PEJABAT SEMENTARA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

PEJABAT SEMENTARA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN

PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 227/M Tahun 2001 telah diberhentikan

dengan hormat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Keputusan

Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I

Lembaga Pemerintah Non Departemen, dimana tidak adanya lagi jabatan Wakil

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

• bahwa untuk mengatasi kekosongan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi (BPPT), perlu ditunjuk pejabat sementara Kepala Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi (BPPT);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen;

1. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas

Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

Menteri Negara Riset dan Teknologi;

Untuk : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk :

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,

sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut tentang penuntasan kedudukan, tugas dan fungsi Badan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI