PERCEPATAN PELAKSANAAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999

TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH,

PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI,

KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA,

DAN KOTA SORONG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,

Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota

Sorong dipandang perlu dilakukan percepatan penyiapan sarana dan

prasarana, pembentukan organisasi perangkat Daerah, dan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan daerah;

• bahwa sesuai tuntutan dan perkembangan aspirasi masyarakat serta

kondisi politik Nasional yang kondusif pada saat ini, maka

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Propinsi Irian Jaya Barat perlu

direalisasikan secara terarah, terpadu, terkoordinasi dan

berkesinambungan;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas,

perlu ditetapkan Percepatan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 45

Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi

Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten

Puncak Jaya, dan Kota Sorong, dengan Instruksi Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi

Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian

Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2907);

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890);

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839);

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi

Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten

Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi

Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4151);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3952);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

1. Peraturan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pem-binaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4090);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Dekonsentrasi

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4095);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Tugas Pembantuan

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4106);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri;

1. Menteri Keuangan;

2. Gubernur Propinsi Papua;

3. Bupati/Walikota se Propinsi Papua.

Untuk :

PERTAMA : Menteri Dalam Negeri melakukan percepatan pelaksanaan Undang-undang

Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah,

Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten

Puncak Jaya, dan Kota Sorong, masing-masing dengan tugas sebagai berikut:

• Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

daerah di Propinsi Irian Jaya Barat dan Propinsi Irian Jaya Tengah;

• Mempersiapkan penetapan dan penyesuaian batas-batas wilayah Propinsi

Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, dan Propinsi Irian Jaya;

• Memberikan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Propinsi Irian Jaya Barat

dan Propinsi Irian Jaya Tengah dalam rangka pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah;

• Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Propinsi Irian Jaya

Tengah dan Irian Jaya Barat dalam rangka pembentukan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi;

• Mengaktifkan pejabat Gubernur, para pejabat dan penataan aparatur

Pemerintah Propinsi Irian Jaya Barat dan Propinsi Irian Jaya Tengah serta

mengupayakan dukungan sarana dan prasarana yang memadai;

• Melakukan koordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah

Non Departemen terkait dan mengadakan pertemuan dengan pejabat

Pemerintah Daerah;

• Memberikan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan pelaksanaan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999.

KEDUA : Menteri Keuangan menyiapkan anggaran khusus yang diperlukan dalam

rangka pelaksanaan langkah komprehensif yang belum tertampung dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KETIGA : Gubernur memberikan dukungan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45

Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya,

dan Kota Sorong masing-masing dengan tugas sebagai berikut:

• Pengalihan personil, pembiayaan, asset dan dokumen;

• Supervisi dan dukungan pada pembentukan dan penataan penyelenggaraan

pemerintahan daerah otonom baru.

KEEMPAT ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Bupati/Walikota mendukung untuk memperlancar pengalihan dan penataan

penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 45 Tahun 1999.

KELIMA : Untuk memperlancar percepatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45

Tahun 1999, Menteri Dalam Negeri dapat membentuk Tim Asistensi untuk

memberikan dukungan/bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan

daerah kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam kaitan penyelenggaraan

Pemerintahan Propinsi Irian Jaya Barat dan Propinsi Irian Jaya Tengah.

KEENAM : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan

melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Presiden secara berkala.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI