Pasal 7

Dengan berlakunya perubahan status Keadaan Bahaya dengan

tingkatan Keadaan Darurat Militer menjadi Keadaan Bahaya

dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil, penahanan yang

dilakukan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah dialihkan kepada

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tahanan Kepolisian

Negara Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana.