Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2004 tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Proses Hukum Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN PROSES HUKUM OLEH KOMISI

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam upaya

pemberantasan korupsi, dipandang perlu mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam

melaksanakan proses hukum yang saat ini berlangsung terhadap

Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, dan dalam

rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu menetapkan Instruksi

Presiden untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses hukum oleh

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penyelenggaraan

pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-

Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah

dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113);

1. Undang-undang …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

1. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pernyataan

Perubahan Status Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat

Militer Menjadi Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat

Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 46);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Ketua Badan

Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat;

1. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk :

PERTAMA : Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam agar memenuhi dan mentaati

permintaan, perintah, dan jadwal proses hukum yang ditetapkan oleh

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sebaik-baiknya,

sehingga pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dapat berjalan tertib, lancar dan berhasil.

KEDUA : Selama melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA, penyelenggaraan tugas pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam dilaksanakan oleh Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam, dan dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggung jawab

kepada Presiden melalui dan dengan memperhatikan arahan Menteri Dalam

Negeri.

KETIGA : Dengan memperhatikan status Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan

Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pelaksanaan tugas dan

kewenangan sehari-hari Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

dilaksanakan sepenuhnya oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan

Keamanan selaku Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil

Pusat, yang dalam pelaksanaannya dapat menugaskan salah seorang

anggota Penguasa Darurat Sipil Daerah Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam.

KEEMPAT : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan

penuh tanggung jawab.

Instruksi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juli 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands