Pasal 2

(1) Penguasaan Tertinggi Keadaan Bahaya dengan tingkatan

Keadaan Darurat Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dilakukan oleh Presiden selaku Penguasa Darurat Sipil Pusat.

(2) Dalam melakukan penguasaan Keadaan Bahaya dengan

tingkatan Keadaan Darurat Sipil, Presiden dibantu oleh Badan

Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat yang terdiri

dari:

• Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan

Keamanan;

• Anggota : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang

Perekonomian;

1. Menteri Negara Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat;

1. Menteri ...

PRESIDEN

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Luar Negeri;

3. Menteri Pertahanan;

4. Menteri Sosial;

5. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

6. Menteri Kesehatan;

7. Menteri Pendidikan Nasional;

8. Menteri Permukiman dan Prasarana

Wilayah;

1. Menteri Agama;

2. Menteri Perhubungan;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

6. Menteri Kelautan dan Perikanan;

7. Menteri Pertanian;

8. Menteri Kehutanan;

9. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah;

1. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;

2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

3. Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

1. Jaksa Agung;

2. Kepala ...

PRESIDEN

1. Kepala Badan Intelijen Negara;

2. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Darat;

1. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Laut;

1. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Udara.

• Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang

Politik dan Keamanan.