PERCEPATAN REHABILITASI DAN REVITALISASI

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PERCEPATAN REHABILITASI DAN REVITALISASI

KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT

DI KALIMANTAN TENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mempercepat rehabilitasi dan revitalisasi kawasan Pengembangan Lahan

Gambut di Kalimantan Tengah dan sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 80

Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan

Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

1. Menteri Kehutanan;

2. Menteri Pekerjaan Umum;

3. Menteri Pertanian;

4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

5. Menteri Dalam Negeri;

6. Menteri Keuangan;

7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;

8. Menteri Negara Riset dan Teknologi;

9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala

BAPPENAS;

1. Gubernur Kalimantan Tengah;

2. Walikota Palangka Raya;

13 Bupati Kapuas;

Untuk : ...

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas,

fungsi, dan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan percepatan

rehabilitasi dan revitalisasi kawasan Pengembangan Lahan Gambut

(PLG) di Kalimantan Tengah.

KEDUA Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam

: diktum PERTAMA berpedoman kepada program-program sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KETIGA Untuk mensinergikan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud

: dalam Diktum KEDUA termasuk penyiapan pendanaan, dibentuk Tim

Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan

Tengah yang terdiri dari :

• Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; merangkap Anggota

• Sekretaris : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan merangkap Nasional/Kepala BAPPENAS; Anggota

• Anggota : 1. Menteri Kehutanan;

1. Menteri Pekerjaan Umum;

2. Menteri Pertanian;

3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

5 Menteri Dalam Negeri;

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi;

2. Gubernur Kalimantan Tengah;

KEEMPAT : ...

KEEMPAT Menugaskan Gubernur Kalimatan Tengah sebagai penanggung jawab

: pelaksanaan program secara terpadu di Kawasan PLG.

KELIMA Dalam rangka pelaksanaan tugas Gubernur Kalimantan Tengah

: sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, dibentuk Sekretariat

yang berkedudukan di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang

tugas, keanggotaan, susunan organisasi, dan tata kerjanya ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

KEENAM Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden

: secara berkala yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Nasional.

KETUJUH Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan

: revitalisasi kawasan PLG di Kalimantan Tengah dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber-sumber

pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

KEDELAPAN Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 16 Maret 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG

YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands