Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang PELAKSANAAN OPERASI TERPADU DALAM KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

PELAKSANAAN OPERASI TERPADU

DALAM KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN

KEADAAN DARURAT SIPIL

DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004 tentang

Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan

Keadaan Darurat Militer Menjadi

Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam, menetapkan Operasi Terpadu yang

meliputi Operasi

Kemanusiaan, Operasi Pemulihan Ekonomi, Operasi Penegakan

Hukum, Operasi Pemantapan Pemerintahan dan Operasi Pemulihan

Keamanan, tetap dilanjutkan;

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, dipandang

perlu untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan Operasi Terpadu

dengan Instruksi Presiden;

Mengingat : 1.Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12, dan

Pasal 28A-J, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Perubahan Keempat

Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908),

Sebagaimana …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2113);

3.Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pernyataan

Perubahan Status Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan

Darurat Militer Menjadi Keadaan

Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 46);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1.Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Ketua Badan

Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat;

2.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Anggota Badan

Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat;

3.Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Anggota

Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat;

4.Menteri Dalam Negeri selaku Anggota Badan Pelaksana Harian

Penguasa Darurat Sipil Pusat;

5.Panglima Tentara Nasional Indonesia selaku Anggota Badan

Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat;

6.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Anggota Badan

Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat;

7.Jaksa Agung selaku Anggota Badan Pelaksana Harian Penguasa

Darurat Sipil Pusat;

8.Kepala Badan Intelijen Negara selaku Anggota Badan Pelaksana Haria

Penguasa Darurat Sipil Pusat;

1. Para ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• 3 –

9 .Para Menteri lainnya selaku Anggota Badan Pelaksana Harian

Penguasa Darurat Sipil Pusat;

1. .Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan

Laut dan Angkatan Udara selaku Anggota Badan Pelaksana Harian

Penguasa Darurat Sipil Pusat

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Penguasa

Darurat Sipil Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk :

PERTAMA : Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Ketua Badan

Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat dan sebagai

Koordinator Pelaksana Operasi Terpadu di tingkat Pusat:

1.Mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan strategis,

perencanaan umum, langkah-langkah komprehensif dan petunjuk

operasional serta melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan

Operasi Terpadu;

2.Membentuk Tim Asistensi dan Monitoring sebagai Aparat Penguasa

Darurat Sipil Pusat yang bertugas memberikan asistensi kepada

Penguasa Darurat Sipil Daerah dan memonitor pelaksanaan Operasi

Terpadu;

3.Menunjuk dan menetapkan Pejabat Penanggung Jawab/ Pelaksana

Harian Operasi dari setiap Operasi di daerah, atas usul dari masing-

masing Penanggung Jawab Kebijakan Strategis Operasi di tingkat

Pusat.

KEDUA ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Anggota Badan

KEDUA :

Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat dan sebagai

Penanggung Jawab Kebijakan Strategis Operasi Pemulihan Ekonomi

di tingkat Pusat, mengkoordinasikan Departemen/Instansi yang berada

dalam lingkup koordinasinya untuk merumuskan dan menetapkan

kebijakan strategis, perencanaan, langkah-langkah komprehensif dan

pedoman pelaksanaan Operasi Pemulihan Ekonomi.

KETIGA : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Anggota

Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat dan sebagai

Penanggung Jawab Kebijakan Strategis Operasi Kemanusiaan di

tingkat Pusat, mengkoordinasikan Departemen/Instansi yang berada

dalam lingkup koordinasinya untuk merumuskan dan menetapkan

kebijakan strategis, perencanaan, langkah-langkah komprehensif dan

pedoman pelaksanaan Operasi Kemanusiaan.

KEEMPAT : Menteri Dalam Negeri selaku Anggota Badan Pelaksana Harian

Penguasa Darurat Sipil Pusat dan sebagai Penanggung Jawab

Kebijakan Strategis Operasi Pemantapan Pemerintahan di tingkat

Pusat, mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan

strategis, perencanaan, langkah-langkah komprehensif dan pedoman

pelaksanaan Operasi Pemantapan Pemerintahan.

KELIMA ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KELIMA : Panglima Tentara Nasional Indonesia selaku Anggota Badan Pelaksana

Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat dan sebagai Penanggung Jawab

Kebijakan Strategis Operasi Pemulihan Keamanan di tingkat Pusat:

1.Mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan strategis,

perencanaan, langkah-langkah komprehensif dan pedoman

pelaksanaan Operasi Pemulihan Keamanan;

2.Menyiapkan dan mengerahkan kekuatan Satuan Tentara Nasional

Indonesia dalam rangka pelaksanaan Operasi Pemulihan Keamanan

sesuai kebutuhan.

KEENAM : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Anggota Badan

Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat dan sebagai

Penanggung Jawab Kebijakan Strategis Operasi Penegakan Hukum di

tingkat Pusat:

1.Mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan strategis,

perencanaan, langkah-langkah komprehensif dan pedoman

pelaksanaan Operasi Penegakan Hukum;

2.Menyiapkan dan mengerahkan satuan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam rangka pelaksanaan Operasi Penegakan Hukum

sesuai kebutuhan.

KETUJUH : Jaksa Agung selaku Anggota Badan Pelaksana Harian Darurat Sipil

Pusat dan sebagai Penanggung Jawab Kebijakan Strategis Operasi

Penegakan Hukum di bidang Penuntutan tingkat Pusat,

mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan strategis,

perencanaan, langkah-

Langkah ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

langkah komprehensif dan pedoman pelaksanaan Operasi Penegakan

Hukum khususnya di bidang Penuntutan.

KEDELAPAN : Kepala Badan Intelijen Negara selaku Anggota Badan Pelaksana Harian

Penguasa Darurat Sipil Pusat, memberikan dukungan intelijen strategis

kepada Penguasa Darurat Sipil Pusat dan Penguasa Darurat Sipil

Daerah dalam rangka pelaksanaan Operasi Terpadu.

KESEMBILAN : Para Menteri selaku Anggota Badan Pelaksana Harian Penguasa

Darurat Sipil Pusat, membantu Ketua Badan Pelaksana Harian

Penguasa Darurat Sipil Pusat dan Penanggung Jawab Kebijakan

Strategis masing-masing Operasi dalam rangka merumuskan kebijakan

strategis, merencanakan langkah-langkah komprehensif, menyusun

pedoman pelaksanaan, serta menyiapkan dan memberikan program

dukungan, pembinaan dan asistensi teknis bagi peningkatan

pelaksanaan Operasi Terpadu sesuai bidang tugas dan fungsi masing-

masing.

KESEPULUH : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut

dan Angkatan Udara selaku Anggota Badan Pelaksana Harian

Penguasa Darurat Sipil Pusat :

1.Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis sesuai

kematraan terhadap satuan-satuan Tentara Nasional Indonesia yang

akan dan sedang melaksanakan

tugas Operasi Pemulihan Keamanan di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam;

1. membantu...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

2.Membantu Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam menyiapkan

dan mengerahkan satuan Tentara Nasional Indonesia sesuai

kematraannya.

KESEBELAS : Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Penguasa

Darurat Sipil Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:

1.Melaksanakan dan mengendalikan Operasi Terpadu di seluruh wilayah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan dibantu oleh:

• Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda;

• Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

• Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2.Dalam pelaksanaan dan pengendalian Operasi Terpadu, Penguasa

Darurat Sipil Daerah dibantu oleh Pejabat Penanggung

Jawab/Pelaksana Harian Operasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh

Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat;

3.Dalam pengambilan setiap keputusan untuk melak-sanakan Operasi

Terpadu, Penguasa Darurat Sipil Daerah wajib menuruti petunjuk dan

perintah yang diberikan oleh Penguasa Darurat Sipil Pusat dan

keputusan yang sifatnya didasarkan atas inisiatif sendiri wajib

melakukan musyawarah dengan seluruh Anggota Pembantu Penguasa

Darurat …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Darurat Sipil Daerah serta memperhatikan masukan maupun pendapat

dari Tim Asistensi dan Monitoring;

4.Bersama dengan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

melakukan penyesuaian dan penyelarasan kegiatan dan program

dukungan Operasi Terpadu yang anggarannya dibiayai dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

dengan anggaran yang dibiayai oleh Anggaran Belanja dan

Pendapatan Negara;

5.Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan Operasi

Terpadu kepada Penguasa Darurat Sipil Pusat melalui Ketua Badan

Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat.

KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Instruksi

Presiden ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam.

KETIGABELAS : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden selaku

Penguasa Darurat Sipil Pusat melalui Ketua Badan Pelaksana Harian

Penguasa Darurat Sipil Pusat sewaktu-waktu atau secara berkala.

Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung

KEEMPATBELAS :

jawab

Instruksi …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juni 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands