Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PERNYATAAN PERUBAHAN STATUS KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini status

Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer di

seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah

menjadi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil.

Pasal 2

(1) Penguasaan Tertinggi Keadaan Bahaya dengan tingkatan

Keadaan Darurat Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dilakukan oleh Presiden selaku Penguasa Darurat Sipil Pusat.

(2) Dalam melakukan penguasaan Keadaan Bahaya dengan

tingkatan Keadaan Darurat Sipil, Presiden dibantu oleh Badan

Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat yang terdiri

dari:

  • Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan

Keamanan;

  • Anggota : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang

Perekonomian;

  1. Menteri Negara Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat;

  1. Menteri ...

PRESIDEN

  1. Menteri Dalam Negeri;

  2. Menteri Luar Negeri;

  3. Menteri Pertahanan;

  4. Menteri Sosial;

  5. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

  6. Menteri Kesehatan;

  7. Menteri Pendidikan Nasional;

  8. Menteri Permukiman dan Prasarana

Wilayah;

  1. Menteri Agama;

  2. Menteri Perhubungan;

  3. Menteri Keuangan;

  4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

  5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

  6. Menteri Kelautan dan Perikanan;

  7. Menteri Pertanian;

  8. Menteri Kehutanan;

  9. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

  10. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah;

  1. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;

  2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

  3. Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

  1. Jaksa Agung;

  2. Kepala ...

PRESIDEN

  1. Kepala Badan Intelijen Negara;

  2. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Darat;

  1. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Laut;

  1. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Udara.

  • Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang

Politik dan Keamanan.

Pasal 3

(1) Penguasaan Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan

Darurat Sipil di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

dilakukan oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah.

(2) Dalam melakukan Penguasaan Keadaan Darurat Sipil di

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Gubernur dibantu oleh:

  1. Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda;

  2. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam;

  1. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam.

Pasal ...

PRESIDEN

Pasal 4

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Penguasa Darurat Sipil

Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kepadanya

diperbantukan Tim yang bertugas memberi asistensi dan

melaksanakan monitoring, sebagai aparat Penguasa Darurat Sipil

Pusat yang bertugas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 5

(1) Dalam melakukan kewenangan dan kewajibannya Penguasa

Darurat Sipil Daerah wajib menuruti petunjuk-petunjuk dan

perintah yang diberikan oleh Penguasa Darurat Sipil Pusat dan

bertanggungjawab kepadanya melalui Ketua Badan Pelaksana

Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat.

(2) Dalam mengambil setiap keputusan, Penguasa Darurat Sipil

Daerah wajib melakukan musyawarah dengan seluruh anggota

pembantu Penguasa Darurat Sipil Daerah.

Pasal 6

(1) Operasi Terpadu yang telah dilaksanakan selama Keadaan

Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer, tetap

dilanjutkan oleh Penguasa Darurat Sipil.

(2) Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

selaku Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil

Pusat ditetapkan sebagai Koordinator Pelaksana Operasi

Terpadu ditingkat pusat.

Pasal ...

PRESIDEN

Pasal 7

Dengan berlakunya perubahan status Keadaan Bahaya dengan

tingkatan Keadaan Darurat Militer menjadi Keadaan Bahaya

dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil, penahanan yang

dilakukan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah dialihkan kepada

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tahanan Kepolisian

Negara Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

Keputusan Presiden ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pukul 00.00 WIB tanggal 19

Mei 2004 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, kecuali dicabut atau

diperpanjang dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Agar ...

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2004

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2004

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

ttd

Lambock V, Nahattands

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa sejak diberlakukannya Keadaan Bahaya dengan

tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam yang diikuti pelaksanaan Operasi Terpadu yang

meliputi Operasi Kemanusiaan; Operasi Pemulihan Ekonomi;

Operasi Penegakan Hukum; Operasi Pemantapan Pemerintahan

dan Operasi Pemulihan Keamanan, telah menunjukkan hasil

yang signifikan terhadap kondisi keamanan, ketertiban dan

ketentraman masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan serta

kehidupan sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas

dan untuk memelihara tetap berlanjutnya langkah-langkah

melalui berbagai operasi tersebut pada huruf a, serta setelah

mempertimbangkan dengan seksama pandangan dan dukungan

yang disampaikan oleh DPR RI dalam Rapat Konsultasi antara

Pemerintah dengan DPR RI tanggal 17 Mei 2004, dipandang

perlu melakukan perubahan status Keadaan Bahaya dengan

tingkatan Keadaan Darurat Militer menjadi Keadaan Bahaya

dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam dengan Keputusan Presiden.

MENGINGAT

...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : 1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12,

dan Pasal 28 A-J, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar

1945;

  1. Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan

Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908)

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2113);

  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

  1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4168);

  1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);

  1. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan

Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 54) sebagaimana telah

diperpanjang dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun

2003 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya

Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 135).

Referensi Silang (5)
UU 8/1981 — HUKUM ACARA PIDANA
UU 2/2002 — KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UU 3/2002 — PERTAHANAN NEGARA
KEPPRES /2003 — Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003
KEPPRES 97/2003 — PERNYATAAN PERPANJANGAN KEADAAN BAHAYA