PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BATUBARA YANG DICAIRKAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BATUBARA YANG DICAIRKAN

SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan penyediaan dan pemanfaatan batubara yang dicairkan

(liquefied coal) sebagai Bahan Bakar Lain, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

4. Menteri Perhubungan;

5. Menteri Perindustrian;

6. Menteri Dalam Negeri;

7. Menteri Negara Riset dan Teknologi;

8. Gubernur;

9. Bupati/Walikota;

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan percepatan

penyediaan dan pemanfaatan batubara yang dicairkan sebagai

Bahan Bakar Lain sebagai berikut :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

mengkoordinasikan percepatan pelaksanaan penyediaan dan

pemanfaatan batubara yang dicairkan sebagai

Bahan Bakar Lain.

1. Menteri ...

2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral :

• menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyediaan dan

pemanfaatan batubara yang dicairkan sebagai Bahan Bakar

Lain, yang antara lain memuat jaminan ketersediaan

batubara yang dicairkan serta jaminan kelancaran dan

pemerataan distribusinya;

• menetapkan paket kebijakan insentif dan tarif bagi

pengembangan batubara yang dicairkan sebagai Bahan

Bakar Lain dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;

• menetapkan standar dan mutu Bahan Bakar Lain yang

berasal dari batubara yang dicairkan;

• menjamin ketersediaan pasokan batubara sebagai bahan

baku batubara yang dicairkan;

• menetapkan sistem dan prosedur untuk pengujian mutu

Bahan Bakar Lain yang berasal dari batubara yang

dicairkan;

• menetapkan tata niaga batubara yang dicairkan sebagai

Bahan Bakar Lain ke dalam sistem tata niaga Bahan Bakar

Minyak;

• melaksanakan sosialisasi

penggunaan batubara yang dicairkan sebagai Bahan Bakar

Lain;

• mendorong pelaku usaha di bidang pertambangan

batubara untuk menyediakan bahan baku batubara yang

dicairkan.

1. Menteri Keuangan mengkaji peraturan perundang-undangan

di bidang keuangan dalam rangka pemberian insentif dan

keringanan fiskal untuk penyediaan dan pemanfaatan

batubara yang dicairkan sebagai Bahan Bakar Lain.

1. Menteri ...

2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) :

• mendorong BUMN bidang pertambangan batubara untuk

mendukung penyediaan bahan baku batubara yang

dicairkan;

• mendorong BUMN bidang energi untuk meningkatkan

pemanfaatan batubara yang dicairkan sebagai Bahan Bakar

Lain.

1. Menteri Perhubungan mendorong

peningkatan pemanfaatan batubara yang dicairkan sebagai

Bahan Bakar Lain di sektor transportasi.

1. Menteri Perindustrian meningkatkan pengembangan

produksi dalam negeri peralatan pengolahan bahan baku

batubara yang dicairkan dan mendorong pengusaha untuk

mengembangkan industri pencairan batubara.

1. Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan pemerintah

daerah dan jajarannya dalam pelaksanaan kebijakan

peningkatan penyediaan dan pemanfaatan batubara yang

dicairkan sebagai Bahan Bakar Lain.

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi mengembangkan

teknologi, memberikan saran aplikasi pemanfaatan teknologi

pengolahan bahan baku dan pemanfaatan batubara yang

dicairkan sebagai Bahan Bakar Lain.

1. Gubernur ...

1. Gubernur :

• melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan penyediaan

batubara sebagai bahan baku batubara yang dicairkan di

daerahnya sesuai dengan kewenangannya;

• melaksanakan sosialisasi pemanfaatan batubara yang

dicairkan sebagai Bahan Bakar Lain di daerahnya;

• melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Menteri

Dalam Negeri.

1. Bupati/Walikota :

• melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan penyediaan

batubara sebagai bahan baku batubara yang dicairkan di

daerahnya sesuai dengan kewenangannya;

• melaksanakan sosialisasi pemanfaatan batubara yang

dicairkan sebagai Bahan Bakar Lain di daerahnya;

• melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Gubernur.

KEDUA : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan

penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya

kepada Presiden secara berkala.

Instruksi ...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 25 Januari 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG

YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands