadilan.

(1) Barang yang disita dapat dititipkan kepada Debitur kecuali apabila barang dimaksud berdasarkan pertimbangan BPPN perlu disimpan di tempat lain. (2) Debitur dilarang mengubah bentuk, memindahtangankan, menyewakan, menghilangkan dan atau merusak barang yang telah disita.

(3) Debitur yang melanggar ketentuan pasal ini dikenakan saksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) BPPN menerbitkan Surat Pencabutan Sita atas barang yang telah dilakukan penyitaan, dalam hal utang Debitur telah dibayar lunas yang dikeluarkan oleh BPPN atau dalam hal telah tercapai kesepakatan lain dengan BPPN. (2) Kantor Pendaftaran mencatat pencabutan blokir dan atau pengangkatan sita eksekusi, atas permintaan Debitur yang disertai dengan Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dengan PERATURAN PEMERINTAH ini, Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah dibentuk berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 27 Tahun 1998 ditetapkan sebagai badan khusus yang mempunyai tugas untuk melakukan penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Segala tindakan hukum BPPN dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya berdasarkan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 34 Tahun 1998 dan atau UNDANG-UNDANG Perbankan tetap sah dan mengikat dan segala tindakan BPPN yang masih berlangsung selanjutnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Februari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd. AKBAR TANDUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 30